Terima Bansos, 31 Ribu PNS Bakal Diperiksa


179 view
Terima Bansos, 31 Ribu PNS Bakal Diperiksa
shutterstock
Ilustrasi: Terima bansos
Jakarta (SIB)
Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo tak mau tinggal diam soal temuan data 31 ribu PNS yang terima bansos. Dia mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan pada PNS yang masuk dalam data tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat apakah ada potensi pelanggaran yang dilakukan oleh PNS itu.

Tjahjo meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk memberikan data lengkap dari PNS yang disebut menjadi penerima bansos untuk diperiksa. Data itu terdiri dari nama lengkap, NIP, hingga instansi tempat PNS itu bekerja. Data itu diberikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di tiap instansi yang dimaksud untuk kemudian dilakukan investigasi lebih lanjut.

"Untuk memberikan hukuman disiplin kepada PNS yang dimaksud, Menteri Sosial harus memiliki data lengkap nama, NIP, dan instansi atau lokasi pegawai yang dimaksud. Untuk kemudian dilaporkan kepada PPK masing-masing agar melakukan investigasi terhadap yang bersangkutan," ungkap Tjahjo, Kamis (18/11).

Dia menilai perlu ada pemeriksaan lebih lanjut yang dilakukan kepada PNS yang disebut menerima bansos. Hal ini dilakukan untuk melakukan pengecekan apakah ada unsur kecurangan sehingga PNS itu mendapatkan bansos, atau memang hanya kesalahan pendataan.

Apabila dalam pemeriksaan terbukti ada tindakan kecurangan ataupun penyalahgunaan wewenang bisa saja PNS tersebut mendapatkan hukuman berupa sanksi disiplin kepegawaian. Termasuk salah satunya mengembalikan uang bansos apabila sudah diterima dan digunakan.

"Jika memang terbukti (ada pelanggaran) barulah dapat diberikan sanksi disiplin, termasuk pengembalian uang bansos," ungkap Tjahjo.

Mensos Risma sendiri mengaku sudah memberikan data-data PNS yang disebut menerima bansos ini kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Totalnya ada ada sekitar 31.624 ASN yang masuk dalam data bansos. Dari jumlah tersebut, yang masih aktif menjadi pegawai negeri ada sekitar 28.965 orang.

"Setelah kami serahkan ke BKN itu di data yang indikasi PNS itu ada 31.624 ASN, yang aktif setelah dicek di BKN itu 28.965 yang aktif, mungkin sisanya pensiun," ungkap Risma dalam konferensi pers virtual DTKS.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BKN Satya Pratama menyatakan pemeriksaan PNS yang menerima bansos akan dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian alias PPK masing-masing instansi. Dia bilang data dari Kemensos akan didalami oleh masing-masing PPK.

"Betul akan didalami," ujar Satya, Minggu (21/11).

Satya Pratama menjelaskan, pemeriksaan wajib dilakukan oleh instansi yang pegawainya terindikasi menerima bansos. Bila pemeriksaan tidak dilakukan, PPK-nya ikut terancam sanksi bila terbukti ada pelanggaran yang terjadi pada kasus PNS menerima bansos ini.

"Pemeriksaan wajib dilakukan, karena PPK yang bisa menjatuhkan hikuman disiplin. Jika tidak, PPK yang akan dikenai hukuman disiplin," ungkap Satya.

Hal ini sesuai dengan isi PP 94 tahun 2021 mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam beleid itu ada bagian yang menyatakan bahwa atasan atau pejabat yang berwenang yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dapat dikenai hukuman disiplin. (detikFinance/d)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com