Kasus Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat

Polisi Usut Dugaan Perbudakan-TPPO

* BNN: Kerangkeng Bukan Tempat Rehabilitasi

220 view
Polisi Usut Dugaan Perbudakan-TPPO
(Foto: Info Langkat/YouTube)
TINJAU: Tangkapan layar sebuah video yang menunjukkan Terbit Rencana saat meninjau pasien rehabilitasi dikerangkeng yang berada di lahan rumah pribadinya. 
Jakarta (SIB)
Lokasi rehabilitasi narkoba kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin, mempekerjakan warga binaannya sebagai buruh pabrik, polisi kini sedang mengusut dugaan adanya praktik perbudakan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam kasus tersebut.

"Ini dalam proses, karena kita melihat sudah dijelaskan dengan kesadaran diri orang tua mengantar dan menyerahkan kemudian dengan pernyataan. Tetapi apa itu kita nanti lihat, kita akan dalami apa prosesnya," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Selasa (25/1).

Ramadhan mengatakan para warga binaan itu dipekerjakan dengan tujuan diberikan pembekalan keterampilan. Hingga kini, Ramadhan belum dapat menjelaskan secara detail adanya dugaan perbudakan dan TPPO dalam kasus tersebut.

"Bahwa pekerjaan tersebut alasan dari yang bersangkutan diberikan pembinaan supaya mempunyai keterampilan, sehingga nanti memiliki keterampilan. Tentu itu semua merupakan alasan dari pengelola, nanti kita lihat bagaimana proses penyelidikan akan kita sampaikan," ucapnya.

Untuk diketahui, 48 warga penghuni kerangkeng manusia yang dijadikan tempat rehabilitasi di rumah Bupati Langkat dipekerjakan sebagai buruh pabrik. Polisi menyebut mereka dipekerjakan tapi tidak diberi upah.

"Sebagian dipekerjakan di pabrik kelapa sawit milik Bupati Langkat. Mereka tidak diberi upah seperti pekerja," kata Ramadhan.

11 Saksi Diperiksa
Dalam kasus tersebut, polisi telah memeriksa 11 orang. Mereka terdiri atas warga binaan hingga jajaran pejabat pemerintahan setempat seperti Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Langkat.

"Ya terhadap pengurus. Pengurus itu tempat binaan tersebut, kemudian juga warga binaan, warga binaan itu yang dilakukan pembinaan. Kemudian kepala desa setempat, kemudian sekretaris desa setempat, dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat," imbuh Brigjen Ahmad Ramadhan.

BUKAN TEMPAT REHAB
Sementara itu,"Pusat menyatakan bahwa kerangkeng itu bukan tempat rehab, kenapa kita nyatakan bukan tempat rehab, rehab itu ada namanya persyaratan materiil dan formil," kata Kepala Biro Humas dan Protokol BNN Brigjen Sulistyo Pudjo Hartono saat dihubungi, Selasa (25/1).

Ia mengatakan tempat rehabilitasi itu harus ada syarat formil dan syarat materiil. Adapun syarat formil yang harus dipenuhi seperti izin lokasi, izin mendirikan bangunan, dan izin operasional yang dikeluarkan oleh dinas.

Selain itu, syarat materiil misalnya harus ada lokasi, harus ada program rehabilitasi seperti 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, tergantung jenis narkoba yang digunakan, apakah sabu, ganja, dan sebagainya. Kemudian, syarat materiil lainnya misalnya berapa jumlah dokter jiwa, psikiater, dokter umum, pelayanannya, dan kelayakan ruangan.

"Namanya kalau mau bikin tempat rehab itu kita membuat dulu izin lokasi. izin lokasi sudah dapat, terus izin operasional dipenuhi persyaratan jumlah pegawai, seperti KTP-nya, ijazahnya, kan ada persyaratan teknis seperti dokter, dokter jiwanya berapa, dokter kesehatannya apa, dokter umumnya berapa, pelayanan kesehatan bagaimana. Kan begitu, kemudian ruangannya harus berapa ruangan harus dipenuhi," katanya.

Ia mengatakan tempat rehabilitasi harus jelas memiliki program pembinaan dan rehabilitasi. Sebab tidak ada program rehabilitasi yang mengharuskan orang untuk bekerja di kebun sawit.

"Kemudian materinya bagaimana, programnya, nah ini harus seperti itu, nggak bisa naroh orang di kandang itu langsung dianggap rehab ya, nggak bisa. Nanti dia orang ada masalah di kampung taroh disekap di kamar selama 1 tahun begitu ngeles ditanya Komnas HAM ini untuk rehab jangan semua dilempar ke rehab begitu. Rehab kan nggak boleh di pekerjaan kaya begitu, di kebun nggak ada. Itu bukan rehab, sejak awal kita sudah nyatakan seperti itu, dan BNN sudah memberikan nasihat gitu kepada Bapak Bupati itu, begitu," ujar Pudjo.

BNN mempertanyakan tujuan tempat kerangkeng tersebut. Sebab tempat kerangkeng harus memiliki izin dan syarat formil dan materiil yang jelas.

"Ini kan tujuannya tujuan apa kok membuat tempat kerangkeng? Tujuan apa begitu? Makanya sejak awal BNN itu menyatakan itu bukan tempat rehab, dari zaman dulu sudah menyatakan itu," ujarnya.

Dihukum Berat
Dilain pihak, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jaleswari Pramodhawardani, mengutuk keras adanya dugaan praktik perbudakan terkait temuan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin. KSP akan memastikan pelaku dihukum berat.

