* Luhut: Varian Delta Sangat Ganas, 3 T Harus Digalakkan

Presiden Perintahkan Tidak Gunakan Istilah PPKM Darurat

* Ada Daerah Menahan Publikasi Kenaikan Kasus Covid-19

191 view
Presiden Perintahkan Tidak Gunakan Istilah PPKM Darurat
Muhammad Ridho/detikcom
Luhut Pandjaitan
Jakarta (SIB)
Pemerintah menjelaskan, saat ini istilah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat sudah diganti dengan istilah PPKM level 4. Perubahan nama pembatasan sosial ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya kira kita sudah dengar arahan Presiden kepada kami para pembantunya. Presiden memerintahkan agar tidak lagi menggunakan PPKM darurat ataupun mikro, namun kita gunakan yang sederhana, yaitu PPKM level 4, yang berlaku hingga tanggal 25 Juli," kata Luhut Pandjaitan dalam siaran pers via kanal YouTube Kementerian Perekonomian, Rabu (21/7).

Luhut adalah Koordinator PPKM Jawa-Bali sekaligus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dia menjelaskan aturan PPKM level 4 ini sudah dituangkan dalam Instruksi Mendagri Nomor 22 Tahun 2021. Selain level 4, ada pula level yang lebih rendah.

"Nanti ada level 1 sampai 4. Level 4 yang paling tinggi, seperti yang sekarang sedang kita jalani," kata Luhut.

Selain Luhut, ada Airlangga Hartarto yang menjelaskan mengenai penyebutan PPKM level 4. Airlangga adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). PPKM level 4 diterapkan di semua provinsi Pulau Jawa dan Bali.

"Pemerintah melakukan pengendalian dengan penerapan PPKM level 4, sesuai arahan, kita menyebutnya level 4," kata Airlangga.

Di luar Jawa-Bali, ada program-program bantuan sosial yang diberikan pemerintah selama PPKM level 4.

"Level 4 ini menggantikan istilah darurat," kata Airlangga.

Alasan Pemerintah
Pemerintah menjelaskan alasan mengganti istilah PPKM darurat menjadi PPKM dengan level tertentu. Pergantian itu disebut mengikuti arahan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Terkait dengan level memang kita mengikuti apa yang diarahkan oleh WHO dan kita menggunakan dua level, yaitu level transmisi dan kapasitas respons," kata Airlangga.

Airlangga juga mengungkapkan pergantian istilah itu merupakan permintaan dari para gubernur dan publik. Para gubernur, kata dia, mengusulkan agar istilah PPKM darurat diubah.

"Istilah darurat itu memang kita harmonisasikan dengan level 1, 2, 3, 4 karena memang ini ada permintaan juga dalam ratas dengan para gubernur, di mana para gubernur juga mengusulkan bahwa istilahnya diubah. Demikian pula dari publik," tuturnya.

Airlangga menjelaskan, ada dua hal yang dijadikan acuan dalam menentukan level di PPKM. Dua hal tersebut adalah situasi transmisi dan kapasitas respons.

"Kita melihat dari segi level itu adalah level situasi 4 transmisi dan kapasitas respons ini belum memadai sehingga ini perlu diperbaiki. Kemudian kriterianya adalah kasus konfirmasi, di mana kasus konfirmasi positifnya level 4 per 100 ribu penduduk itu di atas 150. Kemudian tingkat perawatan yang itu per 100 ribu penduduk di atas 30. Kemudian juga untuk kita melihat kemampuan terbatas daripada testing positif. Kemudian mendorong kontak tracing-nya dan terkait dengan BOR-nya," papar Airlangga.

"Sehingga apabila salah satu dari kriteria tersebut yang kena, itu kita masukkan dalam level 4. Level 4 ini di Kemenkes ada secara harian sehingga kita juga menjaga berdasarkan data mingguannya sehingga kita bisa menentukan jumlah-jumlah kotanya kemudian," lanjutnya.

"Agar mendapatkan kejelasan antara kapan kita masuk dalam level 1, kapan level 2, dan kapan level 3, dan kapan level 4. Di dalam Inmendagri ini sudah kita bedakan antara level 4 dan level 3 dengan kriteria yang jelas dan diberikan jumlah target, karena ini penting untuk memonitor," katanya.

Sangat Ganas
Luhut mengatakan, virus Corona varian Delta sangat ganas. Dia meminta semua pihak tetap waspada.

