Periksa Edhy Prabowo, KPK Dalami Sumber Uang Pembelian Barang Mewah di AS

* Periksa Sekjen Kemensos, KPK Cari Tahu Proses Pengadaan Bansos Corona

219 view
Periksa Edhy Prabowo, KPK Dalami Sumber Uang Pembelian Barang Mewah di AS
Foto: Ari Saputra
Edhy Prabowo
Jakarta (SIB)
KPK kembali memeriksa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo terkait kasus suap ekspor benih lobster atau benur. Penyidik mendalami uang yang digunakan Edhy untuk membeli barang mewah di Amerika Serikat (AS).

"(Edhy Prabowo) diperiksa sebagai tersangka, (dikonfirmasi soal) dilakukan penyitaan kepada yang bersangkutan terkait barang bukti di antaranya berbagai tas dan baju dengan merk ternama yang pembeliannya dilakukan saat berada di Amerika," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (15/1).

Ali menyebut pemeriksaan terhadap Edhy dilakukan pada Kamis (14/1) kemarin. KPK menduga barang-barang mewah yang dibeli Edhy di AS dari hasil suap perkara tersebut.

"Sumber uang pembeliannya diduga dari jatah pengumpulan fee para eksportir benur," ujar Ali.

Selain Edhy, KPK juga memeriksa Edwar Heppy yang berstatus PNS. Edwar diperiksa menjadi saksi untuk tersangka Suharjito (SJT).

"(Edwar Heppy) Dikonfirmasi mengenai pengetahuannya terkait proses perizinan usaha tambak di wilayah Kabupaten Kaur, Bengkulu," katanya.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan eks Menteri KKP Edhy Prabowo sebagai tersangka. Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap ekspor benih lobster. Selain Edhy, ada enam orang lain yang ditetapkan sebagai tersangka.

Berikut ini daftarnya:

Sebagai penerima:
1. Edhy Prabowo (EP), Menteri KKP (kini nonaktif);
2. Safri (SAF), Stafsus Menteri KKP;
3. Andreau Pribadi Misanta (APM), Stafsus Menteri KKP;
4. Siswadi (SWD), Pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK);
5. Ainul Faqih (AF), Staf istri Menteri KKP; dan
6. Amiril Mukminin (AM)

Sebagai pemberi:
7. Suharjito (SJT), Direktur PT DPP

Secara singkat, PT DPP merupakan calon eksportir benur yang diduga memberikan uang kepada Edhy Prabowo melalui sejumlah pihak, termasuk dua stafsusnya. Dalam urusan ekspor benur ini, Edhy diduga mengatur agar semua eksportir melewati PT ACK sebagai forwarder dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor.

KPK menduga suap untuk Edhy Prabowo ditampung dalam rekening anak buahnya. Salah satu penggunaan uang suap yang diungkap KPK adalah ketika Edhy Prabowo berbelanja barang mewah di Amerika Serikat (AS), seperti jam tangan Rolex, tas LV, dan baju Old Navy.

Periksa Sekjen Kemensos
Penyidik KPK juga memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras terkait korupsi bantuan sosial (bansos) Corona. KPK mendalami terkait pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

"Hartono Laras didalami pengetahuannya mengenai tahapan dan proses pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemensos RI," kata Ali Fikri.

Pemeriksaan terhadap Hartono dilakukan pada Kamis (14/1) kemarin. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara.

Selain Hartono, KPK juga memeriksa Muhammad Rakyan Ikram selaku wiraswasta. Ali menyebut perusahaan Ikram diduga mendapat proyek pengadaan bansos Corona.

"Muhammad Rakyan Ikram didalami pengetahuannya terkait perusahaan saksi yang diduga mendapatkan paket-paket pekerjaan bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemensos RI," ujar Ali.

Tak hanya itu, KPK juga memanggil dua pihak swasta lain yakni Helmi Rifai dan Raditya Buana. Terhadap keduanya, KPK mencari tahu perihal proses pembayaran proyek bansos hingga aktifitas penukaran uang asing ke rupiah yang diduga untuk keperluan Juliari Batubara.

Dalam kasus ini, KPK telah menggeledah sejumlah tempat. Beberapa tempat yang digeledah di antranya yakni gedung Patra Jasa dan Soho Capital, Podomoro City, Jl Letjend S Parman, Jakarta Barat, sebuah rumah di Jalan Raya Hankam, Cipayung, Jakarta Timur, serta sebuah tempat di Jatikramat, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Juliari Batubara ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi bansos Corona. Dia dijerat bersama empat orang lainnya, yaitu Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM, dan Harry Sidabuke.

Dua nama awal merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kemensos. Sedangkan dua nama selanjutnya adalah pihak swasta sebagai vendor dari pengadaan bansos.

KPK menduga Juliari menerima jatah Rp 10 ribu dari setiap paket sembako senilai Rp 300 ribu per paket. Total setidaknya KPK menduga Juliari Batubara sudah menerima Rp 8,2 miliar dan Rp 8,8 miliar.

"Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, diduga diterima fee kurang-lebih sebesar Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS (Matheus Joko Santoso) kepada JPB (Juliari Peter Batubara) melalui AW (Adi Wahyono) dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar," ucap Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers sebelumnya.

"Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai Desember 2020 sejumlah sekitar Rp 8,8 miliar, yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan JPB," imbuh Firli. (detikcom/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com