* Tidak Boleh Ada Pejabat Beda Narasi dengan Pusat

Satgas Covid-19: Mudik Lokal Tetap Dilarang!

* Masyarakat Masih Nekat Mudik, Kebanyakan ke Sumatera

222 view
(Foto: BPMI Setpres/Kris)
KETERANGAN PERS: Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyampaikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/5). 
Jakarta (SIB)
Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta agar mudik lokal tidak dilakukan masyarakat. Dia meminta kepala daerah pun ikut melarang mudik lokal.

"Mudik lokal pun kita harapkan tetap dilarang, jangan dibiarkan terjadi mudik lokal," ungkap Doni dalam Rapat Koordinasi Satgas Penanganan Covid-19 Nasional 2 Mei 2021, yang dikutip Senin (3/5).

Mudik lokal sendiri maksudnya adalah perjalanan orang di dalam wilayah aglomerasi. Meski larangan mudik diberlakukan, perjalanan orang dalam suatu wilayah aglomerasi masih diperbolehkan.

Pemerintah sudah memutuskan akan melakukan larangan mudik dengan perjalanan antar kota dan provinsi mulai tanggal 6-17 Mei. Hal ini dilakukan untuk menekan penularan Covid-19.

Doni menilai potensi penularan Covid-19 juga masih bisa muncul dari arus mudik lokal masyarakat, apalagi saat hari raya mencapai puncaknya. Maka dari itu, dia menyarankan mudik lokal juga dilarang.

"Kalau terjadi mudik lokal artinya ada silaturahmi, ada salam-salaman, ada cipika-cipiki. Artinya apa? Bisa terjadi proses penularan antara satu dengan lainnya," ungkap Doni.

Dalam catatan, ada delapan wilayah aglomerasi yang masih mengizinkan mudik lokal diberlakukan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 13 Tahun 2021 pasal 3 ayat 3.

Dalam aturan itu disebutkan bahwa larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi darat dikecualikan untuk sarana transportasi darat yang berada dalam satu kawasan perkotaan atau yang ditetapkan oleh Satgas Penanganan Covid-19.

Meski begitu ada juga pemerintah daerah yang sudah menegaskan tetap melarang mudik lokal di wilayah aglomerasi, meski dalam peraturan Kemenhub hal itu diperbolehkan. Salah satunya adalah wilayah Gresik Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbangkertosusila).

Sebanyak delapan kawasan aglomerasi yang disebut dalam PM 13 2021 adalah sebagai berikut:

Medan, Binjai, Deli, Serdang, dan Karo (Mebidangro), Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), Bandung Raya, Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi (Kedungsepur), Jogja Raya, Solo Raya, Gresik Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbangkertosusila), Makassar, Sungguminasa, Takalar dan Maros (Maminasata).

Doni pun menegaskan tidak boleh ada pejabat Pemerintah di daerah yang berbeda narasi dengan pusat tentang pelarangan mudik ini.

“Sehingga keputusan dilarang mudik ini mohon kiranya narasinya adalah narasi tunggal, tidak boleh ada pejabat manapun yang berbeda narasinya dari narasi pusat. Ini adalah keputusan politik negara, kepala negara adalah bapak Presiden Jokowi,” tegasnya.

“Mohon sekali lagi seluruh komponen bangsa untuk betul-betul mengikuti arahan ini, karena apa? Karena kalau kita biarkan seperti tahun lalu, kita terlambat memberikan pengumuman maka akan terjadi peningkatan kasus 93%, diikuti juga dengan angka kematian yang relatif cukup tinggi,” ujar Doni.

Meskipun, kata Doni, masih ada 7% masyarakat yang saat ini masih tetap ingin melaksanakan mudik. Bahkan, sebelum Ramadhan pun telah pulang ke kampung.

“Setelah bapak presiden larangan mudik ini masih tetap ada 7% yang nekat akan kembali mudik. Bahkan sebelum Ramadhan pun sudah ada yang kembali ke kampung halaman untuk melakukan berbagai macam aktivitas,” katanya.

Dampaknya, kata Doni, hampir di semua provinsi di Sumatera mengalami kenaikan kasus. “Sehingga kalau kita lihat hampir semua provinsi di pulau Sumatera mengalami kenaikan kasus, baik kasus aktif dan juga menurunkan angka kesembuhan, serta meningkat sejumlah provinsi angka kematiannya,” ucap Doni.

“Oleh karenanya khususnya kepada seluruh pejabat di Sumatera, di pulau Sumatera untuk betul-betul melakukan evaluasi secepat mungkin. Jangan sampai terlambat,” tegas Doni.

Menurut Doni, masih ada masyarakat yang nekat untuk tetap pulang ke kampung halaman. Menurutnya masyarakat yang nekat itu mudik bahkan sebelum Ramadhan.

Masyarakat yang nekat mudik itu kebanyakan pulang ke arah pulau Sumatera.

Doni khawatir kasus eksponensial ini tidak terkontrol seperti terjadi di Jakarta pada bulan September dan Oktober 2020 lalu setelah adanya pengendoran terhadap sejumlah kegiatan liburan. Akhirnya rumah sakit Wisma Atlet Kemayoran mengalami kepenuhan.

"Sehingga terjadi antrean ambulans yang cukup panjang, pengalaman-pengalaman ini diharapkan betul-betul menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak terulang kembali pada periode mendatang," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada 5 provinsi di Sumatera yang mengalami kenaikan kasus yakni Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung.

"Memang di Kepri dan Riau ini ada, yang di Kepri terdiri dari pekerja migran yang pulang. Dan 5 provinsi yang tinggi yakni Jawa Barat, Jateng, Papua, DKI, dan Riau. Dan yang lain jumlahnya jauh lebih kecil," ucapnya. (detikfinance/Sindonews/Merdeka.com/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com