Perluasan Ganjil-Genap Berpotensi Mematikan Aktivitas Masyarakat Jakarta


147 view
Perluasan Ganjil-Genap Berpotensi Mematikan Aktivitas Masyarakat Jakarta
(KOMPAS.com/AGIE PERMADI)
Petugas gabungan dari Polrestabes Bandung dan Dinas Perhubungan Kota Bandung melaksanakan penerapan ganjil genap di depan pintu gerbang Tol Pasteur, Bandung, Jawa Barat, Jumat (3/9/2021). Ilustrasi

Jakarta (SIB)

Rencana penambahan ruas jalan yang mengikuti kebijakan ganjil genap (Gage) di Jakarta dinilai bukan solusi efektif mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).


Ketua Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (25/5) mengatakan perluasan jalan dengan kebijakan ganjil genap merupakan kebijakan bersifat sesaat yang cenderung membatasi masyarakat melakukan aktivitas dalam upaya memenuhi kebutuhannya. "Kebijakan gage ini hanya memindahkan tempat dan waktu kemacetan," jelas Edison.


ITW menyebut, penerapan kebijakan Gage menjadi 25 ruas jalan adalah bukti nyata sikap frustasi pemerintah. Seharusnya perlu dipahami, menambah ruas jalan yang diterapkan kebijakan Gage memperluas potensi mematikan kreatifitas dan aktivitas masyarakat. Padahal pemerintah harusnya memfasilitasi dan mendorong agar masyarakat dapat meningkatkan produktivitas dalam upaya memenuhi kebutuhan dan kesejahteraannya.


Selain itu, hendaknya pemerintah harus sudah memastikan ketersediaan transportasi angkutan umum yang terintegrasi di 25 ruas jalan yang akan diterapkan kebijakan Gage. Sehingga tidak menjadi kebijakan yang merugikan masyarakat pengguna jalan.


Agar tidak dituding sebagai kebijakan yang berorientasi pada penindakan hingga denda. Atau terhindar dari kesan bahwa kebijakan yang hanya untuk menambah pundi-pundi dalam upaya memenuhi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor denda tilang.


ITW menyarankan agar pemerintah melakukan langkah yang lebih elegan sebelum memiliki keberanian melakukan moratorium berjangka penjualan kendaraan bermotor baru. Misalnya, melakukan rekayasa dengan menerapkan satu arah di ruas jalan di DKI Jakarta.


Khususnya di jalan protokol dan ruas jalan sebagai pintu masuk dan keluar Jakarta. Sehingga seluruh aktivitas di ruas jalan yang ada bergerak seperti arus sungai yang mengalir satu arah. (BR8/a)


Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com

Berita Terkait

Komentar