Plt Kepsek SMA dan SMK Negeri di Sumut Terus Bertambah

* Jadi Kepsek Harus Punya Sertifikat NUKS

256 view
Plt Kepsek SMA dan SMK Negeri di Sumut Terus Bertambah
Foto Istimewa
Alpian Hutauruk
Medan (SIB)
Sekretaris Dinas Pendidikan Provsu Alpian Hutauruk mengatakan, ada 40 lebih Kepala Sekolah (Kepsek) SMA dan SMK Negeri di Sumut dijabat pelaksana tugas (Plt). Kepsek dijabat Plt dikarenakan ada yang meninggal dunia dan pensiun (berhalangan tetap), tapi sampai sekarang belum ada pelantikan. Karena SK Kepsek defenitif dikeluarkan oleh gubernur makanya jabatan Pltnya lama.

“Ada beberapa provinsi di Indonesia SK Kepseknya diterbitkan Kadis Pendidikan, kalau Sumut belum. Kalau Kadis boleh menerbitkan SK Kepsek ngapain ada Plt,” kata Alfian kepada wartawan, Rabu (5/5) di ruang kerjanya lantai 2 kantor Dinas Pendidikan Sumut Jalan Cik Di Tiro, Medan.

Tapi, kata Alpian, sebelum menjadi Plt, Kepala Cabang Dinas (Kacabdis) mengangkat dulu pelaksana harian (Plh) Kepala Sekolah, kemudian Kadis mengangkat Plt lewat surat penunjukan, kemudian diusulkan jadi defenitif kepada gubernur.

Kelemahan Plh tidak bisa mengelola keuangan dan mengusulkan dana BOS. Jika sudah Plt bisa, tapi Plh maupun Plt tidak mendapat tunjangan jabatan. Namun idealnya Plt diusulkan oleh Kacabdis (Kepala Cabang Dinas) ke Kadis, tapi bisa juga Kadis yang mengangkat langsung Plt.

Dia menjelaskan syarat-syarat menjadi Kepsek itu ada diatur di Peraturan Menteri, yaitu Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang pengangkatan kepala sekolah. Di Peraturan Menteri tersebut, golongan Kepsek minimal III/C, masa tugas sebagai guru (pengajar) minimal 6 tahun, jenjang pendidikan S-1 dan sudah sertifikasi. Tapi ada lagi syarat lain yang diatur dalam Permendikbud Nnomor 28 Tahun 2010, harus sudah mengikuti Diklat calon Kepsek yang dilaksanakan Kemendikbud.

“UPT Kemendikbud ada di Solo namanya Lembaga Pengembangan Kepala Sekolah yang tugasnya melatih para calon kepala sekolah di seluruh Indonesia. Kalau sudah lulus akan dilatih 3 bulan (300 jam pelajaran). Setelah selesai akan mendapat sertifikat NUKS (Nomor Unit Kepala Sekolah), merekalah yang boleh menjadi Kepsek dan biasanya tidak semua yang lulus,” terangnya.

Padahal kata Alpian, para guru di Sumut yang memiliki sertifikat NUKS cuma sedikit. Tahun 2018 Pemrov Sumut melaksanakan pelatihan calon Kepsek kebanyakan diikuti guru dari Medan dan Deliserdang. Tapi orang Medan dan Deliserdang tidak mau ditempatkan jauh-jauh, orang Sibolga juga tidak mau ditempatkan di Nias.

Menurut dia, sangat riskan kalau Plt Kepsek tidak memiliki NUKS. Tapi sayangnya hanya beberapa kabupaten/kota gurunya memiliki NUKS. Di Tabagsel tidak ada guru yang memiliki NUKS, Labuhanbatu, Labusel dan Labura para gurunya juga tidak ada memiliki NUKS. Termasuk Asahan, Tanjung Balai, Batubara. Begitu juga Nias, Pakpak Bharat dan Langkat.

“Daerah kabupaten/kota yang gurunya memiliki sertifikat NUKS adalah Medan, Deliserdang, Sergai, Sibolga, Binjai, Taput, Toba, Karo, Dairi. Jumlahnya tidak banyak, keseluruhannya hanya 40 orang, itupun ada usianya di atas 56 tahun. Sementara sekolah SMA, SMK sederajat di Sumut ada 700 lebih. Jika ada Kepsek yang belum memiliki sertifikat NUKS bisa dikenakan sanksi tidak boleh menandatangangi ijazah, akan dialihkan ke Kepsek sekolah satu rayonnya,” paparnya.

Dinas Pendidikan Sumut kata Alpian sudah mengajukan 100 orang guru SMA dan SMK sederajat untuk mengikuti pelatihan calon Kepsek yang direncanakan dilaksanakan di Medan dengan mendatangkan pihak Kemendikbud. Tapi menurut dia jumlah itu terlau sedikit, karena Plt Kepsek sekarang ini sudah 40-an orang, belum lagi yang akan pensiun sehingga kekurangan Kepsek akan terus bertambah.

“Tapi gubernur menyarankan supaya dilakukan assessment (penilaian) terhadap para guru yang layak jadi Kepsek. Kalau cuma assessment, kita khawatir Kepseknya tidak diakui Kementerian, kan percuma nanti. Kalau kita usulkan pelatihan untuk sertifikat NUKS, tapi pimpinan (gunernur) meminta assessment. Tinggal bagaimanalah nanti kita memadukannya, “ tuturnya. (A8/c)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com