Bertemu 7 Ketum Parpol

Presiden: Perlu Evaluasi Pemisahan Kewenangan Pemerintahan Pusat dan Daerah


160 view
Presiden: Perlu Evaluasi Pemisahan Kewenangan Pemerintahan Pusat dan Daerah
Foto: Dok/Beritasatu
BERTEMU: Presiden Joko Widodo menyampaikan paparan Pemerintah RI saat bertemu tujuh ketua umum partai politik koalisi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/8). Salah satu paparannya menyangkut evaluasi UU Otda.
Jakarta (SIB)
Presiden Jokowi bertemu dengan 7 pasang ketum-sekjen parpol pendukungnya. Ada lima topik pembicaraan dalam pertemuan itu.

Isi pertemuan dijabarkan oleh Sekjen NasDem Johnny G Plate. Dia mengatakan pertemuan digelar dalam suasana yang santai namun fokus. Di ujung pertemuan, ada acara makan malam bersama.

Ketum-sekjen parpol yang hadir adalah Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto (PDIP), Surya Paloh dan Johnny G Plate (NasDem), Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani (Gerindra), Airlangga Hartarto dan Lodewijk Freidrich Paulus (Golkar), Muhaimin Iskandar dan Hasanuddin Wahid (PKB), Suharso Monoarfa dan Arwani Thomafi (PPP) dan Zulkifli Hasan dan Eddy Soeparno (PAN).

BAHAS 5 TOPIK
Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, Johnny G Plate membeberkan isi pertemuan antara petinggi partai politik koalisi pemerintah dengan Presiden Joko Widodo di Istana. Menurutnya ada 5 topik yang menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut.

"Pertemuan dibuka oleh bapak presiden, diawali pengantar bapak Pesiden (Jokowi) yang menyampaikan fokus-fokus pembicaraan. Pertemuan dilakukan dengan penuh keakraban namun dengan penuh fokus dengan lima topik pembicaraan," kata Johnny dalam konferensi pers usai pertemuan di Jakarta, Rabu (25/8).

Pembahasan pertama, kata Johnny, terkait perkembangan dan evaluasi pegangan Covid-19. Dalam soal ini pembahasan dimulai dari tantangan hingga bagaimana pencapaian dalam usaha mengakhiri pandemi.

Kedua, terkait dengan perekonomian nasional, pencapaian makro ekonomi nasional dan tantangan makro ekonomi nasional.

"Melalui kerja keras keras di tahun 2021 terlihat tanda-tanda penanganan ekonomi kita, yang kuartal 1 kontraksi 0,7% kuartal 2 tumbuh 7,7 persen, harapannya pertumbuhan bisa dipertahankan di kuartal 3 dan kuartal 4," tuturnya.

Topik bahasan yang ketiga yakni terkait dengan startegi ekonomi dan bisnis negara. Johnny mengatakan, Jokowi dalam pertemuan tersebut meminta koalisi bisa kompak mendukung kebijakan ekonomi berbasis produksi dan produktif.

Kemudian yang keempat, terkait dengan ketatanegaraan. Menurutnya, otonomi daerah dan sistem pemerintah sebagai dampak dari Covid dibutuhkan kecepatan-kecepatan pengambilan keputusan, tantangan-tantangan dari kebijakan-kebijakan sistem pemerintahan dan otonomi daerah yang saat ini di masa pandemi.

"Kelima terkait ibu kota negara, kita menyadari kita masih dalam tahap pandemi Covid-19 tantangan ekonomi yang besar. Kita tetap perlu memikirkan ibu kota negara baru dengan memperhatikan ibu kota negara saat ini Jakarta dengan tantangan dan problematika yang sangat kompleks dan berbagai masukan," tuturnya.

"Perpindahan ibu kota negara tidak akan berlangsung hari ini, yang dilakukan pertama kesiapan legislasi yang memadai, pembangunan ibu kota negara yang cocok yang dilakukan bersama-sama dengan partai koalisi," sambungnya.

EVALUASI
Menkominfo menyatakan tak ada pembahasan soal rencana amandemen UUD 1945 meski ada pembahasan soal evaluasi tata negara. Dia mengatakan pertemuan parpol koalisi dengan Jokowi hanya membahas fokus pemerintahan Jokowi.

"Dari lima topik tadi kan tidak dibicarakan UUD 1945, kan? Jadi tadi tidak dibicarakan terkait dengan UUD 1945, tapi dibicarakan tentang 5 topik yang saat ini menjadi fokus pemerintah Bapak Presiden Joko Widodo," ucapnya.

Dia mengatakan evaluasi tata negara dilakukan bukan terhadap UUD 1945. Menurutnya, evaluasi hanya terhadap aturan-aturan soal pemisahan kewenangan pemerintahan pusat dan daerah dalam situasi darurat.

"Evaluasi ketatanegaraan bukan di supra-struktur tata negara. Bukan di tingkat UUD, tapi di aturan-aturan terkait dengan pemisahan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan semua kewenangan-kewenangan dan problematika di dalam pengambilan keputusan yang kita harapkan tepat dan jitu serta efisien di saat-saat darurat itu evaluasinya perlu kita lakukan. Agar jangan sampai menghambat proses penyelesaian masalah di situasi-situasi darurat," tuturnya. (Detikcom/suara/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com