Terkait Aturan Belajar Tatap Muka, Gubernur Edy Bantah Berselisih dengan Bupati Tapteng

* Keluarkan SE Syarat Pembukaan Belajar Tatap Muka di Sumut

183 view
(DOK. Instagram pribadi)
Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi 
Medan (SIB)
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi membantah kalau dirinya disebut sedang berselisih dengan Bupati Tapanuli Tengah, Bakhtiar Sibarani, terkait aturan pembukaan belajar tatap muka di sekolah pada masa pandemi Covid-19 saat ini."Ada berita saya lihat, Gubernur Sumut disebutkan berselisih lagi, apanya yang berselisih, bukan berselisihlah," kata Edy kepada wartawan saat ditemui di Rumah Dinas Gubernur Sudirman No. 41 Medan, Senin (8/2).

Gubernur juga mengibaratkan, kalau dirinya dengan Bupati Tapteng itu sebagai bapak dan anak, karena mereka berdua sama-sama bertugas melayani masyarakat, di mana gubernur di tingkat provinsi dan bupati di kabupaten. "Jadi tidak berselisih antara anak sama bapak," ujarnya.

Menurut dia, Bupati Bakhtiar Sibarani tidak salah dengan rencananya itu yang akan membuka sekolah di daerahnya. "Sebab Bakhtiar jelas menyampaikan syarat mau membuka sekolah itu, jika kasus Covid-19 di Tapteng telah berakhir. Jadi salah kalian menafsirkannya. Si Bupati itu mengatakan kalau Covid-19 itu memang selesai, atau sudah tak ada. Kalau itu iya, ya benarlah memang," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya Bupati Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani, menyampaikan rencananya, Kamis (4/2) untuk membuka belajar tatap muka di sekolah yang ada di daerahnya dalam waktu dekat. Bupati Tapteng Bakhtiar beralasan anak-anak sulit diawasi selama proses belajar dari rumah lewat daring atau zoom. Kemudian tidak semua siswa di Tapteng yang memiliki handphone.
Alasan lainnya karena pasien yang positif Covid-19 di Tapteng hingga kini tinggal 26 orang lagi. Sehingga jika 26 orang pasien itu sudah sembuh, menurut Bakhtiar tidak perlu disetujui atau tidak disetujui oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi. Nanti kepada gubernur, hanya sifatnya pemberitahuan.

Sementara itu di tempat yang sama, sebelumnya Gubernur Edy Rahmayadi juga mengatakan, kalau dirinya telah kembali mengeluarkan surat edaran terkait belajar tatap muka di sekolah dan dapat menjadi pedoman bagi daerah kabupaten/kota. Dalam Surat Edaran (SE) Nomor 360/1076/2021 tentang Antisipasi Peningkatan Covid-19 di Daerah dan Sanksi Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan tertanggal 7 Februari 2021 yang ditujukan kepada bupati/wakil kota se-Sumut, Gubernur Edy tidak paku mati soal pembukaan belajar tatap muka di sekolah.

Syaratnya, kata gubernur, jika kasus Covid-19 telah turun signifikan dan terpenuhi indikator-indikator pengendalian pandemi Covid-19 di Sumut.

Membuka belajar tatap muka di sekolah, juga harus memastikan terlaksananya verifikasi tim minitoring dan evaluasi persiapan pembelajaran tatap muka ke sekolah-sekolah sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendikbud, Menteri Agama, Menkes, dan Mendagri Nomor 04/KB/2020/, Nomor 737/2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada TA 2020/2021 di masa pandemi Covid-19.

Edy mengatakan, selama kasus Covid-19 masih ada, belajar tatap muka di sekolah belum diizinkan. Makanya bupati/wali kota diminta tetap mempedomani surat Gubernur Sumut Nomor 420/001/2021 tertanggal 4 Januari 2021.

Dalam surat edaran itu, gubernur menegaskan seluruh komponen masyarakat memutus transmisi dan menekan penyebaran Covid-19 dengan cara sosialisasi dan melaksanakan gerakan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas.

Juga diminta untuk melakukan operasi serentak disiplin protokol kesehatan Covid-19 secara masif di wilayah masing-masing, dengan mengaktifkan peran para camat maupun kepala desa, termasuk dukungan Puskesmas dalam melaksanakan 3 T (testing, tracing dan treatment).

Lalu masyarakat Sumut juga diingatkan, bahwa dalam penanggulangan wabah dan penegakan protokol kesehatan, wajib ditaati sesuai pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Beberapa peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhi, yakni UU Nomor 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular pasal 14 ayat 1, yakni barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam Pidana Penjara selama-lamanya 1 tahun atau denda Rp 1 juta.

Pasal 14 ayat 2, yakni barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya penanggulangan wabah diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500 ribu.

Lalu UU Nomor 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 93 yang berbunyi, setiap orang yang tidak mematuhi dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100 juta. (M11/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com