Covid-19 Belum Berakhir

Presiden Perpanjang Status Pandemi Nasional 2022

* Pemerintah Keluarkan Aturan Baru Karantina

255 view
Presiden Perpanjang Status Pandemi Nasional 2022
Foto: Dok/Setkab RI
STATUS PANDEMI: Presiden Jokowi (Joko Widodo) resmi memperpanjang status pandemi Covid-19 di Indonesia pada tahun 2022 sebagaimana dilansir Website Setneg, Minggu (2/1/2022).
Jakarta (SIB)
Presiden Jokowi mengatakan bahwa penyebaran Covid-19 belum berakhir sampai saat ini. Sehingga Presiden secara resmi memperpanjang status pandemi nasional Covid-19 pada tahun 2022 lewat Keppres Nomor 24 Tahun 2021. Hal itu juga sekaligus menindaklanjuti perintah Mahkamah Konstitusi (MK).

"Menetapkan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang merupakan Global Pandemic sesuai pernyataan World Health Organization secara faktual masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia," demikian bunyi Keppres Nomor 24 Tahun 2021 yang dilansir dari website Setneg, Minggu (2/1).

Jokowi beralasan, pandemi dan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang telah dinyatakan oleh WHO sebagai Global Pandemic sejak 11 Maret 2020 dan ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat berdasarkan Keppres 11/2020 sampai saat ini belum berakhir dan berdampak terhadap berbagai aspek termasuk aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial yang luas di Indonesia. Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan pentingnya pernyataan dari Presiden atas status faktual pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia, perlu diberikan kepastian hukum mengenai belum berakhirnya pandemi Covid-19.

Dalam masa pandemi, pemerintah melaksanakan kebijakan di bidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;

2. undang-undang yang mengatur mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara setelah melalui proses legislasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat termasuk dalam rangka menyetujui pengalokasian anggaran serta penentuan batas defisit anggaran guna penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) beserta dampaknya, dan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah; dan

3. Peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
"Dalam rangka penanganan, pengendalian, dan/atau pencegahan panderni Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) beserta dampaknya khususnya di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial, Pemerintah dapat menetapkan aturan kebijakan melalui penetapan skema pendanaan antara Pemerintah dengan badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan pelayanan kesehatan dan skema lainnya," demikian bunyi diktum ketiga.

Sebagaimana diketahui, MK memerintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menentukan kelanjutan status pandemi Corona pada akhir 2021 ini. Perintah MK itu disampaikan kala membacakan putusan gugatan nomor 37/PUU-XVIII/2020 terkait UU Nomor 2 Tahun 2020 (atau yang dikenal dengan Perppu Corona) harus dengan persetujuan DPR. Pemerintah diharuskan mengumumkan status pandemi Covid-19 pada akhir tahun kedua sejak status itu dibuat.

"Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan harus dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Presiden mengumumkan secara resmi bahwa status pandemi Covid-19 telah berakhir di Indonesia dan status tersebut harus dinyatakan paling lambat akhir tahun ke-2. Dalam hal secara faktual pandemi Covid-19 belum berakhir, sebelum memasuki tahun ke-3 UU a quo masih dapat diberlakukan, namun pengalokasian anggaran dan penentuan batas defisit anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19, harus mendapatkan persetujuan DPR dan pertimbangan DPD," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang dibacakan di gedung MK dan disiarkan di channel YouTube MK, Kamis (28/10).

MK juga me-review Pasal 27 ayat 3 menjadi:

Sebelum review:
(3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Setelah di-review MK:
(3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara sepanjang dilakukan terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 serta dilakukan dengan itikad baik dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Aturan Terbaru
Sementara itu, Satgas Penanganan Covid-19 juga mengeluarkan aturan terbaru karantina bagi WNI yang kembali dari LN. Warga negara Indonesia (WNI) yang kembali dari luar negeri wajib melakukan karantina 10 atau 14 hari. Perbedaan lama masa karantina itu tergantung negara asal pelaku perjalanan.

Perubahan masa karantina itu diatur dalam surat Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pintu Masuk (Entry Point), Tempat Karantina, dan Kewajiban RT-PCR bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Luar Negeri. SK tersebut ditandatangani per 1 Januari 2022.

