RKUHP Akui Hukum Adat dengan Sanksi Pidana Kewajiban Adat


641 view
RKUHP Akui Hukum Adat dengan Sanksi Pidana Kewajiban Adat
Foto: dok. detikcom
Ilustrasi.

Jakarta (SIB)

Salah satu ciri Rancangan KUHP (RKUHP) adalah pengakuan atas hukum adat yang hidup di masyarakat Indonesia. Hukum adat ini tidak ada dalam KUHP peninggalan penjajah Belanda yang berlaku sekarang ini.


Hukum adat diatur sendiri dalam Bab XXXIII tentang Tindak Pidana Berdasarkan Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat.


Disebutkan bila asas legalitas tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini.


"Setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang diancam dengan pidana," demikian bunyi Pasal 597 ayat 1 yang dikutip dari RKUHP sebagaimana disosialisasikan pemerintah, Minggu (5/6).


"Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 1 huruf f," sambungnya.

Penulis
: Redaksi
Sumber
: KORAN SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com