"Kantor Staf Presiden (KSP) mengutuk keras adanya dugaan praktik perbudakan oleh tersangka korupsi Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. Kami akan memastikan tersangka mendapatkan hukuman seberat-beratnya," kata Jaleswari dalam keterangan tertulis, Selasa (25/1).

Jaleswari mengapresiasi warga yang telah melapor ke Migrant CARE dan kemudian diteruskan ke Komnas HAM. Selain itu, Jaleswari juga menyampaikan terima kasih kepada KPK.

"KSP juga berterima kasih kepada KPK yang tanpa tindakan tegasnya meng-OTT Bupati Langkat, praktik perbudakan yang tidak berperikemanusiaan ini belum tentu segera terungkap. Saya berharap aparat penegak hukum mendengar suara hati dan rasa keadilan masyarakat dengan menghukum seberat-beratnya pelaku praktik korupsi dan perbudakan," kata mantan peneliti LIPI ini.

Jalesawari juga mengaku heran dugaan praktik perbudakan selama bertahun-tahun ini tak diketahui. Padahal, menurut dia, tindakan Bupati Langkat sudah jelas-jelas melanggar aturan.

"Saya tidak membayangkan kejahatan perbudakan seperti yang dilakukan bertahun-tahun oleh Bupati Langkat tanpa diketahui masyarakat. Dan ini adalah tahun 2022," kata aktivis perempuan yang kerap dipanggil Dani ini.

"Tindakan Bupati Langkat ini melanggar berbagai perundang-undangan, baik itu KUHP, UU Tipikor serta UU. Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Tortureand Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Anti Penyiksaan) yang ditarifikasi Indonesia segera setelah memasuki masa reformasi 1998," sambung dia.

Untuk diketahui, persoalan kerangkeng manusia ini berawal dari laporan yang diterima oleh Migrant CARE. Polisi kemudian mengungkap kerangkeng itu untuk tempat rehabilitasi narkoba.

"Kita pada waktu kemarin teman-teman dari KPK yang kita backup, melakukan OTT. Kita melakukan penggeledahan pada saat itu datang ke rumah pribadi Bupati Langkat. Dan kita temukan betul ada tempat menyerupai kerangkeng yang berisi tiga-empat orang waktu itu," kata Kapolda Sumut Irjen Panca Putra kepada wartawan, Senin (24/1).

Panca mengaku sudah mendalami temuan tempat menyerupai kerangkeng itu kepada Terbit Rencana. Dari pengakuan Terbit, kerangkeng manusia itu sudah dioperasikan selama 10 tahun.

"Tapi sebenarnya, dari pendataan kita, pendalaman kita bukan tiga empat orang itu, kita dalami itu masalah apa, kenapa ada kerangkeng dan ternyata hasil pendalaman kita memang itu tempat rehabilitasi yang dibuat oleh yang bersangkutan secara pribadi dan sudah berlangsung selama 10 tahun untuk merehabilitasi korban-korban narkoba, pengguna narkoba," tutur Panca.

Datangi
Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendatangi rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin (TRP) , Selasa (25/1) siang. Kedatangan mereka ke Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, diduga untuk melakukan pengembangan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa waktu lalu.

Dari pantauan wartawan, tim anti rasuah itu langsung memasuki kediaman TRP melalui pintu pagar persis di samping belakang rumah orang nomor satu di Langkat itu.

Sejumlah media yang sedang melakukan peliputan sempat diminta keluar dari halaman belakang rumah TRP. Beberapa petugas kepolisian meminta awak media menunggu di luar pagar selama proses pemeriksaan berlangsung.

"Harap tunggu di luar saja Bang . Tim dari KPK mau melakukan pengembangan. Harap dimaklumi," ujar salah seorang oknum polisi, usai menerima perintah dari tim KPK untuk mensterilkan area tersebut dari sejumlah wartawan.

Sebelumnya, kehadiran wartawan di kediaman pribadi Bupati Langkat non aktif itu, untuk mengklarifikasi terkait keberadaan kerangkeng besi yang diklaim sebagai panti rehabilitasi narkoba di belakang rumah TRP. Panti rehab tersebut bahkan diisukan digunakan untuk praktik perbudakan modern.

Panti rehab itu juga diklaim menerima mantan warga binaan yang ingin bekerja di perusahaan milik TRP.

SUDAH PERNAH DIDATANGI BNN
Sementara itu Plt Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Langkat Rusmiati,SH saat dikonfirmasi via telepon selularnya Selasa (25/1) mengaku, dua hari lalu pihaknya sudah turun ke lokasi rumah pribadi Bupati Langkat bersama Tim BNN Pusat. BNN Provinsi dan Dir Narkoba Polda Sumut meninjau lokasi.

Dari hasil peninjauan dan asistensi itu, sebut Rusmiati ada beberapa orang di dalam sel yang diklaim panti rehabilitasi di belakang rumah Bupati Langkat non aktif. Di dalam kerangkeng ada dua bilik atau kamar dan pintu pagar besi.

Rusmiati mengakui, BNN Langkat tahun 2017 melalui Kasi Rehab BNN pernah mendatangi tempat itu. Namun saat itu panti rehabilitasi itu dikelola oleh adik Bupati Langkat non aktif . Sedangkan BNN waktu itu meminta agar pengelola melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk mengelola panti rehabilitasi namun sampai saat ini belum diketahui realisasinya. (detikcom/A-7/c).

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com