WNI pelaku perjalanan dari luar negeri wajib karantina 14 hari jika negara asal kedatangan memiliki kriteria sebagai berikut:
a. Telah mengonfirmasi transmisi komunitas varian baru SARS-CoV-2 B.1.1.529;
b. Secara geografis berdekatan dengan negara transmisi komunitas kasus varian baru SARS-CoV-2 B.1.1.529; dan
c. Jumlah kasus konfirmasi SARS-CoV-2 B.1.1.529 lebih dari 10.000 kasus.
Sedangkan negara yang tidak memiliki kriteria di atas wajib menjalani masa karantina selama 10 hari.

Selain itu, surat keputusan tersebut mengatur ketentuan pelaku perjalanan yang bisa menempati tempat karantina terpusat, di antaranya:
a. Pekerja Migran lndonesia (PMI) yang kembali ke lndonesia untuk menetap minimal 14 (empat belas) hari di Indonesia;
b. Pelajar/Mahasiswa yang kembali ke lndonesia setelah menamatkan pendidikan atau melaksanakan tugas belajar di luar negeri;
c. Pegawai Pemerintah yang kembali ke lndonesia setelah melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri; dan
d. Perwakilan Indonesia dalam ajang perlombaan atau festival tingkat internasional.

Kasus Positif tambah
Dilaporkan bahwa perkembangan terbaru penyebaran virus Corona atau Covid-19 di Indonesia, per 2 Januari 2022 kemarin, ada 174 kasus baru positif Corona yang dilaporkan pemerintah.

Data penyebaran kasus Covid-19 ini disampaikan Humas BNPB, Minggu (2/1). Data ini diperbarui setiap hari dengan cut off pukul 12.00 WIB.

Tambahan kasus tersebut membuat total positif Corona di Indonesia berjumlah 4.263.168 kasus. Dari jumlah itu, 4.382 merupakan kasus aktif.

Jumlah kasus aktif tersebut turun 17 kasus dari data kemarin. Kasus aktif artinya pasien Corona belum sembuh atau meninggal.

Pemerintah juga melaporkan kasus sembuh dari Corona sebanyak 190 pasien, sehingga total pasien Corona yang sembuh 4.114.689 orang.

Selain itu, ada dua kasus kematian akibat Corona yang dilaporkan dalam 24 jam terakhir. Total kematian akibat virus Corona di Indonesia berjumlah 144.097 kasus.

Pemerintah juga melaporkan ada 2.123 suspek yang dipantau kemarin. Sedangkan jumlah spesimen yang diuji hari ini sebanyak 201.482.

Pemerintah terus mengimbau warga mematuhi protokol kesehatan demi mencegah Covid-19, yakni mengenakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir, serta menjaga jarak.

Pemerintah telah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1 hingga 4 untuk menekan laju penyebaran Corona. Warga diminta menaati aturan yang diberlakukan selama PPKM agar pandemi virus Corona dapat teratasi.

Selain itu, pemerintah juga menggencarkan vaksinasi Corona bagi warga. Ada 165.900.887 penduduk yang telah disuntik vaksin Corona dosis pertama dan 114.103.362 penduduk telah disuntik vaksin Corona dosis kedua. Total target vaksinasi Corona di RI ialah 208.265.720.

Sebaran 174 Kasus
Adapun dilihat dari data sebaran per daerah, provinsi paling banyak melaporkan kasus Corona dalam 24 jam terakhir adalah DKI Jakarta sebanyak 103 kasus. Kemudian disusul Kepulauan Riau 24 kasus dan Jawa Barat 10 kasus.

Sebanyak 16 provinsi juga melaporkan nihil kasus Corona.

Sedangkan 1 kasus meninggal dilaporkan oleh Provinsi Maluku.

Berikut ini data sebaran kasus baru Corona hari ini : Aceh: 1, Sumut: 1, Sumbar, Jambi, Riau, Bengkulu, Lampung, Babel, NTT, Kalteng, Kalsel dan Kaltim masing-masing nihil atau 0. Kemudian Sumsel, Bali, NTB dan Kalbar masing-masing 1 kasus, Kepulauan Riau 24, DKI Jakarta: 103, Jawa Barat: 10, Jawa Tengah: 4, DIY: 2, Jawa Timur: 8, Banten: 7 dan Kalimantan Utara 2 kasus. (detikcom/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com