Tender Proyek Konsultansi Rp 35 Miliar di PU BMBK Sumut Akhirnya Dibatalkan


292 view
Tender Proyek Konsultansi Rp 35 Miliar di PU BMBK Sumut Akhirnya Dibatalkan
Foto: Ist/harianSIB.com
Kepala Dinas PU BMBK Sumut, Ir Bambang Pardede
Medan (SIB)
Pasca pro-kontra publik dan 'ribut-ribut' para rekanan lokal atas kebijakan disatukannya proyek konsultansi senilai Rp34,9 miliar di Dinas PU Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Sumatera Utara menjadi satu paket saja, tender proyek tersebut akhirnya dibatalkan pada Senin (24/1) untuk diulang pada waktu yang belum ditentukan.

Tim atau kelompok kerja (Pokja) 001-JK yang terdiri dari tujuh personil (anggota) yang membuat dan menandatangani berita acara rapat pembahasan (BARP) proses tender proyek dengan nama paket pengadaan konsultan manajemen konstruksi pada Satuan Kerja Dinas PUBMBK Provinsi Sumut, menyebutkan tender tidak dapat dilanjutkan karena terjadi gangguan akses jaringan data atau server pada sistem pengadaan secara elektronik dalam proses layanan pengadaan secara elektronik (SPSE-LPSE) Pemprov Sumut.

"Gangguan sistem pada aplikasi di SPSE terpantau sejak 14 Januari 2022 melalui akun Pokja yang meliputi database paket pada aplikasi yaitu nama OPD (instansi), lokasi pekerjaan (proyek), syarat kualifikasi dan dokumen kualifikasi yang hilang.

Seleksi paket konsultansi tidak dapat dilanjutkan pada aplikasi versi 4.4 dan baru bisa dilanjut dengan aplikasi versi 4.5.

Pokja akan kembali menayangkan paket tersebut setelah pengguna anggaran membuat kembali paket pada aplikasi SPSE versi 4.5 yang dilaporkan kepada unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ)," sebut tim Pokja pada naskah berita acara tertanggal 24 Januari 2022, yang diperoleh , Selasa malam (25/1).

Tim Pokja 001-JK yang menangani proses tender proyek pengadaan untuk pemilihan pelaksana Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai pagu anggaran Rp 35 miliar dan nilai harga perhitungan sendiri (HPS) Rp 34,929 miliar itu, terdiri dari tujuh personil, yaitu: Ubaidillah Alasyari ST MSi, Irwansyah Perwiranegara ST, Lisbeth Lasmaria Turnip ST MT, Habibi Lubis ST, Yus Adly Lubis ST, Rika Hesty Bangun SKM dan Selvina SE.

Pada berita acara dengan dua poin masing-masing empat dan dua ayat penjelasan, mereka memaparkan kronologi dan kondisi gangguan server tersebut. Bahwa tender tidak dapat dilanjutkan berdasarkan surat LPSE Provinsi Sumut Nomor: 165/PBJ/II/2022 tanggal 24 Januari 2022 perihal laporan permasalahan di sistem aplikasi SPSE pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi dan proyek jalan dan jembatan provinsi untuk kepentingan strategis daerah Provinsi Sumatera Utara pada tender Dinas BMBK tahun anggaran 2022, juga setelah berkordinasi dan konsultasi dengan LKPP RI secara lisan via telepon. Hal itu (pembatalan tender) juga terjadi akibat sistem SPSE versi 4.4 yang 'error' sehingga sebagian data tender dan data base pada kedua paket tersebut (proyek konsultansi yang Rp34,9 miliar dan proyek konstruksi yang Rp2,7 triliun) tidak dapat lagi diakses dan diproses lebih lanjut.

Dengan klaim (pada berita acara) telah melampirkan bukti berupascreenshot, pihak Pokja menyatakan saat ini sistem SPSE telah di-upgrade dengan SPSE versi 4.5. Selain itu, pokja juga telah membuat tembusan atas laporannya kepada pihak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan lnspektorat Provinsi Sumatera Utara (APlP).

Ditunda
Sementara, Kepala Dinas PU BMBK Sumut Ir Bambang Pardede, menyatakan proses tender atau lelang kedua paket proyek (konsultansi dan konstruksi) yang menggunakan dana APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022-2024 itu, bukanlah dibatalkan, tetapi hanya ditunda untuk diulang setelah jaringan server kembali aman-lancar.

"Itu proyek bukan batal atau dibatalkan, tapi sifatnya ditunda dan akan dibuka lagi (tendernya) setelah sistem jaringan servernya pulih di-upgrade. Sistem server pada LPSE ini sifatnya kan sentral dan nasional, jadi kita sama sekali tidak bisa intervensi," katanya kepada pers di kantornya, Rabu petang (26/1).

Secara khusus dia membenarkan adanya pembahasan khusus dan serius soal gangguan sistem pada aplikasi SPSE-LPSE tersebut dalam rapat Pokja, untuk menindaklanjuti proses pemilihan penyedia jasa (tender antar rekanan) khususnya pada tahap pra-kualifikasi. Hingga 24 Januari 2022, proses tender sudah memasuki tahapan evaluasi kualifikasi oleh para peserta yang hanya diikuti sembilan perusahaan.

Ketika dikonfirmasi secara khusus tentang gangguan jaringan atau sistem server hanya sebagai tradisi dan modus 'pengarahan proyek kepada calon pemenang lelang pada kalangan rekanan tertentu', seperti yang sering terjadi dalam praktek lelang selama ini, Bambang membantah dan menolak komentar. Alasannya, selain saat ini sedang fokus dan konsentrasi menjalankan amanat Pemprov Sumut untuk perbaikan kualitas jalan raya provinsi yang selama ini hancur-lebur, juga karena tak ingin terjebak dalam polemik pro-kontra publik di kalangan rekanan (konsultan dan kontraktor) terkait proyek konsultansi dan proyek konstruksi di Dinas PU BMBK Sumut saat ini. (A5/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com