Jakarta (SIB)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti dua daerah dengan inflasi tinggi, yaitu Provinsi Riau dengan inflasi 6,81% dan Kabupaten Kotabaru dengan inflasi sebesar 8,65%.
Untuk mengatasinya, ia pun meminta adanya kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Ini perlu kerja sama dari pemerintah pusat (untuk) melakukan intervensi, dan juga pemerintah daerah bukan berarti tidak berbuat apa-apa, (dan) langsung menyerah, tapi bisa melakukan langkah-langkah terobosan kreatif," kata Tito dalam keterangan tertulis, Senin (9/1).
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta.
Sebelumnya Gubernur Riau, Syamsuar sempat menjelaskan terdapat beberapa komoditas barang yang mengalami kenaikan harga.
Di antaranya adalah kenaikan transportasi udara dan cukai rokok. Hal itulah yang kemudian menyebabkan inflasi tinggi di Riau.
Guna mengatasi hal itu, Tito kemudian menginstruksikan Pemprov Riau untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan guna mengontrol harga.
Selain itu, Tito mengatakan pengecekan langsung dilakukan untuk memantau langkah yang akan diambil dalam pengendalian inflasi.
"Saya sarankan satu saja Pak (Gubernur Riau), tolong dicek di lapangan, apakah langkah-langkah itu sudah dikerjakan betul oleh anak buah atau tidak. Kadang-kadang mereka staf menyampaikan 'sudah-sudah', tapi kenyataan (belum)," kata Tito.
Sedangkan untuk Kabupaten Kotabaru, Bupati Sayed Jafar menjelaskan pihaknya telah melakukan beberapa upaya untuk mengendalikan inflasi.
Di antaranya adalah menjalin erja sama antar daerah, sida pasar, operasi pasar merah, hingga bantuan bibit lombok dalam rangka pengendalian harga inflasi di desa melalui kelompok PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Kabupaten Kotabaru.
Mendengar hal tersebut, Tito kemudian menambahkan dan meminta agar Pemkab Kotabaru melakukan sembilan langkah pengendalian inflasi, membangun kekompakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan memaksimalkan Satgas Pangan.
"Nah sembilan item yang dikerjakan tadi masalahnya bukan hanya sekedar sudah dikerjakan atau tidak, tapi tepat atau tidak, tantangannya beda tiap daerah. Saran kami dievaluasi kembali bersama staf dan kemudian bersama teman-teman stakeholder yang lain," jelas Tito.
Lebih lanjut, berdasarkan Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Januari 2023, pada bulan Desember 2022 inflasi (YoY), tercatat sepuluh kabupaten dengan inflasi tinggi, yaitu Kabupaten Kotabaru sebesar 8,65%, Bulungan 7,98%, Jember 7,39%, Serang 7,22%, Cilacap 6,81%, Banggai 6,62%, Aceh Barat 6,56%, Sintang 6,50%, Banyumas 6,49%, dan Kudus 6,40%.
Sementara untuk sepuluh kota tertinggi, yaitu Kota Bau-Bau 8,35%, Bukittinggi 7,76%, Bandung 7,45%, Padang 7,38%, Kendari 7,11%, Kupang 7,07%, Pekanbaru 7,04%, Surakarta 7,03% Banjarmasin 6,98%, dan Parepare 6,66%.
Di lain sisi, dalam kesempatan itu Tito juga mengapresiasi dua daerah dengan inflasi rendah, yaitu Provinsi Banten dengan inflasi sebesar 4,56% dan Kabupaten Buleleng 4,63%.
Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar secara virtual dalam rakor tersebut menyampaikan enam upaya konkret pihaknya dalam mengendalikan inflasi.
Di antaranya dengan operasi pasar murah, sidak pasar, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, dan gerakan menanam.
Kemudian, secara virtual Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menyampaikan delapan strategi yang dilakukan dalam mengendalikan inflasi.
Upaya tersebut di antaranya manajemen rantai persediaan, subsidi harga transaksi keuangan digital, melaksanakan operasi pasar, monitoring ke distributor secara berkala, kerja sama antardaerah produsen, bantuan pangan, subsidi transportasi, serta melakukan pemantauan harga dan stok barang.(detikcom/d)
