Penggunaan KK Tidak Sah, MK Perintahkan KPU Kembali PSU 2 TPS Pilkada Labuhanbatu

* Kapolres dan Dandim Apel Gelar Pasukan Pengamanan

217 view
Penggunaan KK Tidak Sah, MK Perintahkan KPU Kembali PSU 2 TPS Pilkada Labuhanbatu
(Foto : Dok/Humas Polres)
PATROLI : Dandim 0209/LB Letkol Inf Asrul Kurniawan dan Kapolres Labuhanbatu AKBP Deni Kurniawan bersama pasukan mengendarai trail saat patroli gabungan skala besar TNI dan Polri di Kabupaten Labuhanbatu menjelang putusan MK yang memutuskan PSU lagi pada TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaranbatu Kecamatan Rantau Selatan, Kamis (3/6). 
Rantauprapat (SIB)
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pemohon, pasangan calon bupati-wakil bupati Labuhanbatu nomor urut 3, Andi Suhaimi Dalimunthe-Faizal Amri Siregar. MK dalam amar putusan Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 yang dibacakan, Kamis (3/6), memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Labuhanbatu kembali melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Labuhanbatu tahun 2020 pada TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan.

"Memerintahkan KPU Labuhanbatu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu tahun 2020 pada TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaranbatu, dalam waktu paling lama 14 hari kerja sejak diucapkan putusan Mahkamah ini dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak selesainya pemungutan suara ulang,” urai Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan tersebut.

Pemohon mendalilkan 8 pemilih di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaranbatu yang memilih menggunakan KK. Terkait hal tersebut, dalam pertimbangan hukum, Mahkamah mendasarkan pada pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (PKPU 3/2019) yang membenarkan penggunaan KK sebagai identitas lain pengganti KTP-el. Akan tetapi, hal tersebut digunakan dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum. Mahkamah berpendapat hal ini justru menampakkan adanya inkonsistensi antarregulasi yang dibuat KPU sendiri, yaitu PKPU 3/2019 dan PKPU 18/2020 yang jika merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi, maka regulasi yang dibenarkan berkenaan dengan identitas diri adalah PKPU 18/2020.

“Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, penggunaan KK memang tidak dibenarkan, karena KK yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga bukan merupakan alat bukti identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat,” sebut Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Mahkamah juga berpendapat, penggunaan KK masih membuka peluang dan potensi bagi pemilih yang tidak berhak untuk menyalahgunakan KK tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah menilai proses pemungutan suara di TPS tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga validitas perolehan suara pun tidak dapat dijamin kemurniannya.

“Dengan demikian menurut Mahkamah, demi mendapatkan hasil perolehan suara yang murni dan dapat dipertanggungjawabkan, maka terhadap fakta hukum a quo seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang sepanjang memenuhi signifikansi yang dapat memengaruhi perolehan suara yang dapat berpengaruh atas perolehan suara pasangan calon, khususnya terhadap TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaranbatu Kecamatan Rantau Selatan,” kata Saldi.

GELAR PASUKAN
Sebelum putusan MK tersebut, Kapolres Labuhanbatu AKBP Deni Kurniawan, Dandim 0209/LB Letkol Inf Asrul Kurniawan Harahap, menggelar apel gelar pasukan terdiri dari anggota Polres, Brimob Polda Sumut dan personil Kodim 0209/LB, Kamis (3/6), di Mapolres, Jalan MH Thamrin Rantauprapat.

Dandim 0209/LB Letkol Inf Asrul Kurniawan Harahap yang memimpin apel tersebut, mengatakan apel gelar pasukan ini dilakukan dalam rangka pengamanan situasi Kamtibmas saat sidang putusan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Pilkada Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan (Operasi Mantap Praja Toba-2020) di lapangan.

Seusai apel, Kapolres, Dandim dan Danyon B Satuan Brimob Polda Sumut Kompol Endra Budianto bersama pasukan melakukan patroli skala besar di wilayah Rantauprapat Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan.

Menurut Kapolres, patroli ini dilakukan untuk mengantisipasi pergerakan-pergerakan oknum yang akan membuat rusuh pelaksanaan putusan sidang MK, sekaligus Ops Yustisi terhadap masyarakat yang berkumpul untuk dibubarkan secara humanis. (E5/c)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Tag:KPUMK
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com