Penyidik Koneksitas Kejagung Periksa 7 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Satelit di Kemenhan


302 view
Penyidik Koneksitas Kejagung Periksa 7 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Satelit di Kemenhan
Foto: MI/Susanto
Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyampaikan keterangan pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta.

Jakarta (SIB)

Tim penyidik Koneksitas Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa tujuh orang saksi perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan satelit slot orbit 123° Bujur Timur (BT) di Kementerian Pertahanan (Kemhan).


Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana dalam keterangan tertulisnya mengungkapkan, ketujuh saksi yang diperiksa tim Penyidik Koneksitas, yakni, AW selaku Komisaris PT. DNK, SCW selaku Direktur Utama PT. DNK atau Tim Ahli Kementerian Pertahanan, AKA selaku Direktur Utama Teknologi PT. DNK, JL selaku General Manager Keuangan PT DNK, OSD selaku Tim Teknisi PT. DNK, TVDH selaku Tim Teknisi PT. DNK, SDR selaku General Manager HRD PT. DNK.


"Mereka diperiksa di Kantor Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer," kata Ketut, Senin (4/4)


Menurut Ketut Sumedana, pemeriksaan para saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan untuk melengkapi pemberkasan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2012-2021


Selain itu, Ketut menambahkan, pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M,” tegasnya.


Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi pengadaan satelit tersebut bermula saat Kemhan menjalankan proyek pengadaan Satelit Slot Orbit 123° BT. Proyek itu merupakan bagian dari Program Satkomhan (Satelit Komunikasi Pertahanan) di Kemenhan antara lain seperti pengadaan satelit Satkomhan MSS (Mobile Satellite Service) dan Ground Segment beserta pendukungnya.


Jaksa Muda Pidana Khusus Febrie Adriansyah menyebut, ada perbuatan melawan hukum dalam proses implementasi proyek tersebut.


"Ketika proyek ini dilaksanakan, tidak direncanakan dengan baik, bahkan saat kontrak dilakukan, anggaran belum tersedia dalam DIPA Kementerian Pertahanan Tahun 2015," kata Febri Ardiansyah.


Febrie menemukan adanya penyewaan satelit dari Avanti Communication Limited yang sebetulnya tidak perlu. Namun demikian, satelit tersebut tetap disewa, sehingga diduga telah terjadi perbuatan melawan hukum.


Adapun satelit yang disewa ternyata tidak dapat berfungsi serta spesifikasinya tidak sesuai. Atas dasar itu, berdasarkan hasil diskusi dengan para auditor, kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp 500 miliar. (H3/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: KORAN SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com

Berita Terkait

Komentar