Bamsoet Terima Dubes Rusia :

RI Tetap Kedepankan Politik Bebas Aktif, Sikapi Ketegangan Rusia-Ukraina


317 view
RI Tetap Kedepankan Politik Bebas Aktif, Sikapi Ketegangan Rusia-Ukraina
Foto: Dok. MPR via rm.id
TERIMA: Ketua MPR Bambang Soesatyo menerima Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Georgievna Vorobieva, di Rumah Dinas Ketua MPR, Jakarta, Senin (26/9).

Jakarta (SIB)


Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyambut baik keinginan Ketua Dewan Federasi Majelis Federal Rusia Valentina Matviyenko untuk bertemu dirinya secara resmi selaku pimpinan MPR RI pada Kamis (6/10) mendatang di Gedung MPR RI. Hal ini dia ungkapkan saat bertemu dengan Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Georgievna Vorobieva.

Menurut Bamsoet, pertemuan tersebut sangat penting untuk membahas berbagai isu yang sedang terjadi di dunia, termasuk peningkatan hubungan Indonesia dengan Rusia. Terlebih, Matviyenko dijadwalkan akan ke Indonesia untuk menghadiri Parliamentary Speaker's Summit (P20) yang dilaksanakan pada 5-7 Oktober 2022, sebagai bagian dari kepemimpinan Indonesia dalam G-20.

"Pertemuan tersebut sangat penting untuk membahas berbagai isu yang terjadi di dunia. Antara lain mendorong perdamaian Rusia-Ukraina, peningkatan hubungan diplomatik antar parlemen Rusia-Indonesia, peningkatan kerja sama Indonesia-Rusia di sektor investasi, perdagangan, pendidikan, pariwisata, hingga people to people contact antar warga kedua negara," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (26/9).

Bamsoet menjelaskan, terkait situasi ketegangan antara Rusia dengan Ukraina, sikap Indonesia tetap mengedepankan politik bebas aktif. Hal tersebut ditunjukkan Indonesia dengan menjadi salah satu dari 141 negara yang mendukung resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meminta Rusia menghentikan serangannya ke Ukraina.

Menurut Bamsoet, dukungan itu bukan berarti Indonesia memihak kepada Ukraina, tetapi berdiri pada dasar kemanusiaan dan menolak terjadinya perang. Meskipun mendukung resolusi, Indonesia tetap bersikap mendorong adanya penegakan HAM di wilayah konflik dan penyelesaian melalui dialog dan diplomasi.

"Dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB tanggal 7 April 2022 mengenai pembekuan Rusia dari keanggotaan Dewan HAM, delegasi Indonesia memutuskan abstain. Pertimbangannya, Majelis Umum PBB perlu bersikap hati-hati dan tidak mencabut hak sah anggotanya sebelum memiliki seluruh fakta yang ada. Majelis Umum PBB tidak boleh menciptakan preseden negatif yang dapat menjatuhkan kredibilitasnya sebagai badan yang terhormat," jelasnya.

Halaman :
1
2
Semua
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com

Berita Terkait

Komentar