Sinyal Bagus Menteri BUMN untuk Revisi UU Nomor 33 Tahun 2004

Tagor Aruan: Sudah 31 Tahun DBH Perkebunan Terkendala


117 view
Tagor Aruan: Sudah 31 Tahun DBH Perkebunan Terkendala
Foto Ist/harianSIB.com
Tagor Aruan, surveyor ekonomi nasional dan praktisi bisnis pertanian
Medan (SIB)
Pernyataan dan kesiapan Menteri BUMN Erick Tohir untuk rekomendasi dan usulan revisi atau pembuatan Undang-Undang (UU) baru demi realisasi dana bagi hasil (DBH) perkebunan di Sumatera Utara, dan daerah lain di Indonesia, dinilai sebagai 'sinyal bagus' perekonomian daerah.

'Sinyal bagus' itu dicetuskan Erick Tohir di acara temu ramah dengan warga Sumut dengan topik Kebangkitan Ekonomi Sumut Pasca Pandemi Covid-19, di auditorium GBI eks Sumatera Village Resort jalan Djamin Gintings Simpang Selayang Medan pada Minggu (9/1) lalu.

"Respon Menteri Erick Tohir tentang DBH Perkebunan itu memang singkat tapi tegas. Singkat bahwa dia siap mengajukan revisi atau penerbitan UU baru melalui menteri terkait, tapi tegas juga bahwa DBH memang jadi masalah serius yang butuh atensi besar. Ini harus diapresiasi karena terkesan didiamkan sejak 2012 setelah terkendala sejak 1990 di masa Gubernur Raja Inal Siregar. Itu berarti, DBH Perkebunan sudah 31 tahun terkendala," ujar Tagor Aruan, surveyor ekonomi nasional dan praktisi bisnis pertanian di Sumut, kepada pers di Medan, Kamis (13/1).

Selaku fungsionaris Koperasi Tani di Serdangbedagai, Tagor mengungkap desakan serius alokasi DBH Perkebunan di Sumut bermula ketika Ketua Umum SBSI Dr Muchtar Pakpahan SH melontarkan wacana agar semua PTPN di Indonesia dilebur menjadi badan usaha daerah yang total dikelola rakyat atau petani. Selain menjamin produksi sawit dan karet untuk kesejahteraan rakyat dan percepatan pembangunan daerah, juga untuk mengakhiri maraknya praktek (dugaan) korupsi di kalangan pejabat dan petinggi BUMN di jajaran PTPN selama ini.

Ketika itu, jelang Pilpres 2004, Muchtar Pakpahan juga mencetuskan wacana 'pangkas' 500 ribu PNS se-Indonesia agar beralih menjadi petani 'tuan rumah di tanah sendiri' untuk mengelola lahan-lahan pertanian di semua perkebunan negeri ini.

Namun, wacana itu kandas karena Muchtar gagal jadi Capres di Pilpres 5 Juli 2004, lalu terbit pula UU Nomor 33/2004 pada 15 Oktober 2004.

Lima tahun kemudian (10 Oktober 2009), Ketua DPD RI Prof DR Ginandjar Kartasasmita menggelar seminar nasional tentang Formula Perimbangan DBH Perkebunan di Jakarta, yang dihadiri 16 Gubernur dari 18 provinsi yang punya perkebunan besar (sawit, karet) di Indonesia.

"Hasil seminar atau rekomendasinya ketika itu adalah: (1). Revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 atau kompensasi penyertaan modal ke daerah. (2). Redistribusi pajak ekspor ke daerah, dan (3). Alokasi profit sharing dari setiap perpanjangan HGU perkebunan kepada daerah (PAD). Tapi, dalam rapat kordinasi dan konsultansi dengan Menko Perekonomian (Hatta Radjasa) pada 14 Oktober 2009, harapan realisasi DBH Perebunan ini 'patah' dengan alasan 'samar' bahwa harus menempuh peninjauan kembali (PK) dan pembuatan peraturan baru. Tapi PK terhadap apa, malah tidak disebutkan," papar Tagor sembari menunjukkan data notulen seminar nasional tersebut.

Lalu, pada 17 September 2012, desakan realisasi DBH Perkebunan untuk Sumut kembali dipaparkan melalui seminar dan lokakarya (Semiloka) khusus di Hotel Danau Toba Internasional Medan yang digelar Partai Demokrat Provinsi Sumut, didukung DPRD Sumut dan Pemprovsu. Forum diskusi seru yang dikordinir (panitia) Drs Tahan M Panggabean itu sengaja menampilkan narasumber kritis dan vokal Drs John Tafbu Ritonga MEc (kini alm).

Semiloka itu digelar atas saran Direktur Otonomi Daerah Bappenas Himawan Hariyoga yang mengungkap realisasi DBH Perkebunan terkendala karena Bappenas tidak dilibatkan dalam proses perubahan UU dan regulasi terkait. Namun, rekomendasi panitia semiloka sebagai representasi harapan masyarakat Sumut, yang diteruskan kepada Bappenas bahkan kepada Presiden SBY (dua periode berkuasa, dariPartai Demokrat,) hingga kini (31 tahun sudah) tidak juga terwujud.

"Bahkan, jelang Pilkada Sumut 2013, Muchtar Pakpahan dalam Rakerda Partai Buruh di Sumut, menantang siapa calon Gubsu yang berani janji dan jamin DBH Perkebunan di Sumut akan direalisir pemerintah pusat, dengan atau tanpa revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 itu," ujar Tagor lagi sembari menunjukkan data-dokumen pribadi, copy kliping koran SIB edisi 7 Desember 2012. (A5/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com