Perseteruan Berlanjut, Ketua DPRD Humbahas Batalkan SK Reses 2 Pimpinan dan 12 Anggota Dewan


1.238 view
(Foto: SIB/Frans Simanjuntak)
Ramses Lumban Gaol SH
Humbahas (SIB) -Perseteruan dan pertikaian antara Ketua DPRD Humbang Hasundutan (Humbahas) Ramses Lumban Gaol SH dengan dua (2) wakil ketua dan 12 anggota DPRD Humbahas yang menyampaikan somasi tidak percaya kepada ketua dewan terus berlanjut.

Kali ini, ketua dewan malah melakukan perlawanan dengan membatalkan Surat Keputusan (SK) DPRD tentang reses masa sidang kedua DPRD tahun 2021 dan menerbitkan SK terbaru yang isinya hanya menugaskan sebelas (11) anggota dewan dari 25 anggota dewan yang ada. Sementara sisanya 2 wakil ketua dan 12 anggota dewan yang tergabung dalam kelompok yang menyampaikan somasi tidak percaya kepada ketua dewan tidak dicantumkan dalam SK tersebut.

Hal itu dibenarkan Ketua DPRD Humbahas Ramses Lumban Gaol ketika diwawancarai sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Rabu (21/4) sore. Dia mengatakan, pembatalan SK reses itu dia lakukan karena adanya surat somasi tidak percaya dari 14 orang anggota dewan itu.

Menurut dia, akibat adanya surat somasi tidak percaya itu, dia tidak dipercayai lagi oleh ke 14 anggota dewan itu untuk memimpin lembaga tersebut. Hal itu dibuktikan pada rapat paripurna penyampaian Nota Pengantar Bupati atas Laporan Pertanggungjawaban Bupati Humbahas Akhir Tahun 2020 beberapa waktu lalu. Ke 14 anggota dewan yang tergabung dalam lima fraksi itu kata dia, melakukan walk out dari ruang rapat.

Akibat adanya kejadian itu, dia menjelaskan, perlu ada suatu kejelasan dan kepastian hukum terkait keabsahan dirinya sebagai pimpinan di lembaga itu. Atas dasar itulah, dirinya membuat suatu keputusan dengan membatalkan SK reses kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan, dan selanjutnya menerbitkan SK reses terbaru kepada 11 anggota dewan.

“Untuk itu perlu saya tegaskan. Mana yang diakui?. Apakah hanya memimpin rapat?. Bahwa selama ini saya sebagai Ketua DPRD segala sesuatu SK maupun SPT perjalanan dinas maupun SK untuk melaksanakan reses itu tetap saya yang tanda tangani. Dan berhubung itu (SK reses) sudah saya tanda tangani kian, maka setelah aksi yang dilakukan pada rapat paripurna mereka tetap menyatakan tidak mengakui Ketua DPRD, maka serta merta bahwa SK itu tidak berlaku. Maka saya batalkan,” ungkapnya.

Ketika ditanya, apakah pembatalan SK reses kepada 2 pimpinan dan 12 anggota dewan itu memiliki dasar hukum?. Politisi PDI Perjuangan itu kembali menegaskan, bahwa alasan yang mendasar bagi dia membatalkan SK reses itu adalah akibat tidak mengakuinya dia sebagai pimpinan dewan.

“Perlu saya tegaskan, saya tidak pernah melarang mereka reses. Namun satu hal seperti yang sebutkan tadi, mana yang mereka akui, apakah saya hanya memimpin sidang tidak diakui, atau serta merta tanda tangan saya sebagai Ketua DPRD yang menandatangani SK reses, termasuk juga kepada SPT dan perjalanan dinas yang selama ini normal,” tegasnya.

Saat disinggung apakah dirinya siap ketika suatu saat nanti ada perlawanan dari 14 anggota dewan terkait pembatalan SK reses itu? Anggota dewan empat periode itu menyarankan supaya tidak ada perlawanan atau pun gerakan lain yang dapat mencoreng nama baik marwah lembaga itu.

