Perekrutan Pejabat Disoroti DPRD, Kabag Humas Pemko Medan: Sudah Sesuai Peraturan

* Imbau Masyarakat Lapor ke BKD Bila Menemukan Pelanggaran

188 view
Foto Dok
Rudiyanto Simangunsong
Medan (SIB)
DPRD Kota Medan mengingatkan Pemko Medan agar menghindari suap-menyuap dan jual beli jabatan aparatur sipil negara (ASN) saat perekrutan pejabat Eselon III dan IV, yang saat ini sedang berlangsung. “Perekrutan ASN untuk menduduki jabatan Eselon III dan IV di Pemko Medan sempat menimbulkan kehebohan,” kata Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Rudiyanto Simangunsong, di Medan, Sabtu (8/5).

Politisi PKS Kota Medan ini menambahkan, pihaknya terus mengikuti perkembangan terkini atas proses lelang terbuka bagi 71 jabatan, di antaranya 47 jabatan eselon III dan 24 jabatan eselon IV khusus lurah.

Muncul keanehan dari jabatan yang dilelang, sehingga mengundang pertanyaan warga atas hasil penilaian tim akademisi Fisipol Universitas Sumatera Utara dan Pemko Medan.

Sebab, ditemukan jabatan Lurah Nelayan Indah, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD, yang mana kedua jabatan tersebut tidak ada ketika pengumuman tahap awal lelang, dan bertambahnya jumlah jabatan menjadi 72 orang.

“Ada peserta lelang jabatan masuk di posisi lain, bukan pada jabatan yang dilamarnya, ini sudah aneh,” ucapnya.

Ketua Fraksi PKS DPRD Medan ini mendesak supaya Pemko Medan dapat menjawab berbagai keanehan yang muncul ke ruang publik.

“Jangan sampai warga sedih, karena proses mensejahterakan mereka terbengkalai akibat persoalan lelang jabatan dengan kepentingan segelintir orang,” pungkas Rudiyanto.

SESUAI PERATURAN
Dikonfirmasi melalui telepon seluler, Minggu (9/5), Wali Kota Medan M Bobby Afif Nasution diwakili Kabag Humas Pemko Medan Arrahman Pane mengatakan, perekrutan pejabat eselon III dan IV di Pemko Medan dilaksanakan sesuai dengan peraturan serta ketentuan yang berlaku. Secara tegas, Arrahman juga membantah adanya praktik suap menyuap atau jual beli jabatan dalam pelaksanaan perekrutan pejabat eselon III dan IV itu.

"Pelaksanaannya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dari awal, Bapak Wali Kota Medan sudah secara tegas memperingatkan agar perekrutan para pejabat eselon itu dilakukan secara bersih dan profesional, sehingga akan terpilih pejabat yang mumpuni dalam menjalankan tugasnya nanti. Bahkan, wali kota juga memastikan akan ada saksi tegas terhadap pelaku pelanggaran dan praktik kecurangan," jelasnya.

Menjawab pertanyaan wartawan, secara tegas Arrahman membantah ada penambahan jumlah jabatan. Dijelaskan, dari awal memang ada 72 jabatan eselon III dan IV di lingkungan Pemko Medan yang kosong, terdiri atas 47 jabatan administrator dan 25 lurah.

"Dari awal, memang ada 72 jabatan yang kosong. Kami mengimbau masyarakat untuk melapor ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemko Medan, bila menemukan pelanggaran dan praktik kecurangan dalam pelaksanaan perekrutan pejabat itu," imbaunya. (A8/A16/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com