RUU Minuman Beralkohol

Praktisi Hukum Arfito Hutagalung: Masalah Korupsi dan Radikalisme Lebih "Memabukkan"

* Tidak Semua Harus Diselesaikan dengan UU

856 view
Praktisi Hukum Arfito Hutagalung: Masalah Korupsi dan Radikalisme Lebih "Memabukkan"
Foto: Dokumen Pribadi
Praktisi Hukum Arfito Hutagalung
Jakarta (SIB)
Tiga fraksi di DPR, yaitu Fraksi PPP, PKS dan Gerindra mengusulkan Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol).

Aturan ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif akibat mengonsumsi minol.
Dalam pasal 20, dikatakan bagi yang melanggar UU tersebut, akan dipidana penjara paling sedikit (3) tiga bulan dan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling sedikit Rp 10 juta dan paling banyak Rp 50 juta.

RUU tersebut pun menuai polemik di tengah masyarakat, pengamat hukum, pelaku usaha, dan juga masyarakat lainnya.
Praktisi Hukum yang juga Legal Director PT Birwana Gemilang Jaya/Beervana Indonesia, Arfito Hutagalung, SH, MH mengatakan, DPR lebih baik membahas soal maraknya peredaran narkoba. Selain itu, korupsi dan radikalisme juga harus menjadi perhatian serius di DPR.

"Itu justru lebih 'memabukkan' dan menimbulkan efek negatif yang lebih besar bagi bangsa ini," tegas Arfito baru-baru ini.
Di tengah kondisi negara yang dilanda pandemi Covid-19 saat ini, DPR jangan malah sibuk mengurusi minuman beralkohol.
Yang dibutuhkan masyarakat saat ini, adalah dukungan, baik dari eksekutif maupun legislatif.

"Kita semua tahu bahwa saat ini sedang terjadi pengangguran besar-besaran, PHK, dan juga UMKM banyak yang tumbang. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Hingga saat ini penderita Covid-19 juga masih terus bertambah, tandasnya.

Alih-alih soal RUU Minol, Arfito berpendapat, sebaiknya DPR membahas RUU yang lebih mendesak dan yang selama ini terabaikan, seperti Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) maupun RUU lainnya.

DENGAN UU
Lebih jauh Arfito menjelaskan, ketentuan tentang penggunaan alkohol yang membahayakan sudah diatur, yaitu Pasal 492 dan Pasal 300 KUHP.

Begitupun Menteri Perdagangan telah mengeluarkan Permendag Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol.

"Semua itu sudah dipikirkan dengan matang dan telah diatur dengan baik oleh pemerintah," ucap Arfito.

Jadi tidak semua hal mesti diselesaikan dengan Undang-Undang. Ada banyak daerah yang berpotensi dengan hasil minol tradisionalnya, dan hal tersebut tak luput merupakan bagian dari budaya yang telah lama ada di diri masyarakat Indonesia. Yang apabila dikelola dengan baik, dapat dikembangkan dan bahkan diperkenalkan ke dunia internasional.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah ketegasan aparat terkait fungsi pengawasan dan maraknya penjualan minol ilegal. Sehingga ketakutan DPR dapat teratasi dengan baik," kata Arfito.

Justru apabila RUU ini disahkan, kata dia, maka akan memberi dampak negatif untuk peradilan pidana di Indonesia. Kata dia, cukup sudah membuat kebijakan yang berorientasi pada pidana.

Menurutnya, Peraturan Menteri saat ini sudah cukup bagus dan patut diapresiasi. Sebab, kata dia, peraturan tersebut telah mempersempit ruang gerak peredaran dan konsumsi minol ilegal. Hanya saja tata kelola dan pengawasan masih perlu diperkuat. Baik itu soal umur, maupun legalitas penjualan.

"RUU ini apabila diundangkan, tidak hanya berdampak pada pelaku usaha. Namun juga berdampak pada pariwisata nasional, dan nasib hidup orang banyak," pungkasnya. (jpnn/c)

Penulis
: Redaksi
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com