Pertumpahan Darah Terus Terjadi di Myanmar, Darurat Militer Diberlakukan

* PBB Serukan Aksi Internasional

263 view
Pertumpahan Darah Terus Terjadi di Myanmar, Darurat Militer Diberlakukan
Foto: Reuters/Stringer
BERLINDUNG: Para pengunjukrasa berlindung di balik barikade selama protes anti-kudeta di Mandalay, Myanmar, Senin (15/3).
Jakarta (SIB)
Aparat keamanan Myanmar kembali menembaki pengunjuk rasa di Kota Mandalay dan pusat kota Myingyan, Senin (15/3), hingga menewaskan dua orang.

Saksi mata melaporkan polisi melepas tembakan ke arah massa pro demokrasi saat mereka menggelar aksi di Mandalay dan pusat Kota Myingyan.

"Mereka menembaki kami. Seorang gadis tertembak di kepala dan seorang anak laki-laki tertembak di wajahnya ... kudengar mereka meninggal," kata seorang pengunjuk rasa di Myingyan, seperti dikutip dari Reuters.

Kemarin, Minggu (14/3), juga terjadi pertumpahan darah di Hlaingthaya, Yangon. Sebanyak 37 pengunjuk rasa tewas.

Insiden itu terjadi setelah orang yang tak diketahui membakar pabrik-pabrik milik perusahaan China. Hlaingthaya adalah rumah bagi para pendatang di Myanmar.

Aparat keamanan melepaskan tembakan untuk membubarkan massa saat asap hitam mengepul dari sejumlah pabrik yang dibakar.

Stasiun televisi Myawadday yang dikelola tentara mengatakan pasukan keamanan bertindak setelah empat pabrik garmen dan pabrik pupuk dibakar.

Salah satu surat kabar China, Global Times, menyalahkan para penghasut atas pembakaran yang terjadi dan menyerukan hukuman bagi pelaku. Pemerintah Negeri Tirai Bambu adalah salah satu negara yang cukup besar menanamkan modal di Myanmar.

Sebelumnya, China disebut berupaya menyarangkan penyelesaian krisis secara damai di Myanmar.

Pemimpin aksi menentang kudeta, Thinzar Shunlei Yi, mengatakan orang Myanmar tidak membenci China, tetapi penguasa China harus memahami kemarahan yang dirasakan warga Myanmar atas sikap mereka. "Pemerintah China harus berhenti mendukung dewan kudeta jika mereka benar-benar peduli dengan hubungan Sino-Myanmar dan untuk melindungi bisnis mereka," katanya di Twitter.

Kekerasan juga meletus di wilayah lain di Yangon saat protes berlangsung hingga Minggu malam hingga menyebabkan beberapa orang tewas.

Menurut laporan Asosiasi Bantuan Tahanan Politik (AAPP), jumlah korban tewas di dalam demo di Myanmar menjadi sekitar 140 orang.

Imbas kerusuhan itu, Angkatan Bersenjata (Tatmadaw) memberlakukan darurat militer di Hlaingthaya, Yangon dan Sepyithaw.

Militer juga memutus jaringan internet di Myanmar. Hal tersebut dianggap sebagai upaya junta menekan pemberitaan terkait kondisi di Myanmar.

Penyedia layanan telekomunikasi diperintahkan untuk memblokir semua data seluler secara nasional. Operator jasa komunikasi seluler Telecom Telenor menyatakan layanan internet di Myanmar untuk saat ini tidak tersedia.

Sementara itu, sejumlah negara telah menjatuhkan sanksi kepada Myanmar, salah satunya Amerika Serikat. Melalui Kementerian Keuangan AS dua anak Min, yaitu Aung Pyae Sone dan Khin Thiri Thet Mon terkena sanksi. Selain itu, Kemenkeu AS juga memberikan sanksi kepada enam perusahaan milik kedua anak jenderal itu. Salah satunya adalah A&M Mahar yang dikelola oleh Aung Pyae Sone.

Tak hanya itu, AS memasukkan Myanmar ke dalam kelompok negara musuh seperti Rusia dan China, dimana Negeri Paman Sam mengontrol ketat perdagangan ke negara-negara tersebut terutama terkait komoditas sensitif seperti teknologi dan pertahanan.

Darurat Militer
Junta Myanmar memberlakukan darurat militer di dua kota padat penduduk Yangon. Hal ini diberlakukan setelah sedikitnya 18 pengunjuk rasa tewas dalam satu hari sejak kudeta 1 Februari.

Dilansir AFP, Senin (15/3) kekerasan yang terjadi membuat jumlah massa yang tewas dalam protes massal menjadi 100 orang. Namun, para kelompok hak asasi meyakini jumlah korban lebih dari 100 orang.

Media yang dikelola pemerintah hari Minggu malam mengumumkan bahwa kota besar Hlaing Tharyar Yangon dan kota tetangga Shwepyitha akan ditempatkan di bawah darurat militer. Kota-kota kecil yang luas dikenal sebagai pusat pabrik dan rumah bagi pabrik garmen.

"Junta memberikan kekuasaan administratif dan peradilan darurat militer kepada komandan regional Yangon, untuk melakukan keamanan, menjaga aturan hukum dan ketenangan dengan lebih efektif," kata seorang penyiar media pemerintah.

Tentara dan polisi dalam beberapa pekan terakhir melakukan tindakan keras hampir setiap hari terhadap para demonstran yang menyerukan kembali ke demokrasi. Para petugas menggunakan gas air mata dan menembakkan peluru karet dan peluru tajam untuk memadamkan protes anti-kudeta.

Di kotapraja Hlaing Tharyar, polisi dan tentara bentrok dengan kekerasan, dengan pengunjuk rasa yang memegang tongkat dan pisau dan bergegas berlindung di balik barikade darurat.

Para pengunjuk rasa yang menggunakan potongan tong sampah sebagai tameng berhasil menyelamatkan beberapa demonstran yang terluka ketika pasukan keamanan melepaskan tembakan, tetapi seorang dokter mengatakan tidak semua bisa dihubungi.

"Saya dapat memastikan 15 orang telah meninggal," kata dokter.

Serukan
Sementara itu, utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Myanmar mengecam keras pertumpahan darah yang terus berlanjut di Myanmar setelah puluhan pengunjuk rasa tewas dalam salah satu hari paling mematikan sejak kudeta 1 Februari di negara itu.

"Komunitas internasional, termasuk para aktor regional, harus bersatu dalam solidaritas dengan rakyat Myanmar dan aspirasi demokrasi mereka," kata Christine Schraner Burgener dalam sebuah pernyataan seperti dilansir AFP, Senin (15/3).

Utusan khusus PBB itu mengatakan militer Myanmar mengabaikan seruan internasional untuk menahan diri. Dia mengatakan dirinya telah mendengar "laporan pembunuhan yang memilukan, penganiayaan terhadap demonstran dan penyiksaan tahanan" dari sumber-sumber di dalam negara Asia Tenggara itu.

"Kebrutalan yang sedang berlangsung, termasuk terhadap personel medis dan penghancuran infrastruktur publik, sangat merusak prospek perdamaian dan stabilitas," tuturnya. (CNNI/detikcom/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com