Senioren Gapensi Sumut dan Ketum SRO Sanggam SH Bakkara:

Proyek Sarhunta Danau Toba Rawan Korupsi Kalau 'Main Sendiri'


155 view
Proyek Sarhunta Danau Toba Rawan Korupsi Kalau 'Main Sendiri'
Foto Dok
Sanggam Bakkara
Medan (SIB)
Senioren Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) Sumut Sanggam SH Bakkara, juga selaku tokoh masyarakat Batak (Ketua Umum Si Raja Oloan-SRO Sumut) sangat menyesalkan pelaksanaan proyek sarana hunian wisata (Sarhunta) di Kawasan Danau Toba (KDT) senilai Rp121,9 miliar yang terkesan 'main sendiri' tanpa melibatkan pihak Pemda setempat, baik dalam hal kordinasi maupun konstruksi (renovasi).

"Keliru besar kalau proyek strategis Danau Toba seperti Sarhunta senilai Rp121.9 miliar itu tidak melibatkan pihak Pemda dalam pelaksanaan teknisnya, terlebih kalau sifat proyeknya hanya bersifat penataan atau renovasi rumah-rumah adat milik warga yang sudah ada, bukan pembangunan objek baru seperti yang disebutkan. Kalau kerjanya main sendiri ya begini, sangat rawan dengan potensi korupsi. Lagi pula, sejak awal pencanangan pembangunan KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) Danau Toba, Presiden sendiri kan sudah tegaskan harus melibatkan masyarakat setempat," katanya kepada SIB di Medan, Rabu (13/10).

Dia menegaskan, setiap pelaksanaan kegiatan teknis berupa proyek-proyek konstruksi di sektor pariwisata dan budaya di Kawasan Danau Toba, idealnya, harus melibatkan masyarakat. Selain proyek seperti Sarhunta yang dominan dengan nilai budaya dan estetika tradisional daerah (Batak) sebagai bagian dari kearifan lokal, pelaksanaannya secara person juga harus melibatkan warga atau seniman lokal, ketimbang tenaga buruh di kalangan kontraktor (rekanan). Lebih dari itu, tata desain dan corak nuansa rumah adat tradisional, tentu warga dan Pemda setempat yang lebih tahu.

Secara khusus, Sanggam yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Provinsi Sumut menilai, ada kesan pihak pelaksana di Balai Penyediaan Perumahan Provinsi (P2P) Sumatera II Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR mengabaikan peran Pemda dan masyarakat dalam pelaksanaan proyek Sarhunta tersebut.

"Padahal, praktek fisiknya sangat jelas, bahwa pekerjaan itu hanya berupa renovasi rumah adat untuk dijadikan homestay. Warga KDT tak butuh istilah baru seperti Sarhunta segala macam. Warga ingin tahu berapa sebenarnya anggaran untuk renovasi per unit rumah adat tradisional yang akan dijadikan penginapan wisata itu, dan bagaimana dengan biaya pemeliharaannya kalau memang sudah dijadikan objek kegiatan pengadaan jasa dan barang pemerintah yang dibiayai APBN," papar Sanggam.

Sudah Terlaksana
Di lain pihak, Kepala Balai P2P Sumatera II, M Rusli, menyebutkan program Sarhunta di Danau Toba sejumlah (total) 1.192 unit pada berbagai koridor wisata KDT, sudah terlaksana 100 persen dengan rincian pembangunan 596 unit homestay, satu unit workshop, empat unit toko, 30 unit usaha kuliner, dan tiga unit bangunan lainnya.

"Dalam pembangunan Sarhunta ini masyarakat dilibatkan kok, bahkan ikut merencanakan desain bangunan untuk homestay itu. Warga di kawasan Danau Toba juga dibimbing agar bisa dan siap untuk menerima tamu atau wisatawan yang akan datang dan menginap di rumah homestay mereka," katanya, tanpa merinci warga di daerah mana saja, jumlah unit bangunan per kabupaten, juga soal besaran biaya per unit rumah adat (homestay) tersebut. (A5/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com