FPG DPRD SU Minta Gubernur Evaluasi Seluruh Pejabat Dinas BMBK Sumut

Proyek Pembangunan Jembatan Pagurawan - Batubara Senilai Rp 5 M Tidak Berkualitas


372 view
Proyek Pembangunan Jembatan Pagurawan - Batubara Senilai Rp 5 M Tidak Berkualitas
Foto Istimewa
Gusmiyadi

Medan (SIB)

Fraksi Partai Gerindra (FPG) DPRD Sumut merekomendasikan kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi untuk mengevaluasi seluruh pejabat yang ada di Dinas BMBK (Bina Marga dan Bina Konstruksi) Sumut, karena dianggap telah gagal melakukan pekerjaan dan pelaksanaan infrastruktur jalan sesuai standard konstruksi.


"Dari fakta-fakta yang kita temukan di lapangan, pekerjaan pemeliharaan jalan provinsi, seperti Jalan Pematangsiantar - Pematangraya dan Kerasaan di Simalungun sangat tidak optimal," ujar anggota FP Gerindra Gusmiyadi dalam pandangan umum fraksinya terhadap Ranperda LPjP (Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan) APBD Sumut TA 2020, pada rapat paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Harun Mustafa Nasution didampingi Rahmansyah Sibarani yang dihadiri Plt Sekdaprov Sumut H Afifi Lubis SH, Kamis (17/6) di DPRD Sumut.


Ketidakberesan proyek jalan yang bersumber dari APBD 2020 tersebut, tambah Gusmiyadi, juga telah dibuktikan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) bahwa ada kerugian negara sebesar Rp830 juta dan Rp510 juta dari kekurangan kualitas aspal (densiti) yang mengurangi kekuatan aspal.


Selain itu, juga ditemukan tidak berkualitasnya proyek pembangunan jembatan di Pagurawan - Batubara yang dibangun dengan realisasi anggaran sebesar Rp5 miliar dari APBD Sumut TA 2020.


"Jembatan itu sangat tidak berkualitas, karena sudah ditemukan keretakan di bagian bawah jembatan, hasil kerjanya tidak rapi, masih terlihat paku-paku tajam di balik jembatan serta tembok pembatas jembatan," ujarnya.


Melihat kinerja yang buruk ini, tegas Gusmiyadi, Fraksi Partai Gerindra meminta kepada Gubernur Sumut untuk memberikan "punishment" kepada pihak yang bertanggungjawab terhadap kondisi tersebut. Seluruh jajaran di Dinas BMBK juga diminta segera dilakukan "penyegaran" jabatan.


Dalam pemandangan umumnya, FP Gerindra menyampaikan solusi atas permasalahan buruknya infrastruktur jalan di Sumut, yakni dengan menerbitkan surat permohonan diskresi ke pemerintah pusat, agar bisa mengucurkan dana APBN untuk membenahi infrastruktur jalan yang ada di Sumut.


"Solusi lain juga dapat ditempuh dengan cara meningkatkan status jalan provinsi menjadi jalan nasional, sehingga beban anggaran infrastruktur dari APBD dapat dipangkas sedemikian rupa," ujar Gusmiyadi. (A4/c).

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com

Berita Terkait

Komentar