Aspatan Sumut Protes Kementan RI Kurangi Jatah Pupuk Bersubsidi dari 70 Jadi 9 Komoditas

Permentan RI No10/2022 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Malapetaka Bagi Petani


173 view
Permentan RI No10/2022 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Malapetaka Bagi Petani
Foto: Ist/harianSIB.com
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) menegaskan ada beberapa alasan diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

Medan (SIB)

Ketua DPD Assosiasi Petani dan Pedagang (Aspatan) Sumut, Toni Togatorop SE MM memprotes Kementerian Pertanian (Kementan) RI yang memotong "jatah" jumlah komoditas pupuk bersubsidi dari 70 jenis komoditas menjadi 9 komoditas, sehingga sangat merugikan para petani.

"Selama ini ada 70 lebih jenis komoditas yang bisa mendapat jatah pupuk bersubsidi. Tapi sekarang, setelah keluarnya Permentan No 10/2022 berkurang menjadi 9 komoditas yang terdiri dari tiga subsektor, yaitu tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan," tandas Toni Togatorop kepada wartawan, Kamis (4/8) di Medan.

Penjelasan itu disampaikan Wakil Ketua DPD Partai Hanura Sumut itu seusai mengikuti "Sosialisasi Peraturan Kementerian Pertanian (Permentan) RI No10 Tahun 2022" yang mengatur penetapan tata cara penebusan, alokasi, dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di sektor pertanian di Medan.

Dalam Permentan No 10/2022 tersebut, jelas Toni, pupuk yang disubsidi untuk petani tahun ini hanya dua jenis (Urea dan NPK).

Begitu juga penggunaannya, hanya 9 komoditas yang terdiri dari tiga subsektor, meliputi tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai), hortikultura (cabai, bawang merah, dan bawang putih), serta perkebunan (tebu, kakao dan kopi).

Adapun alasan Kementan RI memilih hanya 9 komoditas mendapatkan pupuk bersubsidi, tambah mantan Ketua Fraksi Hanura DPRD Sumut itu, karena ke 9 komoditas merupakan bahan pokok yang strategis, guna mendukung terwujudnya ketahanan pangan yang lebih baik di masa depan.

"Tapi bagi petani, Permentan RI No 10/2022 dengan mengurangi komoditas tanaman mendapatkan pupuk bersubsidi, tentu menjadi malapetaka besar, karena akan banyak tanaman yang tidak lagi diberi pupuk, sehingga dengan sendirinya petani akan semakin terpuruk," tandasnya.

Ditambahkan pembina sejumlah kelompok tani di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat itu, dengan mengurangi jatah pupuk bersubsidi tersebut, besar kemungkinan akan terjadi lagi kelangkaan pupuk maupun menghilangnya pupuk bersubsidi.

"Permentan No 10/2022 yang disebut sebagai langkah strategis pemerintah untuk penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, bukan solusi yang tepat mengatasi kekurangan pupuk bersubsidi, sehingga DPD Aspatan Sumut mendesak Kementan RI untuk merevisinya ulang," tegasnya. (A4/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com