Soroti Ketimpangan Vaksin, WHO Sebut Pemberian Booster Amoral Harus Dihentikan

* Menlu RI Minta Vaksin yang Dapat Izin WHO Diakui Setara

90 view
Soroti Ketimpangan Vaksin, WHO Sebut Pemberian Booster Amoral Harus Dihentikan
Fabrice COFFRINI / AFP
Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyoroti soal ketimpangan dan booster vaksin yang dianggapnya amoral.
Jakarta (SIB)
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan kebijakan pemberian vaksin Covid-19 booster yang telah dilakukan sejumlah negara merupakan tindakan tidak bermoral dan tidak adil.

Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, pemberian vaksin booster harus dihentikan lantaran masih banyak negara, seperti di Afrika, yang belum menerima dosis vaksin untuk menginokulasi warganya.

"Meningkatnya penggunaan booster adalah tindakan tidak bermoral dan tidak adil dan ini harus dihentikan," kata Tedros pada Selasa (12/10).

"Memulai vaksin booster benar-benar hal terburuk yang bisa dilakukan sebagai komunitas global. Ini tidak adil dan juga tidak bermoral karena kita tidak akan menghentikan pandemi dengan mengabaikan seluruh benua (Afrika) dan benua yang tidak memiliki kapasitas produksi vaksin," ucapnya menambahkan.

Pernyataan Tedros itu muncul setelah pakar vaksin WHO merekomendasikan warga dengan masalah kekebalan imun dan lansia mendapat suntikan ketiga vaksin jika sudah menerima dua dosis Sinovac atau Sinopharm.

Namun, WHO tak merekomendasikan pemberian booster secara luas sampai sebagian besar warga di dunia menerima setidaknya satu dosis vaksin Covid-19.

Negara di Amerika Selatan, Amerika Utara, Eropa, Asia, dan Oseania setidaknya telah memberikan dosis vaksin pertama kepada lebih dari 50 persen populasi mereka.

Namun, kepada CNN, Tedros mengatakan baru 7 persen populasi di benua Afrika yang telah menerima dosis pertama vaksin Covid-19.

Sejumlah negara memang mulai merekomendasikan warganya untuk mendapat suntikan ketiga vaksin Covid-19 sebagai booster.

Pada September lalu, Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) mengizinkan dosis booster vaksin Pfizer untuk kalangan tertentu.

Selain AS, European Medicine Agency (EMA) juga telah menganjurkan negara-negara Uni Eropa untuk mengeluarkan rekomendasi resmi penggunaan dosis booster.

EMA mengatakan orang dengan sistem kekebalan normal dapat mempertimbangkan menerima dosis booster Pfizer enam bulan setelah dosis kedua.

Indonesia juga sudah mulai menerapkan vaksin booster khusus bagi tenaga kesehatan.

Minta
Terpisah, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menegaskan, semua vaksin Covid-19 yang telah memperoleh use listing procedure (EUL) atau sudah diakui badan kesehatan duni atau WHO harus diakui secara setara.

Hal ini disampaikan Retno saat memimpin Pertemuan ke-6 COVAX EMC Engagement Group saat melakukan kunjungan ke Ankara, Turki, tanggal 11-12 Oktober 2021.

“Semua vaksin yang telah memperoleh EUL WHO harus diakui secara setara dan secara konsisten teman-teman tahu bahwa ini adalah posisi yang konsisten dari Indonesia sejak awal,” kata Retno dalam keterangan pers virtual, Selasa (13/10) malam.

Menurut dia, saling mengakui sertifikasi vaksin dapat melengkapi upaya untuk menghindari diskriminasi vaksin di dunia.

Selain itu, ia menyampaikan, saat ini sudah mulai ada tren positif terkait kasus Covid-19 di dunia. Sebab, lanjut dia, kasus dan kematian mingguan telah menurun secara global dan hampir sepertiga dunia sekarang sudah divaksinasi lengkap.

Lebih lanjut, Retno mengatakan, saat ini sudah tidak ada kendala dalam hal pasokan vaksin Covid-19. Produksi vaksin global pun sekarang mencapai 1,5 miliar dosis per bulan.

Akan tetapi, tantangan dalam pengentasan pandemi saat ini adalah dalam hal mengumpulkan kemauan politik untuk mendistribusikan vaksin secara merata dan memastikan pembiayaannya yang memadai untuk pengirimannya.

“Kita harus waspada terhadap kebijakan yang dapat mempersulit upaya untuk kesetaraan vaksin. Jadi ini tetap harus terus kita waspadai walaupun tren terus menunjukkan hal yang positif,” ucap Retno.

Sementara itu, menurutnya, masih terdapat tren negatif terkait adanya kesenjangan vaksinasi yang cukup besar. “Negara berpenghasilan rendah menerima kurang dari 1 persen vaksin dan 56 negara tidak memenuhi target untuk memvaksinasi 10 persen dari populasi mereka pada akhir September 2021,” ungkapnya.

Ia pun mendorong negara-negara berpenghasilan rendah tidak boleh tertinggal dalam hal vaksinasi Covid-19. Terlebih, WHO juga baru meluncurkan Strategi Pencapaian Vaksinasi Global Covid-19 pada Pertengahan 2022.

“Dan semua pemangku kepentingan memiliki peran untuk mencapai target cakupan 70 persen di setiap negara pada tahun 2022,” tutur dia. (CNNI/Kps/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com