Pernyataan Jubir Fraksi Berbeda dengan Sikap Resmi FP Golkar DPRD SU

* Jubir Bantah Isu Fraksinya Tolak Pelaksanaan Proyek Infrastruktur Rp2,7 Triliun

322 view
Pernyataan Jubir Fraksi Berbeda dengan Sikap Resmi FP Golkar DPRD SU
Foto : SIB/Firdaus Peranginangin
SERAHKAN : Juru bicara FP Golkar DPRD Sumut H Wagirin Arman sedang menyerahkan pemandangan umum fraksinya kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dalam rapat paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Ketua Dewan Drs Baskami Ginting didampingi Wakil Ketua Harun Mustafa Nasution dan Irham Buana Nasution, Senin (4/7) di DPRD Sumut. 

Medan (SIB)

Juru bicara Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Sumut H Wagirin Arman membantah adanya isu yang berkembang, bahwa fraksi partai berlambang pohon beringin ini menolak pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Sumut senilai Rp2,7 triliun.


Pernyataan itu disampaikan H Wagirin Arman saat menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumut TA 2021 pada rapat paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Ketua Dewan Drs Baskami Ginting didampingi Wakil Ketua Dewan Harun Mustafa Nasution dan Irham Buana Nasution yang dihadiri Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Senin (4/7) di DPRD Sumut.


"Fraksi Partai Golkar tidak pernah menolak dilaksanakan proyek infrastruktur jalan dan jembatan yang dikerjakan secara multi years (tahun jamak), yang dananya bersumber dari APBD Sumut TA 2022, 2023 dan 2024, karena setiap program pembangunan dipastikan muaranya untuk kemakmuran rakyat. Kami membantah adanya isu-isu, bahwa fraksi kami menolak," tandas Wagirin.


Namun pernyataan Wagirin tersebut bertolak belakang dengan pandangan umum FP Golkar yang disampaikan kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang isinya menolak alias tidak menyetujui program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Sumut, karena bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan, sehingga bisa menimbulkan dampak hukum di kemudian hari.


"Sikap menolak ini sebagai bentuk tanggungjawab moral, hukum dan politik serta sebagai bentuk kecintaan dan kebanggaan kami terhadap Sumut yang bermartabat, sehingga kami meminta kepada Gubernur Sumut untuk mengevaluasi kembali program tersebut," tulis FP Golkar dalam pemandangan umumnya, tapi tidak dibacakan Wagirin Arman.


Selanjutnya Fraksi FP Golkar dalam pemandangan umumnya mengingatkan, bahwa kebijakan yang akan ditempuh harus melalui proses yang tidak melanggar rambu-rambu hukum maupun regulasi yang ada, baik perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, pelelangan maupun pengawasan, agar tidak bertentangan dengan aturan hukum.


"FP Golkar mengingatkan Pemprov Sumut, bahwa program anggaran tahun jamak tersebut, sangat berpotensi melanggar hukum dan bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara dan mekanisme anggaran," tegas isi pemandangan umum itu.

Penulis
: Redaksi
Sumber
: KORAN SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com