* Respon Pemda Masih Rendah Terkait Pencegahan Penambahan Kasus Covid

Sejumlah Daerah Kesulitan Turunkan Level PPKM

* PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang Hingga 20 September

159 view
Sejumlah Daerah Kesulitan Turunkan Level PPKM
(Tangkapan layar Youtute Sekretariat Presiden)
KONFERENSI PERS: Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kanan atas), Menteri Perekonomian Airlangga  Hartarto (kiri atas) dan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono (bawah) menjabarkan hasil PPKM dan kelanjutan PPKM dalam konferensi pers daring, Senin (6/9).
Jakarta (SIB)
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap penyebab sejumlah daerah kesulitan menurunkan level PPKM. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya penelusuran kontak erat pasien Corona atau yang disebut rasio kontak erat.

"Contohnya pada rasio kontak erat. Meskipun telah terjadi kenaikan signifikan rasio kontak erat dari 3,37 di awal Agustus menjadi 7,89 per 5 September, namun pada banyak daerah rasio kontak eratnya masih di bawah 5, sehingga kemudian menghambat daerah tersebut untuk menjadi turun level," kata Luhut dalam jumpa pers virtual, Senin (6/9).

Pelacakan kontak erat itu, sambung Luhut, harus terus ditingkatkan. Dia mengatakan bahwa target pemerintah adalah rata-rata rasio kontak erat sampai 10 orang.

"Ini penting sekali, kami berharap memang bisa sampai rata-rata 10 kontak erat target pada waktu dua hingga tiga minggu ke depan," kata dia.

Luhut juga menjelaskan ada penurunan angka transmisi virus Corona. Meskipun demikian, yang masih jadi masalah adalah masih rendahnya respons pemerintah daerah terkait pencegahan penambahan kasus Covid.

"Meskipun indikator transmisi mengalami perbaikan seperti yang saya sebutkan di atas, namun indikator respons kesehatan pada banyak wilayah kota/kabupaten masih belum memenuhi target yang ingin kami capai. Fokus inilah yang menjadi prioritas Pemerintah dalam beberapa minggu ke depan," jelasnya.

Respons pemerintah daerah ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Luhut menjelaskan bahwa Jokowi meminta agar hal itu dilakukan perbaikan dengan cermat.

"Dan Presiden meminta kami, memerintahkan kami untuk melakukan ini semua dengan cermat," kata dia.

Diperpanjang
Pemerintah mengumumkan perpanjangan PPKM level 1, 2, 3, dan 4 di Jawa-Bali. PPKM diputuskan diperpanjang hingga 13 September 2021.

Ada sejumlah daerah yang mengalami penurunan level PPKM salah satunya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). DIY turun dari PPKM level 4 ke level 3. Sementara Bali masih tetap berada di level 4.

"DIY berhasil turun ke level 3. Sementara Bali kami perkirakan butuh waktu 1 minggu lagi untuk turun ke level 3 dari level 4 akibat perawatan pasien di rumah sakit yang masih tinggi," kata Luhut.

Luhut mengatakan saat ini kondisi Covid-19 di Indonesia terus mengalami perbaikan. Hal itu ditandai dengan semakin sedikitnya daerah yang mengalami penurunan level PPKM.

"Situasi Covid-19 di Jawa-Bali terus mengalami perbaikan yang cukup berarti. Hal itu ditandai semakin sedikitnya kota/kabupaten berada di level 4," ujar Luhut.

Luhut mengatakan, tercatat masih ada 11 daerah yang menerapkan PPKM level 4.

"Situasi perkembangan Covid-19 di Jawa Bali terus mengalami perbaikan yang cukup berarti. Hal ini ditandai dengan semakin sedikitnya kota/kabupaten berada di level 4," kata Luhut.

"Di mana per tanggal 5 September hanya 11 kabupaten/kota di Jawa-Bali yang ada pada level 4 dari sebelumnya ada 25 kota/kabupaten," tambahnya.

Luhut menyampaikan indikator penanganan Covid-19 semakin baik.

"Secara keseluruhan, indikator transmisi penyakit yang terdiri dari penambahan jumlah kasus konfirmasi, jumlah perawatan pasien di RS, dan jumlah kematian terus mengalami perbaikan. ini semua patut disyukuri sebagai buah kerja kita bersama," ucap dia.

Disorot Jokowi
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap arahan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas (ratas). Jokowi meminta masyarakat tetap waspada penularan virus Corona.

"Arahan Bapak Presiden dalam ratas, pandemi belum berakhir. Virus ini tidak mungkin hilang secara total dan kita hanya bisa mengendalikan," kata Airlangga dalam jumpa pers yang disiarkan langsung akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (6/9).

