Pensiunan PTPN II Buat Surat Sanggahan dan Pemblokiran Pengajuan HGB ke BPN Deliserdang


162 view
Pensiunan PTPN II Buat Surat Sanggahan dan Pemblokiran Pengajuan HGB ke BPN Deliserdang
Foto Istimewa
 BPN Deliserdang
Medan (SIB)
Pembangunan proyek Kota Deli Megapolitan yang dilakukan perusahaan besar dan ternama di lahan Eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II di Dusun I, Desa Helvetia, Labuhan Deli, Deliserdang, Sumatera Utara, di Jalan Kapten Sumarno/Pertempuran, Jalan Melati dan Jalan Karya Ujung, Senin (28/6) membuat para pensiunan PTPN II menyurati Badan Pertanahan Nasional (BPN) Deliserdang untuk memohon sanggahan tanah darat atau pemblokiran sertifikat Hak Guna Usaha (HGB) yang diajukan pihak pengembang.

Surat sanggahan atau pemblokiran pengajuan sertifikat HGB tersebut ditujukan kepada BPN Deliserdang atas nama pensiunan PTPN II, Nurhayati Sihombing dan Masidi. Ada empat poin yang disampaikan dalam surat tersebut.

"Iya kita (pensiunan) menyurati, ada empat poin yang kami jelaskan sebagai dasar. Bahwa kami masih berada di lokasi proyek Kota Deli Megapolitan yang saat ini sedang dilakukan pengajuannya untuk memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) oleh pengembang yang mencoba sembunyi dibalik perusaahan pelat merah untuk menguasai lahan tersebut untuk pembangunan properti," sebut Masidi saat berada di BPN Deliserdang untuk menyerahkan surat ini ke bagian penyerahan berkas BPN Deliserdang, Senin, (28/6).

Masidi menjelaskan empat poin dalam surat tersebut . Pertama, pensiunan karyawan PTPN II sudah bekerja sewaktu perusahaan masih bernama PTP-IX, sehingga secara terus menerus telah menempati rumah dinas hingga kurang lebih 50 tahun, dalam hal mana segala perbaikan atas kerusakan rumah dinas yang terbuat dari kayu-papan diperbaiki oleh pensiunan dengan biaya sendiri dan menjaga lahan tersebut selama ini.

Poin kedua, pensiunan sudah di lokasi tersebut puluhan tahun lamanya dibuktikan dengan surat penempatan rumah bagi yang menempati, seperti Nurhayati Sihombing yang masih memiliki surat penempatan rumah. "Iya yang pasti ibu Nurhayati Sihombing masih ada surat penempatan, sedangkan saya dan yang lainnya lagi berusaha mencari surat penempatan, sebab beberapa dari kami ada yang tercecer atau rusak dimakan usia kertas tersebut," jelas Masidi.

Bahkan Masidi juga menjelaskan lagi bahwa poin yang ketiga, yaitu bahwa sesuai surat edaran Direktur SDM/Umum Nomor:11.10/SE/II/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 Perihal Santuan Hari Tua (SHT) dan Bantuan Beras Pensiunan, bahwa sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Perkebunan Nusantara II periode 2008-2009 bahwa SHT tidak diberikan kepada pensiunan yang tidak meninggalkan rumah dinas perusahaan, dan oleh sebab itu secara hukum hingga saat ini, pensiunan PTPN II masih berhak menempati rumah dinas perusahaan.

Poin keempat adalah sesuai surat Menteri BUMN yang ditujukan kepada Direksi PTPN II di Tanjungmorawa pada tanggal 30 September 2014 No: S-567/MBU/09/2014 yang ditandatangani oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan masa itu, di lampiran ketiga bahwa Daftar Aset Yang Secara Prinsip Dapat Dihapusbukukan dan Dipindahtangankan dengan Cara Penjualan/Ganti Rugi/Tukar Menukar berdasarkan Rekomendasi Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) bahwa bangunan perusahaan di Areal HGU dan Eks HGU seluas 7,00 Ha dijual kepada pensiunan selaku penghuni yang sah.

Sementara itu, LBH Medan melalui Kepala Divisi Sumber Daya Alam (SDA), Mhd. Alinafiah Matondang SH MHum mengatakan, upaya sanggahan dan pemblokiran pengajuan HGB yang disampaikan oleh para pensiunan ini berdasarkan informasi publik pada website ATR/BPN yang diyakini saat ini ada upaya pengajuan Sertifikat HGB diduga oleh Ciputra sehingga dengan demikian BPN Deliserdang tidak boleh mengabulkan penerbitan SHGB tersebut sebab areal tersebut belum clean and Clear.

"Dan apabila benar adanya pengajuan SHGB ini oleh Ciputra, maka benar areal lahan sesungguhnya adalah eks HGU. Selain daripada masih dikuasainya areal lahan oleh pensiunan, terdapat klaim oleh PTPN II yang menyatakan areal tersebut masih HGU aktif mereka dengan SHGU 111," jelas Ali. (M03/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com