Soal Kemungkinan Jokowi Jadi Cawapres 2024, Ketua KPU Ingatkan Problem Konstitusional

* Jimly Asshiddiqie: Presiden 2 Periode Tidak Bisa Nyawapres

208 view
Soal Kemungkinan Jokowi Jadi Cawapres 2024, Ketua KPU Ingatkan Problem Konstitusional
(dok.Sekretariat Presiden)
Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat yang membahas mengenai visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (9/9/2022). Ilustrasi

Jakarta (SIB)

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menjelaskan tentang kemungkinan jika Presiden Jokowi bisa jadi wakil presiden pada Pemilu 2024 mendatang.


Hasyim Asy'ari menjelaskan kemungkinan jika itu terjadi pada pemilu 2024 mendatang, maka ada problem yang bakal dihadapi.


"Dalam hal seseorang telah menjabat sebagai Presiden selama 2 kali masa jabatan, dan kemudian mencalonkan diri sebagai Calon Wapres, terdapat problem konstitusional sebagaimana ketentuan norma Pasal 8 UUD," papar Hasyim Asy'ari dalam keterangan yang diterima, Rabu (14/9).


Hasyim Asy'ari lantas menjelaskan tentang siapa pun mantan Presiden jika ingin maju atau dicalonkan jadi Wapres di Pemilu 2024, punya catatan penting.


Dalam kasus konkret, lanjut Hasyim, dapat digambarkan sebagai berikut:


"Bila A telah menjabat sebagai Presiden 2 kali masa jabatan, lalu mencalonkan diri sebagai Cawapres, tetap sah dan tidak ada larangan dalam konstitusi," jelas pria kelahiran Pati, Jawa Tengah, tersebut.


"Bila B sebagai Capres terpilih dan dilantik sebagi Presiden, dan A dilantik sebagai Wapres, maka dalam hal terjadi situasi sebagaimana Pasal 8 UUD, maka A tidak dapat menggantikan kedudukan sebagai Presiden karena A telah pernah menduduki jabatan selama 2 kali masa jabatan sebelumnya," sambungnya.


Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang dimaksud mengatur, "jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama..."


Karena itu, tambah kata Hasyim, dalam situasi tersebut A tidak otomatis memenuhi syarat sebagai Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 169 huruf n UU 7/2017 tentang pemilu.


Sebelumnya diberitakan, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan, Joko Widodo (Jokowi) bisa saja menjadi wakil presiden (wapres) pada tahun 2024.


Namun, tetap saja ada syaratnya, misalnya harus diajukan oleh partai politik tempatnya bernaung.


"Kalau Pak Jokowi mau jadi wapres, ya sangat bisa. Tapi, syaratnya diajukan oleh parpol atau gabungan parpol," ujar Pacul saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/9).


Pacul mengatakan, secara aturan, Jokowi diizinkan jika ingin maju sebagai calon wakil presiden (cawapres).


Namun, tergantung apakah Jokowi ingin menggunakan peluang tersebut atau tidak. Menurut dia, itu adalah keputusan dari Jokowi sendiri.


"Kalau Pak Jokowi, kita enggak tahulah maunya kayak apa," ucapnya.


Sementara itu, Pacul menekankan bahwa siapa capres dan cawapres dari PDI-P yang maju akan diputuskan oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI-P.

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com