“Sebenarnya tidak perlu melakukan perlawanan di sini. Lantaran kan kita di sini adalah keluarga besar. Katakanlah ada miskomunikasi, ini (solusinya) sebenarnya hanya duduk bersama. Ini kan lembaga musyawarah. Segala sesuatu permasalahan sebenarnya cukup di lembaga ini diselesaikan. Mana yang perlu ditambah dan dikurang,” ujarnya seraya berharap, pimpinan dan seluruh anggota dewan dapat duduk bersama dengan mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok demi marwah DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, dan kepentingan masyarakat Humbang Hasundutan.

Terpisah, Ketua Fraksi Persatuan Solidaritas DPRD Humbahas Guntur Sariaman Simamora sebagai juru bicara anggota DPRD Humbahas yang menyampaikan somasi tidak percaya kepada Ketua Dewan Ramses Lumban Gaol, menegaskan bahwa SK reses masa sidang kedua DPRD Humbahas yang dibatalkan maupun yang diterbitkan kepada 11 anggota dewan itu menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang–undangan yang berlaku.

Dia menjelaskan, bahwa berdasarkan rapat badan musyarawah (Banmus) DPRD Humbahas tanggal 1 April 2021 lalu telah disepakati bahwa pelaksanaan reses masa sidang kedua DPRD Humbahas dilaksanakan mulai Senin-Jumat (19-23/4) untuk seluruh pimpinan dan anggota dewan. Namun jadwal itu diubah dalam rapat Banmus DPRD tanggal 13 April 2021 menjadi Rabu-Minggu (21-30/4).

Lebih lanjut dijelaskan, berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Humbahas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD pasal 100 ayat 1, jadwal dan kegiatan anggota DPRD pada masa reses ditetapkan pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Banmus, dan pasal 100 ayat 3 menyatakan bahwa jadwal dan kegiatan anggota DPRD pada masa reses ditetapkan dengan SK Pimpinan DPRD. Dengan kata lain bukan SK DPRD Kabupaten Humbahas.

Namun lanjut dia menjelaskan, pada tanggal 14 April 2021, ketua dewan menerbitkan SK DPRD Kabupaten Humbahas Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan SK DPRD Kabupaten Humbahas tentang reses masa sidang kedua tahun 2021 untuk seluruh pimpinan dan anggota DPRD Humbahas.

“Keputusan ini tidak sesuai Peraturan DPRD Nomor 4 tahun 2020 tentang tata tertib pasal 100 ayat 1 dan 2 sebagaimana kami jelaskan tadi. Karena ketua dewan secara pribadi tanpa berkordinasi dengan unsur pimpinan lainnya dalam hal ini wakil ketua satu dan wakil ketua dua telah menerbitkan SK DPRD Nomor 6 Tahun 2021 tentang pembatalan keputusan DPRD nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan SK DPRD nomor 3 tahun 2021 tentang masa reses masa sidang kedua DPRD tahun 2021 yang tidak melalui mekanisme rapat Banmus,” urainya.

Tidak hanya itu, lanjut dia menjelaskan, pada tanggal 20 April 2021, ketua dewan secara pribadi tanpa berkordinasi dengan unsur pimpinan lainnya kembali menerbitkan SK DPRD Nomor 7 Tahun 2021 tentang reses masa sidang kedua DPRD Tahun 2021 yang isinya hanya menugaskan 11 orang dari 25 orang anggota dewan tanpa mekanisme rapat Banmus DPRD.

“Berdasarkan aturan yang ada itu, maka kami sampaikan bahwa Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan saudara Ramses Lumban Gaol telah menghilangkan hak dan kewajiban yang diamanatkan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 125 ayat 3 yang mengamanatkan anggota DPRD untuk melaksanakan masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses. Selain itu, kami juga tegaskan, bahwa SK DPRD Nomor 07 Tahun 2021 tentang reses masa sidang kedua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 tidak sah dan melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.

Di tempat saya sama, Ketua Fraksi NasDem Marsono Simamora menyampaikan, sebagai tindak lanjut dari pembatalan SK reses itu, pihaknya akan segera melaporkan dan konsultasi dengan Gubernur Sumatera Utara dan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara. "Kita tidak akan tinggal diam dan akan melakukan perlawanan. Kita akan segera melaporkan hal ini kepada Gubernur dan BPK RI," pungkasnya. (BR7/c)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com