Dia mengatakan masyarakat diminta terus waspada, meski angka kasus turun. Sebab, kenaikan kasus Covid-19 masih bersifat dinamis.

Airlangga memaparkan lagi arahan Jokowi dalam ratas. Dia mengatakan, Jokowi meminta agar vaksinasi COVID-19 di Papua dipercepat menjelang digelarnya Pekan Olahraga Nasional (PON).

"Kemudian Pak Presiden meminta akselerasi vaksinasi jadi fokus utama dan diberi prioritas kepada 5 kabupaten/kota di tempat akan diselenggarakannya PON. Di mana Dinkes, TNI-Polri perlu dikerahkan," kata dia.

Airlangga mengatakan hal tersebut disampaikan sebagai bagian evaluasi mingguan yang dilakukan terkait penerapan PPKM di luar Jawa dan Bali. Periode PPKM luar Jawa-Bali terakhir diterapkan pada 24 Agustus-6 September 2021.

Disorot
Dia juga menyampaikan daftar 9 provinsi yang disorot Jokowi karena pelaksanaan vaksinasi dinilai masih rendah.

"Di luar menyelenggarakan PON, Bapak Presiden memberi perhatian kepada Aceh, Sumbar, Lampung, Kalsel, Kalbar, Sulteng, NTB, Maluku Utara, dan Papua yang angkanya masih rendah di bawah angka vaksinasi nasional," kata dia.

Airlangga mengatakan, pada 2021, diharapkan 208 juta penduduk Indonesia telah menerima dosis vaksin pertama. Vaksinasi Covid-19 dilakukan sebagai upaya mencapai kekebalan komunitas (herd immunity).

"Harapannya tentu di bulan Desember nanti sudah mendekati 208 juta penduduk yang sudah tervaksinasi," ucapnya.

Terapkan PPKM Level 4
Airlangga Hartarto juga mengungkapkan data penurunan kasus Corona (COVID-19) yang terjadi di daerah luar Pulau Jawa dan Bali. Airlangga menyebut daerah luar Jawa-Bali berkontribusi menurunkan kasus sebanyak 60 persen.

"Kasus aktif luar Jawa 155.519, ini luar Jawa kontribusinya 60 persen, dan kasus aktif di luar Jawa-Bali menurun, dan penurunan tertinggi di Nusa Tenggara minus 73,76 persen," ujar Airlangga.

Angka kesembuhan di daerah luar Jawa-Bali ada 90 persen. Sedangkan kasus kematian di angka 2,99 persen.
Lebih lanjut, Airlangga juga mengatakan saat ini ada 23 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM level 4. Airlangga menyebut yang masih bertahan di level 4 sejak awal hanya dua provinsi.

"Nah luar Jawa Bali ini dilakukan perpanjangan PPKM, yaitu pada kabupaten/kota di luar Jawa Bali yaitu PPKM level 4 di 23 kabupaten/kota yang sebelumnya di 34 kabupaten/kota. Perlu diketahui bahwa jumlah provinsi penurunan level telah terjadi, semula masih ada 7 provinsi, dan saat ini yang level 4 tinggal di 2 provinsi yaitu di Kaltim dan Kaltara," ungkapnya.

"PPKM yang ditetapkan di 23 kabupaten/kota, 15 kab/kota dari 34 level 4 masih di level 4, yang sudah turun adalah 19 kab/kota namun ada tambahan 8 kab/kota yang mengalami peningkatan dari level 3 ke level 4, sehingga total yang diterapkan level 4 adalah 23 kabupaten/kota," jelasnya.

Sementara itu, untuk level 3 ada 314 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM level 3. Angka ini bertambah, sebelumnya daerah yang menerapkan level 3 ada 303 kabupaten/kota. Sedangkan PPKM level 2 saat ini diterapkan di 49 kabupaten/kota.

"Pemerintah memutuskan perpanjangan (level PPKM) pada 7 (September) hingga 20 (September) di Aceh di 3 kota, yaitu Banda Aceh, Aceh Tamiang, Aceh Besar. Jambi di Kota Jambi. Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Banjarmasin, dan kota Barru. Kalimantan Tengah di Palangkaraya, Kalimantan Timur di Kota Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Mahakam Ulu," ungkapnya.

"Kalimantan Utara di Kota Tarakan. Babel di Bangka, Sulsel di Makasssar, kemudian Sulteng di Palu dan Poso, Sumbar di padang, Sumut di Medan, Sibolga dan Mandailing Natal. Kemudian NTT di Kupang, Bolang Mongondow, dan Manokwari," pungkas Airlangga. (detikcom/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com