Surya Paloh-Airlangga Sepakat Kawal Pemerintahan Presiden Jokowi Hingga Selesai

* Harapkan Isu Penundaan Pemilu Tidak Jadi Polemik

375 view
Surya Paloh-Airlangga Sepakat Kawal Pemerintahan Presiden Jokowi Hingga Selesai
(Foto :Antara/HO-DPP NasDem)
BERBINCANG : Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto berbincang saat bertemu di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (10/3). 

Jakarta (SIB)

Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersepakat untuk mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma'aruf Amin hingga selesai.


Surya Paloh mengatakan hal itu usai bertemu Airlangga Hartarto di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (10/3). Pertemuan itu berlangsung hampir tiga jam.


Menurut dia, pertemuan itu membicarakan agar sepenuh hati untuk mengawal jalannya roda pemerintahan Jokowi berjalan mulus stabil hingga akhir periode masa kepemimpinan saat ini.


"Kami juga punya kesepakatan untuk tetap berupaya setulus hati dengan out pun kinerja yang optimal agar roda pemerintahan Presiden Jokowi berjalan efektif sampai akhir masa jabatan," kata Surya.


Surya Paloh pun menyambut hangat kedatangan Airlangga beserta fungsionaris Partai Golkar di NasDem Tower.


"Hari ini DPP NasDem kedatangan tamu sekaligus sahabat, Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya beserta sejumlah fungsionaris," katanya.


Menurut dia, kedatangan Airlangga itu laksana adik yang datang mengunjungi kakaknya serta dalam rangka meningkatkan sinergitas di antara kedua partai politik dalam membangun bangsa.


"Tentu ini merupakan suatu kunjungan silaturahmi yang benar-benar memberikan arti tersendiri bagi keinginan kedua institusi partai politik ini untuk membangun sinergitas yang memang harus terus diperkuat dan memang selama ini kuat untuk lebih diperkuat lagi," kata Surya.


Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, kedatangan dirinya beserta rombongan mendapat sambutan yang hangat dari keluarga besar Partai NasDem.


Pihaknya pun mengaku terpesona dengan kondisi NasDem Tower yang sangat modern di seantero gedung partai politik yang pernah dia kunjungi.


"Pertemuan ini sangat bersahabat. Kami keliling dan kami mengapresiasi gedung partai yang sangat modern. Saya pernah berkunjung ke partai lain di luar negeri, kalah keren dengan kantor Partai NasDem ini. Pertemuan sangat membanggakan dan silaturahmi sangat dalam," katanya.


Airlangga didampingi Sekjen Golkar, Lodewijk F Paulus, Wakil Ketua Umum Nurul Arifin, dan Wakil Ketua Umum Agus Gumiwang Kartasasmita serta Airin Rachmi Diany juga membahas perkembangan bangsa dan berkeliling melihat berbagai fasilitas milik NasDem Tower.


Pertemuan juga membahas bagaimana untuk memberikan arti kemampuan institusi partai politik kepada bangsa dan kemaslahatan negeri ke depan.


Tidak Jadi Polemik

Pertemuan Surya Paloh dan Airlangga Hartarto, keduanya tidak menampik adanya pembahasan terkait isu penundaan Pemilu 2024.


"Terus terang saja kami mendiskusikan hal itu," kata Surya Paloh.


Surya Paloh mengatakan dirinya dan Airlangga membahas berdasarkan perspektif masing-masing terkait wacana itu. Meski berbeda sikap, dia tak ingin perbedaan itu menjadi polemik berkepanjangan.


"Kita berbicara dari perspektif partai yang ada yang semuanya adalah mencari pemikiran-pemikiran yang lebih bisa bermanfaat untuk kemaslahatan bangsa dan negara seperti apa. Kesepakatannya jelas, kita bersama-sama tidak lagi mempermasalahkan masalah itu," ujarnya.


"Tidak perlu ada satu dikursus yang berkepanjangan. Silakan kalau memang para pihak bisa meyakini bahwasanya konsepsi gagasan tawaran pikiran itu bisa berjalan dan diteruskan. NasDem tetap menghargai, tapi NasDem tentunya sama saudara saya dari keluarga besar DPP Golkar, tidak ada perbedaan di antara kita," ujarnya.


Surya Paloh berharap perbedaan pendapat terkait penundaan pemilu tidak jadi polemik ke depan. Lebih baik, menurutnya, seluruh pihak memprioritaskan energi untuk fokus terhadap masalah yang penting.


"Jadi tidak ada polemik masalah ini lagi ke depan karena kami menyadari tetaplah sisa energi yang kita miliki harus bisa kita curahkan fokuskan untuk lebih produktif. Kita menghadapi sebuah ancaman resesi baru karena pergolakan dunia yang ada terjadi di dunia internasional," ucapnya.


Sementara itu, Airlangga mengatakan apa yang diusulkan hanyalah menyerap aspirasi yang timbul di masyarakat.


"Tentu kami dari kami dari Partai Golkar, kami sudah sampaikan bahwa pertama tentu di masyarakat ada suara-suara yang harus kami serap. Kemudian, kedua, sudah bahas bahwa politik itu adalah kesepakatan dengan para ketua umum partai dan banyak hal yang harus dibahas, terutama ketua-ketua umum partai yang mendukung Bapak Presiden," ujarnya.


Airlangga mengatakan Presiden Jokowi pun menghargai adanya aspirasi yang muncul di masyarakat. Namun harus disesuaikan dengan koridor hukum yang ada.


"Dari Bapak Presiden sendiri sudah jelas bahwa aspirasi demokratis itu tetap harus tumbuh, namun juga tentu kita melihat koridor-koridor yang ada, sehingga tentu biasanya dalam hal-hal tertentu komunikasi antarpimpinan partai politik menjadi penting, namun tentu kita melihat ke depan ini tantangan kita ini besar sekali dan kami berkonsentrasi untuk menangani tantangan yang terbesar," ucapnya.


Batal

Partai NasDem juga dikatakan batal menggelar konvensi calon presiden (capres) 2024 yang sudah digembar-gemborkan sejak tahun lalu. Surya Paloh mengkonfirmasi pembatalan konvensi capres tersebut.


"Batallah itu, dan pernah saya terangkan," kata Surya Paloh.


Namun Surya Paloh tak menjelaskan lebih detail soal pembatalan konvensi capres itu. Lantas, mengapa NasDem membatalkannya?


Terpisah, Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali mengungkapkan inti alasan NasDem membatalkan konvensi capres 2024. Alasannya, sejumlah partai yang NasDem anggap calon mitra strategis lebih memprioritaskan ketua umum masing-masing untuk menjadi capres.


"Masalahnya adalah, karena suara tidak cukup, harus membutuhkan mitra untuk melakukan konvensi. Sayang seribu sayang, beberapa partai yang kemudian kita anggap sebagai mitra strategis, semua mengedepankan, mereka mau menjadikan ketua umum mereka sebagai calon presiden," ungkap Ahmad Ali.


"Untuk itulah kemudian tidak bisa melaksanakan konvensi, karena konvensi yang kemudian harus memenuhi syarat elektoral, presidential threshold itu sama saja konvensi lucu-lucuan kan," kata anggota Komisi III DPR RI itu. (Antaranews/detikcom/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com