Terbukti Korupsi Rp 215 juta, Dirut PD PAUS Siantar Dihukum 4 Tahun Penjara

* Dokter Cantik Dihukum karena Pungli Dana BOK Puskesmas di Langkat

151 view
Terbukti Korupsi Rp 215 juta, Dirut PD PAUS Siantar Dihukum 4 Tahun Penjara
Foto Istimewa
Mantan Dirut PD Pembangunan dan Aneka Usaha (PAUS) Herowhin Tumpal Fernando Sinaga  (46) divonis 4 tahun penjara, karena terbukti membuat pengeluaran kas yang tidak benar sebesar Rp 215 juta. 
Medan (SIB)
Mantan Dirut PD Pembangunan dan Aneka Usaha (PAUS) Herowhin Tumpal Fernando Sinaga (46) divonis 4 tahun penjara, karena terbukti membuat pengeluaran kas yang tidak benar sebesar Rp 215 juta.

Hakim Ketua Mian Muthe yang bersidang virtual di ruang Cakra 4 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (4/10), juga menghukum terdakwa dengan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar Uang Pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp 215 juta subsider 1 tahun 3 bulan penjara.

Menurut majelis hakim, terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan majelis hakim lebih rendah dibanding tuntutan JPU Nixon A Lubis dari Kejari Pematangsiantar yang menuntut terdakwa 5 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan dan uang pengganti (UP) kerugian negara Rp 215 juta subsider 2,5 tahun penjara.

Dalam dakwaan disebutkan, sebagai perusahaan daerah yang baru dibentuk maka operasional perusahaan PD PAUS berasal dari Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Modal yang diserahkan ke PD Pembangunan dan Aneka Usaha adalah sebesar Rp 50 miliar, yang diberikan secara bertahap ke PD.PAUS, untuk tahun 2014 diberikan penyertaan modal sebesar Rp 4 miliar.

Dana sebesar Rp 4 miliar itu, dipergunakan untuk operasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Pendapatan (RKAP) PD PAUS.

Sesuai RKAP, biaya pegawai Rp 1.994.579.306, biaya kantor Rp 1.099.617.600, biaya pemeliharaan Rp 305.000.000, biaya peningkatan SDM sebesar Rp 350.803.094, biaya kegiatan pameran Rp 300 juta.

Dengan begitu, sisa dana penyertaan modal tahun 2014 sebesar Rp 1.340.878.810,- yang berada di Kas PD PAUS ( rekening Bank BTN Pematangsiantar) dan disatukan dalam penyertaan Modal tahun 2015.

Selain itu, ada pembelian kelengkapan dan alat tulis kantor yang tidak benar, seperti ATK, foto copy dan cetakan, lemari dua pintu, lemari arsip Badan Pengawas dan lemari arsip direksi.

Berdasarkan perhitungan auditor Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Sumut, terdapat Pengeluaran yang tidak benar sebesar Rp 215 juta.

Dokter cantik dihukum
Di hari yang sama Mantan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Kapuskesmas) Desa Teluk, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat dr Hj Evi Diana juga divonis 14 bulan penjara di ruang Cakra 2 Pengadilan Tipikor Medan. Dokter berparas cantik itu juga dihukum membayar denda Rp50 juta subsidair (bila denda tidak dibayar maka diganti dengan 1 bulan kurungan).

Majelis hakim diketuai Jarihat Simarmata dalam amar putusannya menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji atau korupsi berbau suap (gratifikasi) dengan cara memotong alias melakukan pungutan liar (pungli) secara berkelanjutan terhadap dana operasional para tenaga kesehatan (nakes) di puskesmas yang dipimpinnya.

"Dari fakta-fakta terungkap di persidangan, majelis hakim menilai pidana Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, telah terbukti," urai Jarihat.

Hal memberatkan, perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan praktik-praktik korupsi. Sedangkan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan masih memiliki tanggungan keluarga.

“Saudara penuntut umum, terdakwa maupun PH terdakwa sama-sama memiliki hak selama 6 hari untuk pikir-pikir. Apakah menerima atau melakukan upaya hukum banding atas putusan ini," pungkasnya.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan 6 bulan dibandingkan tuntutan JPU dari Kejari Langkat. Sebab pada persidangan sebelumnya, Aron Siahaan menuntut terdakwa agar dipidana 20 bulan (1 tahun dan 8 bulan penjara) dan denda Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Pada persidangan beberapa pekan lalu, terdakwa dr Hj Evi Diana menerangkan, setelah berbincang-bincang dengan bendahara lama, dia pun tidak bisa menolak 'kebiasaan' pungli tersebut.

Bendahara Siti Syarifah kembali meneruskan 'kebiasaan' dengan langsung melakukan pungutan sebesar 40 persen biaya transportasi dari mata anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Desa Teluk di 3 Tahun Anggaran (TA), sejak 2017.

Bedanya untuk TA 2018 dan 2019, biaya transportasi per triwulan ditransfer ke rekening para bidang desa dan pegawai lainnya. Mereka kemudian (juga menyetorkan 40 persen-red) kepada Bendahara yang baru, Muhammad Ridwan.

Dana pungli tersebut, imbuh terdakwa, disetorkan kepada salah seorang pejabat di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Langkat berinisial Hm. Total pungli dana operasional para nakes yakni Rp229 juta lebih. (A17/a)


Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com