RUU KUHP: Berhubungan Seksual dengan Hewan Bisa Dipenjara 1 Tahun

* Hina DPR dkk Lewat Sosmed Dihukum 2 Tahun Bui

539 view
RUU KUHP: Berhubungan Seksual dengan Hewan Bisa Dipenjara 1 Tahun
Foto: Andhika Akbarayansyah/detikcom
Ilustrasi
Jakarta (SIB)
Zoophilia atau melakukan aktivitas seksual dengan hewan saat ini belum diatur dalam KUHP. Nah, dalam RUU KUHP kini orang yang bercinta dengan hewan bisa dihukum 1 tahun penjara.

Hal itu tertuang dalam Pasal 341 ayat RUU KUHP yang dikutip detikcom, Senin (7/6):

Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang:

a.menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut; atau

b.melakukan hubungan seksual dengan hewan.

Hukuman pelaku diperberat menjadi 1,5 tahun penjara apabila si hewan menjadi cacat, luka berat, atau mati. Selain delik penganiayaan hewan, juga mengancam setiap orang selama 6 bulan penjara, setiap orang yang:

1. menghasut hewan sehingga membahayakan orang;

2. menghasut hewan yang sedang ditunggangi atau hewan yang sedang menarik kereta, gerobak, atau yang dibebani barang;

3. tidak mencegah hewan yang ada dalam penjagaannya yang menyerang orang atau hewan;

4. tidak menjaga secara patut hewan buas yang ada dalam penjagaannya; atau 5. memelihara hewan buas yang berbahaya tidak melaporkan kepada Pejabat yang berwenang.

Salah satu kasus pemerkosaan hewan terjadi di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Juli 2020. Atas temuan itu, Yayasan Sahabat Satwa Makassar tengah mencari tahu keberadaan pria tersebut dan akan melapor ke polisi.

"(Viral) pemerkosaan anjing sementara dimonitor, mau dilaporkan dulu ke pihak kepolisian Gowa," ujar anggota Yayasan Sahabat Satwa Makassar, Selvi.

Dihukum 2 Tahun Bui
Sementara itu, RUU KUHP mengancam orang yang menghina Presiden/Wakil Presiden lewat sosial media (sosmed) dengan ancaman maksimal 4,5 tahun penjara. Selain itu, bagi yang menghina lembaga negara, seperti DPR, bisa dihukum penjara maksimal 2 tahun penjara.

Delik di atas masuk dalam Bab IX TINDAK PIDANA TERHADAP KEKUASAAN UMUM DAN LEMBAGA NEGARA Bagian Kesatu, Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara. Berikut Pasal 353 RUU KUHP yang dikutip detikcom, Senin (7/6/2021):

(1) Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.

Ancaman diperberat apabila menghina lewat media sosial yang tertuang dalam Pasal 354 RUU KUHP. Berikut bunyi lengkap Pasal 354 RUU KUHP:

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Hukuman penghinaan menjadi lebih berat maksimal 3 tahun penjara apabila menimbulkan kerusuhan. Hal itu tertuang dalam Pasal 240 KUHP:

Setiap Orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Nah, apabila menghina pemerintah lewat medos dan menimbulkan kerusuhan, maka hukumannya diperberat lagi maksimal menjadi 4 tahun penjara.

"Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V," demikian bunyi Pasal 242 RUU KUHP.

Selain menghina pemerintah RUU KUHP juga mengancam penghina Presiden/Wakil Presiden di media sosial dengan ancaman 4,5 tahun penjara. Ancaman ini paling tinggi dalam delik menghina pemerintah/lembaga negara. Hal itu tertuang dalam Pasal 219 RUU KUHP:

Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. (detikcom/c)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com