Soal 1.296 Klaster Covid-19 Sekolah PTM, Kemendikbudristek Sebut Mispersepsi

* WHO: Anak Harus Tatap Muka dengan Aman

136 view
Soal 1.296 Klaster Covid-19 Sekolah PTM, Kemendikbudristek Sebut Mispersepsi
Foto: ANDHIKA PRASETIA
Ilustrasi.
Jakarta (SIB)
Terkait laporan temuan 1.296 sekolah sebagai klaster Covid-19 dampak Pembelajaran Tatap Muka (PTM), Kemendikbudristek menyebut angka tersebut sebenarnya bukan sepenuhnya klaster. Sebab, di antara jumlah tersebut terdapat sekolah yang hanya melaporkan sangat sedikit kasus, bahkan bisa hanya satu.

Angka tersebut merupakan data akumulasi yang dipaparkan Direktur Jenderal (Dirjen) PAUD dan Pendidikan Dasar Menengah Kemendikbudristek Jumeri pada 20 September 2021.

"Ada sekolah yang melaporkan klaster di sekolah itu. Ada juga yang melaporkan keluarga sekolah yang terjangkit Covid-19. Ini data yang perlu kita validasi karena dari sekolah-sekolah ini tidak diberi penjelasan," terangnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (24/9).

"Ini data yang memang terjadi di sekolah walaupun relatif jumlahnya masih sedikit. Kalau kita lihat mungkin hanya satu yang kena Covid-19 kemudian dilaporkan secara klaster. Saya kira di awal pandemi dulu pemahaman klaster di sekolah masih terbatas," lanjutnya.

Menurutnya, jumlah kasus Covid-19 di sekolah jumlahnya masih relatif sedikit. Bahkan, di antara laporan klaster tersebut terdapat sekolah yang hanya mencatat satu kasus Covid-19.

Jumeri juga menyebut setelah diteliti ulang, ada juga temuan kasus Covid-19 yang sebenarnya disebabkan oleh kasus di keluarga.

"Ada satu keluarga sekolah kena, bahkan belum tatap muka belum belajar masuk Juli, masih kebanyakan sekolah terkunci sudah dilaporkan sebagai klaster. Inilah mispersepsi," bebernya.

"Sekolah yang menjadi klaster sebenarnya adalah sekolah-sekolah yang keluarga sekolahnya sedang terpapar Covid-19. Bukan klaster sekolah, tapi sekolah-sekolah yang warganya pernah atau sedang mendapat Covid-19," pungkas Jumeri.

Ditegaskan, 2,8 persen dari lebih 40 ribu sekolah bukan mencatat klaster, melainkan hanya laporan kasus positif Corona.

Data tersebut juga merupakan akumulasi dari awal Juli 2020. Tidak hanya dilaporkan pada sekolah yang menjalani tatap muka terbatas.

"Jadi itu adalah akumulasi sejak Juli 2020, atau tahun ajaran 2020 sampai 2021," jelas Jumeri.

"Jadi itu kira-kira masa 14 bulan dari perjalanan pembelajaran di Indonesia baik yangPTM maupun nonPTM,"bebernya.

Maka dari itu, Jumeri mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir terkait sekolah tatap muka terbatas yang kembali dibuka. Hal ini dikarenakan kasus Covid-19 yang dilaporkan di sejumlah sekolah juga relatif kecil.

"2,8 persen bukan data klaster pendidikan, tapi itu adalah data yang menunjukkan satuan pendidikan yang melaporkan lewat aplikasi kita bahwa ada orang yang tertular Covid-19," sambung Jumeri.

Harus Aman
Sudah lebih dari 18 bulan sekolah ditutup dan puluhan juta anak tidak mendapatkan pembelajaran secara tatap muka. Melihat adanya risiko learning loss yang tinggi, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyarankan pembukaan sekolah secara bertahap.

Bahkan di daerah dengan tingkat Covid-19 yang tinggi, WHO merekomendasikan agar sekolah dibuka kembali dengan aman dengan mengadopsi langkah-langkah untuk meminimalkan penularan virus.

"Penting bahwa ketika membuka sekolah, kita juga harus mengendalikan penularan di komunitas-komunitas itu," kata perwakilan WHO untuk Indonesia Dr Paranietharan, dikutip dari laman resmi WHO, Jumat (24/9).

Ia mengatakan penutupan sekolah berdampak tidak hanya pada pembelajaran siswa, tetapi juga pada kesehatan dan kesejahteraan mereka pada tahap perkembangan kritis, dengan dampak jangka panjang.

Sebuah survei baru-baru ini oleh Kementerian Kesehatan dan UNICEF menemukan bahwa, di antara 4.374 pusat kesehatan di 34 provinsi, 58 persen melaporkan kesulitan dalam menyediakan program vaksinasi berbasis sekolah.

Pembukaan sekolah didukung WHO bukan tanpa alasan. Dalam survei yang dilakukan pada kuartal terakhir tahun 2020 di 34 provinsi dan 247 kabupaten, lebih dari setengah (57,3 persen) rumah tangga dengan anak-anak mengatakan bahwa akses ke internet yang andal menjadi perhatian utama.

Sekitar seperempat orang tua mengatakan mereka kekurangan waktu dan kapasitas untuk mendukung anak-anak mereka dengan pembelajaran jarak jauh, sementara hampir tiga dari empat mengatakan mereka khawatir tentang kehilangan pembelajaran. (detikHealth/c)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com