SKB 3 Menteri :

Sekolah Negeri Tak Boleh Wajibkan Seragam Khusus Agama

* Pemda atau Sekolah Wajib Mencabut Aturan, Ada Sanksi Mengancam

273 view
Sekolah Negeri Tak Boleh Wajibkan Seragam Khusus Agama
Foto: Tangkapan Youtube M. Saekan Muchith
SAMPAIKAN: Mendagri Tito Karnavian, Mendikbud Nadiem Makarim dan Menag Yaqut Cholil Qoumas saat ditanya terkait pengumuman penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait penggunaan seragam sekolah dan atribut keagamaan lainnya, Rabu (3/2).
Jakarta (SIB)
Mendikbud Nadiem Makarim, Mendagri Tito Karnavian, dan Menag Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah. Ada 6 keputusan dalam SKB 3 menteri ini.

Pertama, SKB ini ditujukan untuk sekolah negeri. Mendikbud Nadiem mengatakan sekolah negeri diselenggarakan untuk seluruh masyarakat Indonesia dengan agama dan etnis apa pun.

"Keputusan bersama ini mengatur sekolah negeri di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sekolah negeri adalah yang diselenggarakan pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia, dengan agama apapun, dengan etnisitas apapun, diversivitas apa pun. Berarti semua yang mencakup di dalam SKB 3 Menteri ini mengatur sekolah negeri," kata Nadiem dalam jumpa pers virtual, Rabu (3/2).

Ketiga, pemilihan seragam merupakan hak murid dan guru. Guru dan murid, kata Nadiem, berhak memilih antara seragam dan atribut tanpa kekhususan agama atau seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

"Kunci utama dari SKB ini adalah para murid dan para tenaga kependidikan adalah yang berhak memilih antara: a. Seragam dan atribut tanpa kekhususan agama atau b. Seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Kunci dari SKB 3 Menteri ini yang harus ditekankan adalah hak di dalam sekolah negeri untuk memakai atribut kekhususan keagamaan itu adanya di individu. Siapa individu itu? Murid dan guru, dan tentunya orang tua. Itu bukan keputusan dari sekolahnya di dalam sekolah negeri," tutur dia.

Ketiga, pemerintah daerah dan sekolah dilarang mewajibkan ataupun melarang penggunaan seragam dengan kekhususan agama. Mengingat pemilihan seragam merupakan hak masing-masing guru dan murid.

"Karena ini, pemerintah daerah atau sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Jadi karena atribut ini adalah di masing-masing individu guru dan murid tentunya dengan izin orang tuanya. Pemerintah daerah dan sekolah pun tidak boleh mewajibkan atau melarang seragam atau atribut dengan kekhususan keagamaan," papar Nadiem.

Dengan adanya SKB ini, pemerintah daerah dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan atau tanpa kekhususan agama. Pemda dan kepala sekolah diberi waktu 30 hari.

"Karena ada peraturan bahwa itu haknya individu. Berarti konsekuensinya adalah pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan-aturan yang mewajibkan ataupun melarang atribut tersebut paling lama 30 hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan," lanjutnya.

Nadiem mengatakan, jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan ini, ada sanksi yang mengancam. Sanksi tersebut bisa diberikan oleh pemda, Kemendagri, ataupun Kemenko PMK.

"Contohnya pemda bisa memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan. Gubernur bisa memberikan sanksi kepada bupati atau wali kota. Kemendagri bisa memberikan sanksi bisa memberikan sanksi kepada gubernur. Dan Kemenko PMK bisa memberikan sanksi kepada sekolah terkait penyaluran bantuan operasional sekolah atau bos atau bantuan lainnya. Tindak lanjut atas pelanggaran akan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku," tutur Nadiem.

"Sementara itu, Kemenag juga akan melakukan pendampingan praktik agama yang moderat dan dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi," sambungnya.

Terakhir, SKB ini dikecualikan untuk Provinsi Aceh. "Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan Keputusan bersama ini sesuai kekhususan Aceh berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh," pungkas Nadiem.

CERMINKAN TOLERANSI
Tito mengatakan seragam sekolah dan atributnya harus mencerminkan toleransi agama.

"Dengan demikian, pengaturan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan sebagai salah satu komponen pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, haruslah mencerminkan moderasi keagamaan dan toleransi atas keragaman agama," kata Tito dalam jumpa pers virtual, Rabu (3/2).

