Satgas Minta Kerumunan di Permukiman Ditindak Tegas, Perlu Patroli Rutin

* Kabareskrim: Tindak Tegas yang Mengganggu Upaya Penanganan Covid-19

209 view
Satgas Minta Kerumunan di Permukiman Ditindak Tegas, Perlu Patroli Rutin
Foto: dok. BNPB
Wiku Adisasmito
Jakarta (SIB)
Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkap ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum pemerintah melakukan relaksasi atau pelonggaran aturan kegiatan masyarakat terkait pandemi Covid-19. Salah satunya memastikan komitmen semua mematuhi protokol kesehatan.

Sayangnya menurut Wiku, masih banyak masyarakat yang tidak patuh dengan protokol kesehatan, khususnya di permukiman. Dia meminta aparat melakukan patroli hingga ke permukiman warga.

"Tindak tegas pelanggaran, kerumunan di wilayah pemukiman warga yang masih banyak terjadi bahkan di kota-kota besar menunjukan belum menyeluruhnya operasi yustisi dan penindakan pelanggaran. Perlu ada perencanaan wilayah target, serta jadwal rutin patroli pengawasan dan tindakan tegas," kata Wiku dalam konferensi pers, yang disiarkan di YouTube BNPB Indonesia, Selasa (20/7).

Wiku mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum dilakukannya kebijakan relaksasi pembatasan mobilitas masyarakat. Di antaranya komitmen semua pihak untuk mematuhi protokol kesehatan.

"Beberapa hal perlu dipastikan sebelum relaksasi dilakukan, yaitu pertama komitmen seluruh unsur, komitmen pemerintah daerah, TNI, Polri, puskesmas hingga ketua RT RW untuk menjalankan penanganan dengan baik, ini penting sebagai modal kita melaksanakan relaksasi yang aman dan efektif," ujar Wiku.

Kemudian, sebelum dilakukan relaksasi perlunya ada rencana dan evaluasi yang matang. Misalnya perencanaan terkait sasaran, ruang lingkup dan metode penanganan untuk mencapai keefektifan penanganan.

Wiku mengatakan, evaluasi secara berkala harus dilakukan agar kualitas penanganan dapat terus ditingkatkan. Selain itu perlunya persiapan sarana dan prasarana sesuai proyeksi kasus, tempat tidur, tenaga kesehatan, alat kesehatan dan obat-obatan.

"Penting untuk selalu dipantau ketersediaannya dan disiapkan rencana penambahan apabila kasus kembali melonjak," ujar Wiku.

Wiku mengatakan perlunya komitmen semua pihak untuk menindak tegas pelanggaran kerumunan yang masih terjadi, serta perlunya jadwal rutin patroli. Selain itu, masyarakat juga perlu berkomitmen mematuhi protokol kesehatan apabila mau kebijakan relaksasi itu berhasil.

"Pemahaman masyarakat sangat besar dalam keberhasilan menekan kasus selama periode relaksasi. Hal ini bisa menjadi berat karena keberhasilannya tergantung seberapa kompak komitmen masyarakat karena jika hanya sebagian masyarakat yang disiplin, namun sebagian lagi abai tentunya ini tidak akan berhasil," ungkapnya.

Wiku meminta kepada RT dan RW yang memiliki peran untuk memastikan warganya menjalankan protokol kesehatan. Wiku menyebut peran RT dan RW dibutuhkan untuk membubarkan kerumunan yang terjadi di lingkungannya.

"Bapak Ibu Ketua RT jadilah contoh yang baik bagi warganya dengan tidak mengizinkan adanya kerumunan di wilayah pemukiman dan selalu mengingatkan untuk mengenakan masker saat ke luar rumah," ungkapnya.

Tindak Tegas
Terpisah, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto menginstruksikan seluruh jajarannya menindak tegas setiap informasi palsu atau hoax yang mengganggu upaya pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.

Pernyataan tersebut disampaikan Komjen Agus kepada jajarannya dalam rapat virtual di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (20/7).

"Jika pelanggaran person to person terapkan RJ (Restorative Justice) dan SE Kapolri, tetapi jika yang berkaitan mengganggu upaya pemerintah dalam penanganan Covid, ini tindak tegas," katanya.

"Jangan sampai masyarakat ini bingung dengan banyaknya berita bohong yang berkembang di masyarakat," sambung Agus.

Agus juga menginstruksikan seluruh jajarannya melakukan pengawalan dan pengamanan penyerapan belanja modal di provinsi, kabupaten, dan kota.

Menurut Agus, dalam penanganan Pandemi Covid-19 ini, masih banyak provinsi yang ragu untuk menyerap anggaran dan belanja modal. Sebab itu, ia meminta jajaran Reskrim betul-betul bijaksana dalam menangani perkara terkait dengan hal tersebut.

"Apabila ada kesalahan sedikit agar disikapi dengan bijaksana, yang terpenting ekonomi negara berputar anggaran dapat diserap seluruhnya dengan baik. Pengawasan dan pengamanan penyerapan anggaran ini bisa bekerja sama dengan Forkopimda dan Kementerian/Lembaga," ujar Agus.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kata Agus telah menginstruksikan untuk melakukan pendampingan kepada kepala daerah untuk tidak ragu menyerap anggaran.

"Bapak Kapolri membuka ruang selebar-lebarnya kepada pejabat daerah di wilayah mengajukan komplain. Apabila ada rekan-rekan yang melakukan kriminalisasi akan dilakukan pemeriksaan oleh Propam," ucap Agus. (detikcom/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com