Polri Gelar Perkara Tentukan Status Eks Sekjen FPI Munarman

* Kuasa Hukum Bantah Munarman Terlibat ISIS

137 view
Foto: Dok. Istimewa
Munarman ditangkap Densus 88
Jakarta (SIB)
Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap eks Sekretaris Umum (Sekum) Front Pembela Islam (FPI) Munarman terkait dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme. Hingga saat ini, Polri belum menetapkan status hukum untuk Munarman.

"Belum," ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan saat dihubungi, Rabu (28/4). Ramadhan ditanya mengenai status hukum Munarman apakah sudah menjadi tersangka atau belum.

Ramadhan menjelaskan penyidik Densus 88 memiliki waktu selama 21 hari untuk menentukan status Munarman. Menurutnya, hal itu tertuang dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme.

"Penyidik mempunyai waktu 21 hari dan ini diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) dan Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2018," terangnya.

Ramadhan juga mengungkapkan Polri sudah melakukan gelar perkara atas kasus dugaan tindakan terorisme yang dilakukan Munarman pada 20 April 2021. Gelar perkara itu dilakukan untuk menentukan status tersangka.

"Gelar perkara di tanggal 20. Gelar perkara tersebut menentukan apakah yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dijadikan tersangka. Tentu gelar perkara tersebut bukan satu kali," kata Ramadhan.

Sesuai SOP
Terkait mata Munarman ditutup dengan kain hitam dan tangannya diborgol saat dibawa polisi ke Polda Metro Jaya kemarin malam, Ramadhan memberikan penjelasan.

"Ada dua hal yang perlu saya jelasin. Pertama, Munarman waktu ditangkap statusnya sebagai tersangka. Kedua, matanya ditutup, itu standar penangkapan terhadap tersangka teroris yang ditangkap," ujar Ramadhan.

"Dengan pertimbangan kejahatan teror adalah kejahatan terorganisir yang jaringannya luas. Penangkapan satu jaringan akan membuka jaringan-jaringan yang lainnya," sambungnya.

Selain itu, Ramadhan mengungkapkan bahaya dari kelompok teror yang ada di sekeliling si tersangka teroris. Maka dari itu, mata Munarman ditutup supaya tidak bisa mengenali identitas petugas yang menangkapnya.

"Pertimbangan kedua, sifat bahaya dari kelompok teror yang bisa berujung pada ancaman jiwa petugas lapangan. Maka, untuk mengamankan jiwa petugas lapangan, standarnya, baik yang ditangkap maupun yang menangkap ditutup wajahnya. Supaya tersangka tidak bisa mengenali wajah petugas, sehingga identitas petugas terlindungi. Ini perlindungan terhadap petugas yang menangani kasus terorisme," papar Ramadhan.

Ramadhan membeberkan penutupan mata terhadap tersangka teroris sudah menjadi standar penanganan internasional. Di negara mana pun, lanjut dia, tersangka teroris pasti diperlakukan seperti itu.

"Ini standar penanganan internasional. Di negara mana pun penangkapan tersangka teroris seperti itu. Diberlakukan standar internasional untuk penanganan terorisme," terangnya.

Ramadhan menegaskan pihaknya selalu menerapkan asas persamaan di mata hukum, termasuk kepada Munarman.

Tanda Tangan
Polri juga menegaskan surat perintah penangkapan terhadap Munarman sudah dikeluarkan kemarin.

"Kemudian pada tanggal 27 April 2021 kemarin, dikeluarkan surat perintah penangkapan, dan telah dilakukan penangkapan kemarin kepada Saudara M di rumah yang bersangkutan di Perumahan Bukit Modern, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan," ujar Ahmad Ramadhan.

Ramadhan menyebut istri Munarman mengetahui surat perintah penangkapan itu. Dia menambahkan, istri Munarman juga menandatangani surat itu.

"Dan surat perintah penangkapan dan pemberitahuan penangkapan juga disampaikan kepada keluarga. Dalam hal ini adalah istri Saudara M. Jadi disampaikan dan diterima serta ditandatangani. Artinya, penangkapan Saudara M diketahui pihak keluarga, dalam hal ini istri yang bersangkutan," jelasnya.

Bantah
Sementara itu, Tim kuasa hukum Munarman membantah kliennya terlibat ISIS.

"Bahwa terhadap tuduhan keterlibatan Klien Kami dengan ISIS, sejak awal Klien Kami dan Ormas FPI telah secara jelas membantah keras, karena menurut Klien Kami tindakan ISIS tidak sesuai dengan yang diyakini oleh Klien Kami," tulis kuasa hukum Munarman, Hariadi Nasution, dalam keterangannya, Rabu (28/4).

Menurut Hariadi, Munarman tidak setuju dengan ISIS. Bahkan Munarman, disebut Hariadi, menolak aksi-aksi terorisme.

"Bahwa Klien Kami justru pada beberapa kesempatan selalu memperingatkan kepada masyarakat luas akan bahaya situs-situs dan atau ajakan-ajakan yang mengarah kepada aksi-aksi terorisme dan tindakan inkonstitusional lainnya," ujarnya.

Buka Suara
Terpisah, pihak Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta angkat bicara soal aktivitas baiat teroris yang mengaitkan Munarman di wilayahnya. Otoritas berwenang kampus mengatakan aktivitas baiat teroris itu hanya terjadi pada 2014.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Jakarta Arief Subhan mengatakan, tidak ada kegiatan baiat yang dilakukan lagi akhir-akhir ini.

"Ini kan peristiwanya begini, kalau dikaitkan dengan UIN Jakarta, itu saya menduga kejadian sudah lama sebenarnya, itu kejadian tahun 2014," ungkap Arief kepada wartawan, Rabu (28/4).

Dia mengatakan, tidak ada kegiatan baiat ISIS yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah kampus. Ia sendiri pun tidak mengetahui keterlibatan Munarman dalam kegiatan tersebut.

"Nggak ada (baiat). Kita tidak tahu apakah di belakangnya ada Pak Munarman atau mungkin siapa pun," ungkapnya.

Selanjutnya, Arief menjelaskan, di dalam wilayah terdapat fasilitas umum yang dapat disewakan dan dapat digunakan publik. Pada kegiatan baiat teroris tahun 2014, pihak kampus tidak mengetahui fasilitas tersebut digunakan untuk tempat baiat.

"Jadi di kampus kita ini kan ada tempat-tempat yang sifatnya publik dan disewakan untuk publik. Sehingga kalau disebut di UIN ya tidak bisa sepenuhnya benar," kata Arief.

Dikarenakan tidak adanya kegiatan baiat teroris akhir-akhir ini di wilayahnya, pihak kampus menegaskan tidak mengetahui aktivitas baiat yang mengikut-sertakan Munarman eks Sekum FPI. (detikcom/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com