Pengalihan 8.077 Hektare Lahan HGU PTPN-II ke Developer Konglomerat Dipertanyakan

* Humas PTPN II: Kami Bekerja Sesuai Aturan yang Berlaku

376 view
Pengalihan 8.077 Hektare Lahan HGU PTPN-II ke Developer Konglomerat Dipertanyakan
Foto Ist
Logo PTPN 2.
Medan (SIB)
Kalangan praktisi hukum dan surveyor ekonomi di daerah ini mempertanyakan legalitas proses pelepasan aset BUMN di Sumut, termasuk dugaan pengalihan 8.077,76 hektare lahan berstatus hak guna usaha (HGU) PTPN II kepada pihak developer besar (PT CKPSN) yang akan membangun kawasan perumahan mewah yang disebut Kota Deli Megapolitan (DMP).

Praktisi hukum Raja Makayasa Harahap SH selaku pemerhati agraria dari lembaga Citizen Lawsuit Sumut-Medan, dan surveyor dan pemerhati investasi nasional, Captain Tagor Aruan dari Tugu Muda Group, menyatakan transaksi jual beli lahan HGU PTPN-II itu jadi sinyal kebobolan sejumlah pihak terkait, atau malah ada unsur kesengajaan bernuansa kolusi antara sekelompok pejabat dengan pihak konglomerat berkedok investasi pembangunan daerah.

"Ada lima areal kebun seluas (total) 8.077,76 hektare di lahan HGU PTPN-II yang sudah dilego senilai total estimasi mulai Rp 203 miliar hingga Rp29,23 triliun kepada developer konglomerasi untuk pembangunan Kota DMP. Apa boleh tanah atau aset negara di BUMN dilepas-jual atau dilego kepada pihak korporasi? Kalau bisa, apa dasar hukumnya? Apakah ada peran jaringan mafia tanah di sini sehingga aset negara yang melebihi luas lahan eks HGU PTPN-II yang hanya 5.873,06 hektare, bisa lepas begitu saja?," katanya di Medan, Sabtu (25/9).

Saat diwawancarai di cafe kompleks Merdeka Walk Medan, Raja dan Tagor mengungkap data profil, program, prospek dan progres proyek Kota 'DMP' sebagai kerja sama PT CKPSN dalam penggarapan dan kelola lahan HGU di lima areal kebun PTPN-II di wilayah Kabupaten Deliserdang. Lokasi areal seluas 8.077,76 hektare itu adalah kebun Bandarklippa sebagai HGU Nomor 115 seluas 3.545,74 hektare, Kebun Sampali-Saentis (HGU-152 dan HGU 112) seluas 2.967,092 hektare, Kebun Helvetia (HGU-111) seluas 811,89 hektare, Kebun Penara (HGU-62) seluas 507,11 hektare dan Kebun Kualanamu dengan HGU Nomor 41 seluas 245,10 hektare.

Raja Harahap dan Tagor Aruan secara khusus menunjukkan dan memertanyakan data progres tahun 2020-2021, tentang estimasi nilai (cash in) yang diterima PTPN-II senilai Rp 203 miliar meliputi: biaya pembersihan lahan dan perlindungan pengelolaan wilayah dan lingkungan hidup yang tertulis sebagai item BPLWH dan PPLWH. Biaya PPLWH diterima empat tahap, masing-masing Rp45 miliar pada Oktober 2020, Rp 22,5 miliar pada November 2020, Rp 50 miliar pada Desember 2020 dan Rp 107,5 miliar pada tahun ini (2021). Sedangkan biaya BPLWH sebesar Rp 30 miliar pada Agustus 2020 lalu.

PPLWH adalah item-item biaya untuk pengurusan HGU menjadi HGB, proses HGU menjadi HPL, izin prinsip dan izin lokasi, biaya proses RUTRW-K Mebidangro dan biaya notaris. Sedangkan BPLWH adalah alokasi khusus untuk biaya pembebasan lahan dan pembersihan lahan dari para penggarap yang mengelola dan 'kuasai' lahan selama ini. Berdasarkan Surat Perjanjian (Master Agreement) Nomor Dir/SPK-I/01/VI/2020 tertanggal 26 Juni 2020, proyek Kota DMP ini disebut sebagai kerjasama sirkuler antara PTPN-II, PT CKPSN dan PT NDP.

"Tapi di halaman data profil proyek, ada pula angka fantastis nilai penjualan (total cash in) sebesar Rp29,23 triliun yang terdiri dari biaya PPLWH dan BPLWH masing-masing Rp 13 triliun, dividen Rp 3,5 triliun dan initial fee sebesar Rp 18 miliar. Apakah rencana ini sudah disetujui Menteri BUMN, atau transaksi bisnis jual beli lahan aset negara ini menjadi sinyal kuat kalau daerah ini seperti jadi sarang mafia tanah yang terkesan kebal hukum? Atau, apakah hal ini sudah terendus dan terkait pernyataan Menteri BUMN Erick Tohir tentang adanya praktek 'korupsi jumbo' yang terselubung di satu PTPN dengan potensi kerugian Rp 43 triliun, baru-baru ini," ujar Raja mengutip ekspos CNBC Indonesia edisi 22 September lalu.

Raja dan Tagor juga meragukan skema proyek Kota DMP yang terpublisir berimbang antara areal sub-proyek developer dengan porsi 49,89 persen, dan sub-proyek areal hijau (RTH) 50,11 persen. Dari total 8.077 hektare lahan proyek Kota DMP itu, tercatat 2.514 hektare atau 31,12 persen untuk pembangunan real estat (residensial), 1.175 hektare (14,55 persen) untuk pembangunan kompleks industri, 340,5 hektare (4,21 persen) untuk area niaga-komersial, dan 4.047 hektare atau 50,11 persen untuk areal hijau.

"Bisa saja komposisi berimbang ini sebagai promo saja, tapi kelak berdasarkan tradisi bisnis developer, perlahan tapi pasti porsi areal untuk bisnis itu akan jauh lebih besar dari porsi areal hijau, karena areal hijau bagi mereka (developer) tidak menghasilkan profit," ujar Tagor mengungkap fakta hasil surveynya selama ini.

PTPN II Membantah
Menanggapi hal tersebut, Humas PTPN II Sutan SE Panjaitan membantah bila pihaknya disebut mafia tanah dan kebal hukum soal dalam pernyataan tentang transaksi bisnis jual beli lahan aset negara. Dimana disebutkan dalam transaksi bisnis jual beli lahan aset negara seperti jadi sarang mafia tanah yang terkesan kebal hukum. Bila ada indikasi atau bukti terkait mafia tanah pihaknya siap menerima laporannya atau ke penegak hukum.

"Soal mafia tanah dan kebal hukum kita membantahnya. Kita bekerja sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. Dan kita bekerja ada pengawasan. Bila ada bukti-bukti soal tuduhan mafia tanah dapat dilaporkan kepada kami di Kantor PTPN II atau ke penegak hukum," kata Sutan saat dijumpai di Kantor PTPN II, Tanjungmorawa, Senin (27/9) petang.

Terkait ada lima areal kebun seluas (total) 8.077,76 hektare lahan HGU PTPN-II yang sudah terjual atau dilego senilai total estimasi mulai Rp 203 miliar hingga Rp29,23 triliun kepada developer konglomerasi untuk pembangunan Kota DMP, Sutan menyebut akan mempelajari terlebih dahulu.(A5/C3/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com