RKUHP: Menista Kepercayaan Dipenjara 5 Tahun


153 view
RKUHP: Menista Kepercayaan Dipenjara 5 Tahun
(Istockphoto/Marilyn Nieves)
Ilustrasi RKUHP. 

Jakarta (SIB)

Pemerintah memperbaiki draf RKUHP dan diserahkan ke DPR, Rabu (9/11). Salah satu yang baru adalah meluaskan definisi penistaan agama yaitu memasukkan definisi penistaan kepercayaan sebagai delik pidana.


Dalam draft lama, hanya mengancam penistaan agama. Yaitu:


TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

Nah, dalam draf RKUHP 9 November 2022, kini kepercayaan juga masuk materi yang dilindungi RKUHP. Sehingga bunyi drafnya:


TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN KEHIDUPAN BERAGAMA ATAU KEPERCAYAAN

"Tindak lanjut masukan Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Indonesia Kota Bandung (MLKI Kota Bandung) hasil dialog publik," demikian bunyi keterangan matriks RKUHP 9 November yang dikutip, Kamis (10/11).


Alasan melindungi Kepercayaan adalah berdasarkan putusan MK nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menyetarakan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dengan Agama di mata hukum.


"Untuk itu dalam tiap frasa 'agama' sudah seharusnya mencantumkan 'Kepercayaan' dalam tiap redaksional pasalnya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan," sebutnya.


Karena itu, pasal 300 berubah menjadi:


Bagian Kesatu

Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan


Pasal 300

Setiap Orang Di Muka Umum yang:

a. melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan;

b. menyatakan kebencian atau permusuhan; atau

c. menghasut untuk melakukan permusuhan, Kekerasan, atau diskriminasi, terhadap agama, kepercayaan, orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.


Draf itu diserahkan Wamenkumham Edward OS Hiariej atau Eddy, tim penyusun RKUHP dari pemerintah, Albert Aries, dan tim ahli RKUHP, yakni Harkristuti Harkrisnowo, Yenti Garnasih, ke Komisi III DPR.


Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir.


"Di draf RKUHP versi 6 Juli 2022 sebanyak 632 pasal, sedangkan versi 9 November ada 627 pasal," papar Eddy dalam rapat, Rabu (9/11). (detikcom/d)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com