Sidang Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung UINSU Kembali Digelar

* Terungkap di Persidangan, Awalnya Rp 5 M Menjadi Rp 2 M Diminta ke PT Multikarya Bisnis Perkasa

405 view
Sidang Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung UINSU Kembali Digelar
Internet
Pengadilan Tipikor Medan kembali menyidangkan perkara dugaan korupsi pembangunan gedung kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU)

Medan (SIB)

Pengadilan Tipikor Medan kembali menyidangkan perkara dugaan korupsi pembangunan gedung kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) dengan terdakwa Prof Saidurahman, mantan rektor dan Dirut PT Multikarya Bisnis Perkasa, Senin (30/8).


Di persidangan yang dipimpin Jarihat Simarmata selaku ketua majelis hakim itu, terungkap Marudut Harahap selaku Wakil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebelumnya meminta Rp 5 miliar kepada Joni Siswoyo, Dirut PT Multikarya Bisnis Perkasa melalui Marhan Saidi Hasibuan. Namun yang terealisasi hanya Rp 2 miliar. "Coba saudara jelaskan, di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian, bapak mengaku bahwa Marudut awalnya meminta Rp 5 miliar. Apa benar ini ?," tanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Henry Sipahutar dari Kejati Sumut.


Sempat terlihat bingung dan tak mengakui isi BAP, akhirnya Marhan mengaku bahwa benar awalnya Marudut meminta Rp 5 miliar kepadanya. "Iya benar pak. Awalnya Rp 5 miliar. Namun karena uang tidak ada, Joni yang sarankan untuk dikasih Rp 2 miliar saja," jawab Marhan.


Marhan yang juga salah satu tersangka di perkara ini dihadirkan sebagai saksi lantaran dirinya menjabat Direktur di perusahaan itu. Marhan mengaku bahwa uang itu menurut Marudut, hanyalah dipinjam terdakwa Prof Saiduhrahman untuk keperluan perjalanan dinas. "Kata Marudut, dipinjam rektor (Saiduhrahman) untuk kepentingan perjalanan dinas," ucap Marhan.


Setelah seminggu kemudian, lanjut Marhan, dirinya dipanggil Joni untuk memberitahu bahwa uangnya sudah ada. "Lalu saya ditelepon untuk menjemput uang itu. Lalu saya jumpai dia dan uang itu sudah dibuatnya di dua kantong plastik dengan total Rp 2 miliar. Setelah itu saya bawa uang itu dan saya antarkan ke kampus UINSU. Di sana, saya telepon Marudut untuk ambil uangnya. Lalu Marudut suruh Yusuf Ramadhan untuk ambil uang itu, lalu saya serahkan," ucap Marhan.


Selanjutnya, Marhan pun mengaku bahwa proyek tersebut mangkrak lantaran uang proyek dengan pagu anggaran sebesar Rp 48 miliar itu digunakan Joni Siswoyo untuk keperluan proyek di luar selain di UINSU. "Ya keluh kesah Joni bilang begitu. Uang dipakai untuk proyek lainnya," jelasnya.


Namun, saat dikonfrontir, terdakwa Joni membantah keterangan Marhan. Kata Joni, uang proyek itu tidak pernah dialihkan ke proyek lain. "Saya membantah majelis, karena uang proyek itu diambil dari Dana Kredit Bank Jabar Banten (BJB) yang tidak bisa memang dialihkan ke mana-mana tanpa persetujuan pejabat di bank tersebut," jawabnya. Selain itu, Joni juga membantah adanya pertemuan antara Marhan, Marudut dan dirinya soal uang Rp 2 miliar itu. "Tidak pernah ada pertemuan dengan kami tiga pak hakim," bantahnya.


Terdakwa Saidurahman juga membantah keterangan Marhan. Saidurahman mengaku tidak pernah menerima sepersen pun uang dari saksi Marhan. "Saya tidak pernah menerima uang dari siapapun. Jadi saya berharap agar persidangan ini dapat berjalan sesuai dengan keadilan yang ada," ucapnya.


Sebelumnya, lima saksi juga dihadirkan di persidangan. Kelimanya adalah pegawai di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Pemprov Sumut. Dalam keterangannya salah seorang saksi bernama Yakub mengatakan bahwa mereka dimintai dari pihak UINSU sebagai pengelola administrasi saja. "Tugas kami hanyalah membantu dari segi administrasi di antaranya membantu membuat laporan," ucap Yakub.


Ditanya soal progres pembangunan gedung tersebut, dirinya mengaku bahwa hingga November 2018, progres pembangunan hanya 61 persen. Lalu dirinya sudah menyarankan ke pihak konsultan pengawas yakni PT Kanta Karya Utama dan PT Multikarya Bisnis Perkasa untuk segera menyelesaikan progres pembangunan.


Yakub juga mengaku timnya yang berjumlah 5 orang itu hanya diikutsertakan hingga progres 61 persen. Namun pada Desember 2018, ketika progres sudah 91 persen, hasil laporan PT Kanta, pihaknya tidak pernah lagi diikutsertakan.


Namun, Joni membantah keterangan tersebut. Joni mengaku bahwa Yakob selalu ikut dalam setiap rapat dan turut menandatangani progres pembangunan tersebut. Bahkan progres 91 persen tersebut juga ikut ditandangani Jacob. "Bahwa progres penarikan termin 91 persen, saksi selalu ikut menandatangani," ucap Joni membantah di persidangan. Usai mendengar keterangan para saksi, majelis kembali menunda sidang hingga pekan depan. (A17/d)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com