Jokowi: Gaungkan Benci Produk Asing

Perdagangan Digital Membunuh UMKM, Tidak Boleh Jadi Korban


171 view
Antara/Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden/pri.
Tangkapan layar - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan Tahun 2021 dari Istana Negara Jakarta, Kamis (4/3/2021). 
Jakarta (SIB)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meminta seluruh pemangku kepentingan untuk mengagungkan cinta produk Indonesia. Bukan hanya itu dia juga meminta agar didorong kampanye untuk benci produk asing.

Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021, dilansir dari akun Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (4/3).

"Branding harus melekat agar masyarakat lebih mencintai produk Indonesia dibandingkan produk luar negeri. Karena penduduk Indonesia, penduduk kita berjumlah lebih dari 270 juta jiwa. Seharusnya adalah konsumen yang paling loyal untuk produk-produk sendiri," ucapnya.

Menurutnya 270 juta jiwa merupakan pasar yang sangat besar bagi sebuah negara. Pasar tersebut harus dijaga agar tidak dikuasai oleh produk-produk asing.

Oleh karena itu Jokowi meminta untuk kembali digaungkan cinta produk Indonesia ditambah juga dengan benci produk asing.
"Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Produk-produk dalam negeri gaungkan! Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri," tegasnya.

"Bukan hanya cinta, tapi benci. Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri," tambah Jokowi.
Dengan begitu, Jokowi yakin masyarakat Indonesia yang begitu besar akan menjadi konsumen yang loyal terhadap produk-produk Indonesia sendiri.

Membunuh UMKM
Sementara itu, Jokowi kembali menyinggung perdagangan digital yang berlangsung di Indonesia. Menurutnya perdagangan digital yang ada saat ini justru membunuh UMKM.

"Baru minggu kemarin saya sudah sampaikan ke pak Menteri Perdagangan, ini ada yang nggak bener ini di perdagangan digital kita, membunuh UMKM. Diperingatkan karena kita harus membela, melindungi dan memberdayakan UMKM kita agar naik kelas. Ini salah satu tugas terpenting Kementerian Perdagangan," tuturnya.

Jokowi mengatakan, memang perdagangan digital merupakan hal yang tidak bisa dihindari dan justru harus dikembangkan. Namun pemerintah tetap harus menciptakan ekosistem e-commerce yang adil dan bermanfaat.

Transformasi digital menurutnya harus tetap menjaga kedaulatan dan kemandirian bangsa. Pelaku usaha dalam negeri tidak boleh menjadi korban perdagangan digital yang tidak adil.

"Negara-negara lain banyak mengalami ini dan kita tidak boleh menjadi korban perdagangan digital yang tidak adil," tuturnya.
Selain itu Jokowi juga ingin praktik perdagangan digital harus meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), termasuk produk dalam negeri. Setidaknya bisa memberikan manfaat bagi pihak dalam negeri terutama UMKM.

"Jika ada praktek perdagangan digital yang berperilaku tidak adil terhadap UMKM harus segera diatur dan harus segera diselesaikan," tutup Jokowi.

Semua pihak harus bekerja keras untuk mendukung pemulihan perekonomian nasional.
Hal ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi 5 persen pada 2021.

"Kita semua harus bekerja keras untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional kita. Target di dalam APBN tahun ini pertumbuhan ekonomi kita harus mencapai angka kurang lebih 5 persen," ujar Jokowi

"Dalam kaitan ini saya minta sekali lagi kita semua bekerja keras, dan saya minta agar kebijakan perdagangan memberikan kontribusi besar dalam agenda strategis pemulihan ekonomian nasional kita," lanjutnya.

Kepala negara pun mengingatkan bahwa semua pihak harus bekerja dengan cara-cara baru yang lebih cepat dan efisien.
Presiden menekankan, untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tahun ini merupakan langkah yang berat. Sebab, yang harus didorong adalah pertumbuhan dari minus 2,19 menjadi sekitar 5 persen. "Bukan sesuatu yang mudah ini dari minus 2,19 persen," tambah mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Dipermudah
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta agar para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dipermudah mendapatkan izin.

"Tentunya seruan ini harus sinergis dengan upaya pemerintah dalam mendukung para pelaku UMKM dari sisi permodalan dan pendampingan strategi pemasaran" Kata Azis Syamsuddin dalam keterangannya, Kamis (4/3).

Azis mendukung rencana pemerintah yang ingin mengkampanyekan produk dalam negeri dibandingkan produk asing. Waketum Golkar itu menjelaskan menilai UMKM perlu mendapat perhatian khusus agar mampu membangkitkan pemulihan ekonomi.

"Pemerintah serta Forkompinda harus dapat sinergis untuk mempermudah memberikan izin bagi para pelaku UMKM di berbagai daerah, sehingga seruan Presiden Jokowi dapat diterapkan sampai tingkat paling bawah di daerah terpencil," ujarnya.

Lebih lanjut, Azis Syamsuddin meminta masyarakat agar semakin mencintai produk dalam negeri. Ia mengimbau masyarakat agar menggunakan produk asing seperlunya saja.

"Kita bantu mengembangkan produk dalam negeri, konsumsi produk dalam negeri. Produk impor cukup sesuai kebutuhan saja. Mari majukan bangsa dengan mencintai produk-produk karya anak bangsa, sehingga ekonomi bangkit dan harapan Presiden Jokowi dapat terwujud," tutupnya.

Tak Setuju
Sementara itu, PKS menilai, untuk menggenjot produk dalam negeri, tidak perlu sampai membenci produk asing.
"Pak Jokowi, nggak usah benci. Cukup dorong dengan inovasi," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, kepada wartawan, Kamis (4/3).

Mardani mengatakan pemerintah hanya perlu memberi pelatihan bagi UMKM lokal. Selain itu, menurutnya, tugas pemerintah bisa membantu pemasaran bagi di dalam atau di luar negeri.

"Pelatihan bagi UMKM lokal plus bantu pemasarannya, di dalam maupun luar negeri," ucapnya.
Lebih lanjut, Mardani juga menyarankan pemerintah membuat road map bagi para UMKM dalam negeri. Jadi, kata dia, mereka bisa secara mandiri bergerak.

"Mestinya semua dibuatkan road map agar mandiri dan berbasis kekuatan dalam negeri," ujar Mardani. (detikfonance/Kompas/detikcom/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com