Tito: Kalau Calon Kepala Daerah Tak Patuh Protokol Kesehatan, Bully Saja Ramai-ramai


281 view
Tito: Kalau Calon Kepala Daerah Tak Patuh Protokol Kesehatan, Bully Saja Ramai-ramai
Tito Karnavian
Jambi (SIB)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Pilkada 2020 dilaksanakan sesuai protokol kesehatan pencegahan virus corona atau Covid-19. Dia meminta para calon kepala daerah tak membuat keramaian saat masa kampanye.

"Nantinya itu untuk masa kampanye dilarang konvoi, arak-arakan dengan cara keramaian. Kita dorong nanti kampanye pakai cara virtual saja bagi setiap kepala daerah yang ikut dalam bursa Pilkada nanti," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 dengan Pengarahan Kepada Satgas Covid-19 di Jambi, Rabu (26/8).

Dia mengatakan saat ini banyak penyelenggara acara yang bisa menjalankan kegiatan secara virtual. Tito meminta semua pihak beradu kreativitas di tengah pandemi Corona.

"Sekarang kan banyak IT, lalu event organizer (EO) yang bisa menjalankan cara virtual ini. Di masa pandemi inilah semua kandidat harus saling berlomba-lomba adu gagasan mereka biar warga pun aman dari keramaian yang menularkan Covid-19," ujar Tito.

Tito menyebut masa kampanye ini harus dijadikan para calon kepala daerah sarana mengingatkan warga pentingnya penggunaan masker. Dia juga meminta kepala daerah beradu ide memutus penyebaran virus Corona.

"Di situ kepala daerah harus tunjukkan kepada masyarakat pentingnya memakai masker, lalu harus selalu cuci tangan terus selalu gunakan hand sanitizer. Tidak hanya punya ide memutus mata rantai penularan, tetapi setiap kepala daerah harus juga punya cara untuk membangkitkan lagi perekonomian warga sejak pandemi ini masuk dalam negeri," ujar Tito.

Tito mengajak masyarakat ramai-ramai mem-bully calon kepala daerah yang tak mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Dia mengatakan calon kepala daerah yang seperti itu tak layak dipilih.

"Kalau mereka-mereka itu yang calon kepala daerah itu yang maju Pilkada lalu tidak taat dan tidak mengikuti protokol kesehatan ya bully saja ramai-ramai. Biar bully itu lebih menjadi sanksi sosial bagi calon kepala daerah itu. Untuk apa dipilih. Itu malah tidak melakukan tindakan yang baik di masa pandemi ini," ujarnya.

"Kita kan harus memilih kepala daerah yang mampu mengendalikan pandemi dan dampak sosial ekonomi. Bukan malah melanggar," lanjut Tito.

Tak Efektif
Sementara itu, menurut PKS, ajakan itu tidak efektif untuk mencegah kerumunanan.

"Ajakan mem-bully tidak efektif untuk mencegah kerumunan," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Rabu (26/8).

Mardani mengatakan meskipun niat Tito itu baik agar Pilkada 2020 nanti tak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Tapi, kata Mardani, peraturan KPU justru membolehkan kampanye langsung dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Niat Mendagri baik agar Pilkada Desember 2020 tidak jadi klaster baru Covid-19. Tapi Peraturan KPU membolehkan sekali untuk Pilkada kabupaten/kota dan dua kali untuk Pilkada provinsi dengan jumlah kehadiran maksimal 50% dari kapasitas dan menerapkan protokol Covid-19 dengan ketat," ucap Mardani.

Menurut Mardani, alangkah baiknya Mendagri Tito membantu KPU dalam pelaksanaan Pilkada 2020 agar protokol kesehatan Covid-19 dapat dilakukan secara ketat. Karena, kata dia, Kemendagri sebagai pembina kepala daerah memiliki kewenangan moral dan administratif untuk mengarahkan para kepala daerah agar masyarakat disiplin menjalankan protokol tersebut.

"Di Korea 2 kementerian yang dapat porsi utama: Kementerian Kesehatan untuk memperkuat infrastruktur hingga tingkat desa dan Kementerian Dalam Negeri untuk mendisiplinkan masyarakat. Keduanya jadi kunci sukses," katanya. (detikcom/f)
Penulis
: redaksisib
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com