Luhut awalnya mengatakan kondisi kasus Corona hingga tingkat keterisian rumah sakit di sejumlah daerah menunjukkan penurunan. Meski demikian, dia menegaskan pemerintah tak mau buru-buru mencabut PPKM level 4.

"Karena sifat virus ini, Delta Variant ini, dia akan kelihatan 2-3 minggu. Jadi memang sudah waktunya mereka mulai menurun, tapi kita tetap waspada mengenai hal ini," ujar Luhut.

Dia mengatakan ada beberapa daerah yang mengalami perbaikan selama PPKM darurat pada 3-20 Juli 2021. Dia mengatakan pemerintah tetap berhati-hati agar kondisi yang mulai membaik ini tidak menjadi buruk.

"Mohon kesabaran kita semua," ucapnya.

"Kita berperang terhadap Delta Variant yang betul-betul sangat ganas ini," ucapnya.

Luhut menegaskan Corona varian Delta merupakan hal yang sulit dihadapi. Tidak ada satu pun negara di dunia yang bisa mengklaim telah berhasil menangani Corona varian Delta.

"Saya minta kita semua supaya bahu-membahu untuk menyelesaikan ini, ini masalah kemanusiaan. Kita berbuat dengan cepat, keterlambatan kita mengambil action itu menyangkut berapa orang yang meninggal. Keresahan kita berpolitik tentu ini juga bisa mengakibatkan orang meninggal," kata Luhut.

Luhut meminta dukungan kepada semua pihak atas kebijakan yang diambil pemerintah. Dia menegaskan keputusan itu diambil atas berbagai pertimbangan.

Cepat Ditangani
Luhut mengatakan, 3T atau tracing, testing, treatment perlu digalakkan. Sebab, ada kecenderungan varian Delta ini cepat diatasi bila pasien positif Covid-19 cepat ditangani, selain vaksinasi.

"Jadi saya berharap kita semua menyadari masalah vaksin ini satu hal yang penting," ucap Luhut.

Luhut menyebutkan, pelacakan dan pemeriksaan terhadap warga penting untuk segera mengetahui kondisi seseorang apakah tertular virus Corona atau tidak. Sebab, menurut Luhut, bila pasien positif Covid-19 cepat ditangani, angka kematian bisa diturunkan.

"Testing-tracing tadi sangat penting supaya early state, supaya pada awal, sudah bisa dideteksi sehingga bisa di-treat dengan bagus dan rata-rata penyembuhannya delapan hari dan tingkat penyembuhannya lebih cepat, tapi tingkat meninggalnya pun lebih cepat kalau penanganannya tidak cepat," kata Luhut.

Menahan Publikasi
Terpisah, juru bicara Koordinator PPKM darurat sekaligus Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Jodi Mahardi, menyebut ada beberapa daerah yang menahan publikasi kenaikan kasus Covid-19. Hal ini dia sampaikan saat memaparkan indikator yang menentukan pengetatan dan pelonggaran PPKM level 1 hingga level 4.

"Untuk menyegarkan ingatan kita, pemerintah menentukan Level 1 hingga 4 berdasarkan, pertama adalah penambahan kasus konfirmasi per 100 ribu penduduk selama satu minggu. Hal ini untuk menentukan tingkat transmisi Covid-19," kata Jodi Mahardi dalam siaran pers lewat kanal YouTube FMB9ID_IKP, Rabu (21/7).

Dasar penentuan level dalam PPKM yang kedua adalah jumlah kasus Covid-19 yang dirawat di RS per 100 ribu penduduk selama sepekan.

"Indikator ini dapat menjadi leading indicator kenaikan kasus karena beberapa daerah masih ada yang menahan publikasi kenaikan kasus," kata Jodi.

Dasar ketiga penentuan level dalam PPKM adalah tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (bed occupancy rate/BOR) di ruang rawat isolasi dan ICU untuk Covid-19.

Rencananya, pemerintah merelaksasi PPKM pada 26 Juli asalkan terjadi perbaikan dari semua sisi dengan merujuk pada kriteria level PPKM.

"Relaksasi bertahap bisa dilakukan jika tingkat transmisi Covid-19 sudah melamban dan BOR menurun 80% secara konsisten selama beberapa waktu tertentu," kata Jodi. (detikcom/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com