Menag Yaqut menilai dikeluarkannya SKB 3 menteri ini salah satunya terjadi karena masih terdapat kasus pemaksaan.

"Secara sosiologis kita memang menemukan kenapa akhirnya SKB 3 menteri ini kita keluarkan, jadi masih ada kasus-kasus pelarangan dan pemaksaan penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang dilakukan pemerintah daerah tidak sesuai dengan regulasi pemerintah," kata Yaqut dalam jumpa pers virtual, Rabu (3/2).

Salah satu contohnya adalah kasus siswi nonmuslim di SMKN 2 Padang yang sempat viral diminta berjilbab. Yaqut menilai kasus tersebut merupakan puncak gunung es.

Lebih lanjut, Yaqut menyebut dikeluarkannya SKB 3 Menteri ini dilatarbelakangi nilai keagamaan dan keyakinan bahwa agama dan seluruh ajarannya mengajarkan perdamaian, menyelesaikan perbedaan dengan baik, dan saling menghormati. Justru bukan sebaliknya agama menjadi norma konflik atau justifikasi untuk berbuat yang tidak adil kepada yang berbeda keyakinan.

KEPSEK MINTA MAAF
Terpisah, Kepala SMK Negeri 2 Padang Rusmadi telah menyampaikan permintaan maaf terkait polemik siswi nonmuslim diminta berjilbab ke sekolah. Orang tua Jeni Cahyani Hia, Elianu Hia, mengatakan putrinya tetap tak berjilbab ke sekolah dan tak lagi menjadi permasalahan.

"Dia sekolah seperti biasa, memang nggak pakai (jilbab). Tidak ada (masalah lagi)," ucap Elianu, Rabu (3/2).

Dia mengatakan, pihaknya masih menunggu jawaban Kemendikbud atas surat yang dikirimkan terkait polemik siswi nonmuslim diminta berjilbab di SMK Negeri 2 Padang. Elianu mengatakan, pihaknya telah memaafkan pihak sekolah terkait polemik siswi nonmuslim diminta berjilbab.

"Kita sudah memaafkan mereka, karena kita sudah melapor ke Menteri Pendidikan, kita tunggu jawaban surat kita," ucapnya.

Sebelumnya, Elianu mengaku dipanggil ke sekolah gara-gara anaknya tak menggunakan jilbab ke sekolah. Dia mengatakan putrinya tak berjilbab karena mereka merupakan nonmuslim.

Video adu argumen antara Elianu dan Wakil Kepala SMK Negeri 2 Padang kemudian viral di media sosial. Elianu mempertanyakan apa dasar sekolah meminta siswi nonmuslim berjilbab.

Dia mengaku dipanggil melalui pesan lisan pihak sekolah kepada anaknya. Dia menyebut anaknya sudah 3 minggu dipanggil oleh pihak bimbingan dan konseling (BK) gara-gara tak memakai jilbab.

"Jadi anak saya ini sudah tiga minggu ini dipanggil terus ke kantor BK, sehingga akhirnya saya datang," kata Elianu, Jumat (22/1).

"Saya tanya, ini kebijakan siapa, karena tidak ada keputusan Menteri Pendidikan atau keputusan gubernur. Mereka menjawab ini keputusan sekolah. Wajib katanya," sambungnya.

Pihak sekolah kemudian buka suara dan menyatakan tak ada paksaan bagi siswi nonmuslim untuk berjilbab ke sekolah. Selain itu, Dinas Pendidikan Sumatera Barat telah membentuk tim untuk mengusut masalah ini.

"Selaku Kepala SMK Negeri 2 Padang, saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan dari jajaran staf Bidang Kesiswaan dan Bimbingan Konseling dalam penerapan aturan dan tata cara berpakaian bagi siswi," kata Rusmadi.

Pihak Disdik Sumbar juga menyebut tak pernah ada intimidasi ataupun paksaan bagi siswi nonmuslim untuk memakai jilbab. Selain itu, tata tertib SMKN 2 Padang juga tak menyebut secara detail siswi nonmuslim harus berjilbab. Meski demikian, ada aturan menggunakan pakaian muslim pada Jumat.

Sementara itu, Mendikbud Nadiem Makarim meminta masalah ini segera diselesaikan. Dia memerintahkan agar pihak yang terlibat dengan aturan intoleran tersebut diberi sanksi.

"Saya meminta pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat, termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan, agar permasalahan ini menjadi pembelajaran kita bersama ke depannya," ucap Nadiem. (detikcom/a)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com