Jakarta (SIB)
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkap hasil survei penilaian integritas (SPI) pada 2019. Survei itu menunjukkan masih ada calo pelayanan di 125 instansi.
"Keberadaan calo untuk pelayanan publik ditemukan pada 99 persen instansi, ya hampir 125 instansi yang disurvei tersebut, sebetulnya masih ada calo dalam pelayanan publik, tetapi hasilnya korupsi tingkat korupsinya rendah, pada 99% itu ditemukan ada calo," kata Alex dalam webinar SPI di YouTube KPK RI, Kamis (14/10).
Alex menyebut ada 127 instansi yang mengikuti SPI pada 2019 itu. SPI dilakukan untuk mengukur tingkat korupsi di setiap kementerian/lembaga atau pemerintah daerah melalui persepsi dan pengalaman dari masyarakat atau pegawai langsung.
"Dari hasil SPI tahun sebelumnya menunjukkan bahwa risiko korupsi dihadapi oleh hampir seluruh instansi peserta SPI. Sebagai contoh berikut adalah dari hasil SPI tahun 2019, ini pesertanya 127 instansi peserta 27 kementerian lembaga dan 100 Pemda," kata Alex.
Selain itu, pada SPI tahun 2019, masih ditemukan penerimaan imbalan atau gratifikasi di 91 persen instansi. Lalu ada 63 persen instansi yang masih melakukan suap lelang jabatan.
"Penerimaan gratifikasi pada pelayanan publik ditemukan pada 91 persen instansi, ini juga masih tinggi, adanya masih ditemukan dalam pelayanan publik itu pegawai pegawai atau pejabat yang menerima imbalan atau sesuatu yang sifatnya itu gratifikasi, ucapan terima kasih atau apa pun," katanya.
“Kemudian penyelewengan anggaran ditemukan pada 76 instansi, ini juga tinggi fakta adanya suap dalam lelang jabatan ditemukan pada 63 persen instansi. Nah ini juga menjadi perhatian kami di KPK, beberapa kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK itu menyangkut jual beli jabatan dan ini terkonfirmasi sekalian dari hasil survei SPI tahun 2019 yang menunjukkan 63 persen instansi itu faktanya ada suap dalam pengisian jabatan," tambahnya.
Sempat terkendala Covid-19, akhirnya tahun ini SPI kembali digelar di 542 pemerintah daerah dan 98 kementerian/lembaga. Survei akan dilakukan secara online dan untuk Indonesia bagian timur akan dilakukan wawancara secara langsung.
"Nah SPI tahun 2021 dilaksanakan secara masif pada 542 pemerintah daerah dan 98 kementerian lembaga dengan metode e-SPI online dan sebagian Pemda, terutama yang di Indonesia bagian timur kita akan dilakukan melalui CAPI, yaitu computer assisted personal interview, interview secara langsung yang dengan menggunakan sarana alat elektronik atau sarana komunikasi, misalnya handphone dihubungi secara langsung," ujarnya.
KPK menargetkan responden sebanyak 214 ribu dalam survei ini. Survei itu nantinya akan disebar melalui WhatsApp dan e-mail ke 2 juta orang.
"Tapi prinsipnya kita akan melakukan wawancara dengan target responden sangat besar ada 214.106 responden yang mengisi kuesioner SPI, sedangkan yang di kontak melalui WhatsApp blast maupun e-mail blast itu untuk diminta kesediaan mengisi kuesioner ada sekitar 2 juta orang," ujarnya.
Lebih lanjut, Alex menegaskan broadcast yang tersebar soal survei yang dilakukan KPK itu benar adanya.
"Jadi kita menyebar apa lewat WhatsApp maupun e-mail itu dan beberapa kali saya ditanya oleh masyarakat atau orang yang kebetulan mendapatkan WA itu kan apakah benar ini dari KPK dan saya sampaikan 'Ya benar bahwa KPK memang mengirimkan permintaan untuk menjadi responden atau survei melalui WhatsApp maupun e-mail'," katanya. (detikcom/c)
