Serapan Anggaran Pemprov Sumut Menanjak ke Peringkat Delapan se-Indonesia


337 view
Serapan Anggaran Pemprov Sumut Menanjak ke Peringkat Delapan se-Indonesia
(Foto : Dok/Diskominfo Sumut)
EVALUASI : Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menerima cinderamata dari Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak didampingi Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut IBN Wiswantanu saat menghadiri sekaligus membuka secara Asistensi Pengelolaan Keuangan Terkait Percepatan Penyerapan Anggaran dan Evaluasi PPKM di Santika Premiere Dyandra Hotel, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Senin (29/11). 

Medan (SIB)

Menjelang akhir tahun 2021 serapan anggaran Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meningkat ke angka 72,9 persen. Angka itu berhasil dicapai usai Pemprov Sumut mendorong kabupaten/kota menggenjot serapan anggarannya.


Menurut Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat acara Asistensi Pengelolaan Keuangan Terkait Percepatan Penyerapan Anggaran dan Evaluasi PPKM di Santika Premiere Dyandra Hotel, bahwa tahun lalu serapan anggaran Provinsi Sumut sekitar 50 persen. Ada peningkatan sekitar 22 persen, namun Pemprov Sumut akan terus mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mendongkrak serapan anggarannya.


“Tahun lalu kita di posisi 20-an di akhir tahun dengan serapan 50 persen, sekarang kita meningkat ke posisi delapan dengan 72,9 persen. Ini sisa 1 bulan lagi, karena itu kita berkumpul di sini bersama Forkopimda dan kepala daerah, membahas bagaimana cara mempercepat serapan anggaran,” kata Edy Rahmayadi, Senin (29/11).


Dari data Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Pemprov Sumut ada beberapa daerah yang serapan anggarannya masih di angka sekitar 50 persen. Rata-rata serapan anggaran 33 pemerintah kabupaten/kota di Sumut sebesar 62,12 persen.


“Masih ada yang kepala 50 persen, yang 70 persen itu masih dua. Targetnya Tahun Anggaran (TA) ini bisa tercapai 90 persen, kalau bisa 100 persen. Dari acara ini harus ada peningkatan yang signifikan agar pemulihan ekonomi kita lebih cepat lagi,” kata Edy Rahmayadi.


Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak mengatakan penyerapan anggaran Pemda tetap harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu perlu memperkuat peran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Ekonomi Nasional (PEN) yang terdiri dari Inspektorat, APH dan BPKP untuk akselerasi penyerapan anggaran serta mencegah terjadinya penyimpangan.


“Bupati/wali kota perlu berperan aktif dalam akselerasi anggaran, kita akan dorong itu karena TA 2021 tinggal satu bulan lagi. Dengan begitu kita harapkan tidak terjadi penyimpangan karena kita mengerjakannya bersama-sama,” kata Kapolda.


Menurut Kepala BI Perwakilan Provinsi Sumut Soekowardojo, serapan anggaran akan membantu pertumbuhan ekonomi Sumut. Triwulan III 2021 ekonomi Sumut tumbuh 3,67 persen (yoy) lebih tinggi dari nasional yang sebesar 3,51 persen, tetapi lebih rendah dari Pulau Sumatera 3,78 persen.


“Ekonomi kita tumbuh cukup baik, serapan anggaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi, karena itu penting kiranya Pemda terus mengakselerasi percepatan anggarannya,” katanya.


Hadir pada acara tersebut Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin, Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut IBN Wiswantanu dan Kepala Perwakilan BPKP Sumut Kwinhatmaka. Hadir juga secara langsung bupati/wali kota se-Sumut, Sekda se-Sumut secara virtual bersama OPD terkait. (A13/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com

Berita Terkait

Komentar