FPI: Tidak Peduli, Tidak Ada Manfaat

Tidak Miliki AD/ART, Kemendagri: FPI Tidak Lagi Ormas Terdaftar

Twitter Suspend Akun FPI

235 view
FOTO/DOK.SINDOnews
Kemendagri memastikan bahwa ormas Front Pembela Islam (FPI) tidak terdaftar sejak status terdaftarnya berakhir pada Juni 2019. 
Jakarta (SIB)
Front Pembela Islam (FPI) tidak lagi berstatus organisasi masyarakat yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benny Irwan mengatakan syarat yang tidak terpenuhi oleh FPI karena tidak memiliki AD/ART.
Benny juga menampik isu yang menyebutkan Kemendagri tidak perpanjang masa FPI sebagai ormas karena ideologi. Selain itu, Benny menuturkan, pihak FPI sendiri mengamini menunda perpanjangan karena belum bisa menyerahkan dokumen AD/ART.

"Karena itu belum ada, dan biasanya menyusun AD/ART itu saat Munas. Jadi karena FPI tidak bisa memenuhi persyaratan itu mereka mengatakan sementara kami tidak memperpanjang dulu karena enggak mungkin memenuhi itu karena kami belum Munas," ujar Benny, Sabtu (21/11).

Benny mengatakan, saat mengajukan perpanjangan masa surat keterangan terdaftar (SKT), FPI merupakan ormas yang tidak berbadan hukum. Status hukum satu ormas, ujar Benny, dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Sedangkan, fungsi SKT di Kemendagri adalah syarat agar satu ormas tercatat di Kemendagri meski tidak berbadan hukum. Lebih lanjut, Benny menuturkan masa berlaku SKT selama 5 tahun.

Berdasarkan catatan di Kemendagri, Benny menyebut FPI sudah tercatat 3 kali perpanjang status keanggotaan sebagai ormas.
"FPI itu sebenarnya sudah sejak beberapa tahun yang lalu sudah terdaftar di Kemendagri. Kalau enggak salah SKT FPI itu sudah tiga kali," tuturnya.

"Kemarin teman-teman FPI itu masih ingin memperpanjang SKT, tapi dalam prosesnya masih ada persyaratan yang belum dipenuhi."
Tanpa adanya status sebagai ormas yang terdaftar, Benny menilai, FPI tidak tepat melakukan kegiatan apapun.

"Idealnya kalau mereka memahami tidak boleh ada apa-apa, tidak boleh ada kegiatan, tidak boleh ada apa-apa sebagai ormas. Harusnya kan begitu," tuturnya.

Tak Ada Manfaat
Sementara itu, FPI tak peduli SKT tak diterbitkan Kemendagri karena dinilai tak ada manfaatnya.

"FPI nggak peduli. Mau diterbitkan atau tidak diterbitkan SKT, toh bagi FPI tidak ada manfaat sedikit pun. Tanpa SKT pun FPI tetap akan menjadi pembela agama dan pelayan umat," kata Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar lewat keterangannya, Sabtu (21/11).

Aziz mengatakan, ormas tidak wajib mendaftarkan diri ke Kemendagri. Pendaftaran tersebut, kata Aziz, hanya sebagai akses untuk mendapatkan dana bantuan APBN. "FPI selama ini mandiri secara dana, tidak pernah minta dana APBN," ujar Aziz.

Aziz mengatakan, FPI sebenarnya sudah membuktikan diri dengan mendaftar ke pemerintah selama 20 tahun terakhir. Namun, sambung Aziz, FPI tidak pernah memanfaatkan SKT tersebut. "FPI sudah menyerahkan semua syarat administrasi yang diminta pemerintah. FPI sudah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama dan dokumen syarat administrasi itu secara formal seharusnya sudah cukup, SKT adalah masalah administrasi saja," ujar dia.

Sebelumnya, FPI pernah terdaftar sebagai salah satu ormas di Kemendagri. Namun status terdaftar itu telah berakhir pada Juni 2019.

"FPI pernah terdaftar sebagai salah satu ormas di Kementerian Dalam Negeri dan terakhir status terdaftarnya berakhir pada Juni 2019," kata Kapuspen Kemendagri Benny, Jumat (20/11).

Benny mengatakan, saat itu FPI pernah mengajukan perpanjangan SKT. Namun perpanjangan itu tidak bisa terwujud karena menurut dia, ada persyaratan yang belum dipenuhi FPI.

Apa persyaratan yang belum dipenuhi FPI tersebut?

"AD/ART organisasi," ujar Benny singkat.

FPI belum memuat salah satu AD/ART yang diwajibkan dalam undang-undang. Seharusnya AD/ART memuat klausul tentang penyelesaian konflik internal. Karena itu belum dipenuhi, lanjut Benny, SKT FPI tidak bisa diperpanjang.

"(FPI) tidak terdaftar sebagai ormas di Kemendagri," tegas Benny saat ditanya soal dampak dari SKT FPI yang sudah kedaluwarsa.

Suspend
Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FPI juga menuding Twitter telah menghapus logo mereka di akun @DPPFPI_ID. Kali ini, akun tersebut secara resmi ditangguhkan (suspend) oleh Twitter.

Informasi ini dapat dilihat ketika kita mengunjungi akun tersebut, halaman akun menampilkan keterangan bahwa akun ditangguhkan karena dianggap melanggar aturan Twitter.

Sebelumnya, DPP FPI menyebut insiden dihapusnya logo dan header di akun @DPPFPI_ID bersamaan dengan momen kepulangan Habib Rizieq Syihab ke Indonesia.

"Logo FPI dianggap melanggar Peraturan @TwitterID, Jika nanti di Suspend, kami titip tagar #WelcomeBackIBHRS tetap rajai TTI. Afwan wa Syukron.," cuit @@DPPFPI_ID," Selasa (10/11).

Dalam tweet itu juga, DPP FPI menyertakan logo dan header yang seharusnya terpajang di akun mereka. DPP FPI pun melampirkan bukti pernyataan tertulis dari Twitter yang menilai akun @DPPFPI_ID melanggar peraturan layanan media sosial microblogging ini.
Twitter mengatakan, akun @DPPFPI_ID dianggap melanggar peraturan menyangkut gambar kekerasan atau konten dewasa pada gambar profil.

"Anda tidak diperkenankan menyertakan gambar kekerasan atau konten dewasa pada foto profil atau gambar header profil. Kami menganggap gambar kekerasan sebagai setiap bentuk media yang menampilkan kesadisan terkait, cedera parah, atau prosedur pembedahan. Sedangkan konten dewasa adalah setiap media yang menampilkan pornografi dan/atau dimaksudkan untuk menimbulkan dorongan seksual," tulis Twitter yang diikuti sebuah link untuk mengetahui lebih lanjut kebijakan ini. (Merdeka.com/detikcom/detiknet/d)
Penulis
: Redaksi
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com