Sejumlah Tokoh Karo Prihatin Kalau Mafia Perambah Hutan Tidak Tersentuh Hukum

* Kadishut Sumut Ir Herianto: Isu Buldozer Milik ‘M' akan Dilepaskan Itu Hoax!

197 view
Sejumlah Tokoh Karo Prihatin Kalau Mafia Perambah Hutan Tidak Tersentuh Hukum
Internet
Salah satu potret Puncak 2000
Medan (SIB)
Sejumlah tokoh masyarakat Karo di Medan menyatakan prihatin terhadap maraknya aksi perambahan hutan di sejumlah daerah di Sumut belakangan ini, khususnya di Kabupaten Karo pasca terungkapnya kasus perambahan hutan Laugedang di Kecamatan Sibolangit, hutan Aekhotang di Kecamatan Merek dan terkini hutan Siosar di kawasan Puncak 2000.

Ketua Yayasan Pendidikan Nasional (YPN) Pencawan Medan, Drs Masti Pencawan MPA, Pengurus Pusat Balai Adat dan Budaya Karo Indonesia (BABKI) Ir Sanusi Surbakti MBA MRE dan Ketua Umum Pemuda Barisan Karo (PBK) Jesaya Tarigan, secara terpisah menyebutkan, temuan atau pernyataan anggota DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga bahwa para pelaku perambah hutan di daerah ini terkesan kebal hukum sehingga praktek illegal logging tak terkendali (SIB 17/4), benar-benar mengejutkan banyak.

"Kita tidak hanya prihatin kalau para mafia kayu hutan itu benar kebal hukum sehingga yang tersentuh hukum hanya para anggota atau buruhnya saja (kroconya, menurut istilah para wakil rakyat itu). Tapi ini justru sudah menjadi sikap pelecehan kepada aparat penegak hukum, apalagi kalau pihak dalang perambah hutan masih berkeliaran di luar hutan," ujar Masti Pencawan kepada SIB melalui hubungan seluler, di Medan, Rabu (5/5).

Untuk itu, ujar dia, pihak aparat penegak hukum bersama delegasi DPRD Sumut dan DPRD Karo perlu berkolaborasi serius untuk mengusut dan menelusuri jejak maupun jaringan pelaku aksi perambahan hutan tersebut.

Dari tahun ke tahun, ujar Masti, kawasan hutan lindung di daerah Karo, khususnya sekitar Desa Siosar di Merek, sejak tahun 2000 memang sudah jadi incaran kaum mafia tanah yang berkedok investor, terlebih sejak adanya survey bisnis bahwa kawasan Puncak 2000 merupakan lahan multi-potensi dan ekspansi bisnis terpadu di masa depan, khususnya di bidang pariwisata (tourism resort), agrowisata dan bisnis properti termasuk perhotelan.

"Pernyataan anggota DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga tentang indikasi mafia hutan yang kebal hukum itu, harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata dan komprehensif supaya jangan dibilang orang anggota dewan itu cuma bicara saja," cetusnya serius.

Namun, Masti tidak menanggapi adanya isu oknum pengusaha atau mafia hutan Karo yang namanya santer di kalangan publik tampak bebas berkeliaran tanpa ada tanda-tanda akan terjerat hukum, terlebih atas isu peralatan proyeknya (alat berat) berupa buldozer yang disebut milik pengusaha berinisial 'M' akan dibebaskan oleh Polhut Dinas Kehutanan Provinsi Sumut.

Atas isu ini, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara (Kadishut Sumut) Ir Herianto MSi, langsung membantah ketika dikonfirmasi SIB Rabu (5/5) siang.

"Hoax (tidak benar isu) itu. Alat itu masih dalam proses penyelidikan," katanya singkat melalui WA, tanpa menanggapi lebih lanjut soal detil isu yang menampilkan nama (M) yang diduga mafia perambah hutan pemilik alat buldozer yang disita Polhut Dishut Sumut belum lama ini. (A05/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com