Perlindungan Jamsostek Non-ASN Harus Masuk APBD 2022


150 view
Perlindungan Jamsostek Non-ASN Harus Masuk APBD 2022
Foto Istimewa
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro
Jakarta (SIB)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022 menginstruksikan pemerintah daerah (Pemda) untuk menganggarkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) untuk para pegawai non-ASN.

Hal ini ditegaskan Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro dalam webinar bertajuk 'Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 di Daerah Melalui Tindak Lanjut Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 dan SE Mendagri Nomor 842.2/5193/SJ' yang digelar Kamis (11/11) lalu.

Suhajar mengatakan fokus Kemendagri dalam menjalankan Inpres 2/2021 ialah dengan mendorong seluruh kepala daerah untuk mematuhi regulasi, yang mana dalam hal ini adalah Permendagri 27/2021, Inpres 2/2021, serta Surat Edaran yang diterbitkan sebagai landasan pelaksanaan implementasi regulasi yang ada.

"Selain menekankan urgensinya, kami juga menginstruksikan agar dalam penganggaran tahun 2022 kepesertaan non-ASN dalam perlindungan Jamsostek harus dipastikan, dan bagi institusi yang sudah menganggarkan di tahun 2021 ini, agar langsung segera merealisasikan pendaftaran non-ASN pada perlindungan program Jamsostek," ujar Suhajar dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/11).

Senada dengan Suhajar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan kalau harus ada aksi nyata dari semua pihak dalam mengimplementasikan regulasi tersebut.

Semua pihak diharapkan dapat mendukung upaya Kemendagri agar tujuan mulia dalam menjamin kesejahteraan rakyat dapat terlaksana dengan baik, dan tidak ada satupun yang luput dalam mendapatkan perlindungan Jamsostek ini. Ia juga menyinggung perlindungan sepanjang hayat mulai dari warga negara lahir hingga tutup usia merupakan salah satu keuntungan memiliki jaminan sosial.

"Permendagri ini sudah merupakan bukti komitmen yang tinggi dari pemerintah dalam memastikan perlindungan Jamsostek bagi pekerja, tidak hanya non-ASN namun pekerja sektor informal di wilayah masing-masing melalui penganggaran pada APBD masing-masing daerah," ungkapnya.

Pada salah satu sesi webinar, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet Yuli Harsono menjelaskan kalau isu di harmonisasi regulasi menyebabkan terjadinya kerancuan dalam penerapan Inpres 2/2021 di lapangan.

Contohnya seperti perlindungan Kepala dan Perangkat Desa dalam UU nomor 6 tahun 2014 yang mengatur jaminan kesehatan, tapi tidak sekaligus mendapatkan Jamsostek. Begitu pula dengan UU Nomor 7 tahun 2016 dimana nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam memperoleh asuransi jiwa namun tidak mendapatkan Jamsostek.

Menurut keterangannya, hal ini bertentangan dengan UU Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN yang mengamanatkan setiap orang yang bekerja wajib mendapatkan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.

Mengamini pernyataan Yuli, Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri Ira Hayatunnisma menjelaskan kalau regulasi telah mengatur terkait penganggaran tahun 2022 agar mengalokasikan anggaran perlindungan Jamsostek bagi para pegawai non-ASN.

Ia tidak menampik proses yang cukup panjang hingga 3 tahun lamanya terkait badan penyelenggara perlindungan Jamsostek bagi pekerja non-ASN, namun Inpres nomor 2/2021 akhirnya menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan adalah penyelenggara yang ditunjuk oleh negara untuk memberikan perlindungan Jamsostek bagi non-ASN.

"Terkait APBD 2022, kami akan terus memonitor dan mengevaluasi jika masih ada daerah yang belum menganggarkan, maka akan kami berikan teguran. Jangan sampai honorer yang penghasilannya rendah justru tidak mendapatkan haknya dalam perlindungan Jamsostek," ujarnya.

Ia juga mengatakan pemda diminta untuk terus aktif dalam melaporkan jumlah pegawai non-ASN di jajarannya. Jangan sampai ada yang tertinggal dan jika ada kendala, khususnya jika terkait anggaran, agar Kemendagri bersama Kemenko PMK dapat turut mendorong ke Kementerian Keuangan agar menambah DAU (Dana Alokasi Umum) demi mendukung perlindungan Jamsostek. (detikcom/d)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com