Tokoh NU Nilai Pemerintahan Baru Afghanistan Tak Cerminkan Perubahan


123 view
Tokoh NU Nilai Pemerintahan Baru Afghanistan Tak Cerminkan Perubahan
Foto: tangkapan layar wikipedia
(ilustrasi) logo nahdlatul ulama.
Jakarta (SIB)
Pemerintahan baru Afghanistan di bawah Taliban yang baru diumumkan masih jauh dari yang diharapkan dunia Internasional. Sebab, pemerintahan baru ini masih didominasi oleh tokoh-tokoh Taliban yang dikenal konservatif dan garis keras, serta belum mewakili semua faksi yang ada di negara itu.

"Kalau melihat figur-figurnya tentu janji perubahan yang pernah disampaikan sebelumnya masih terlihat remang-remang. Masih jauh dari inklusif seperti diharapkan dunia internasional, termasuk Indonesia," kata Wakil Sekjen PBNU KH Abdul Mun'im DZ saat dihubungi , Rabu (8/9).

Mun'im, yang dikenal pernah beberapa kali terlibat dalam upaya mewujudkan perdamaian antara Afghanistan dan Taliban, menilai ada kesalahan strategi dari Pemimpin Tertinggi Taliban Mawlawi Hibatullah Akhundzada. Kesalahan yang dimaksud antara lain dengan mengizinkan beberapa tokoh Taliban di masa lalu yang konservatif. Ia antara lain menyebut Sirajuddin Haqqani yang menjadi Menteri Dalam Negeri. Begitu juga Perdana Menteri Mullah Mohammad Hassan Akhund, pernah menjadi Wakil Menteri Luar Negeri pada 1996-2001.

"Praktis yang moderat cuma Abdul Ghani Baradar yang menjadi Wakil Perdana Menteri," ujar Mun'im. Dia berharap Zabihullah Mujahid, juru bicara Taliban yang mengumumkan pemerintahan baru kepada pers, juga akan masuk ke kabinet untuk menambah kekuatan faksi moderat. "Saya mengenal Baradar dan Mujahid karena pernah ke Indonesia," imbuhnya.

Susunan kabinet yang diumumkan, papar Mun'ím, baru mewakili suku terbesar di Afghanistan, yakni Pashtun. Suku-suku lain ataupun faksi dan nonfaksi di negara itu masih belum terwakili. Karena itu, Abdul Mun'im DZ khawatir bila tidak segera mengakomodasi mereka, konflik masih akan terus berlanjut di Afghanistan.

"Ini kita belum berbicara soal janji-janji perubahan seperti menghormati HAM dan hak-hak perempuan ya. Karena itu, sulit membayangkan pemerintahan baru dapat optimal membangun bangsanya karena dukungan internasional sangat terbatas," kata sejarawan NU yang telah menulis dua buku tentang Afghanistan, 'Diplomasi Jalur Kedua: Peran NU dalam Perdamaian di Afghanistan' dan 'Axceleration of Peace in Afghanistan' itu. (detikcom/c)


Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com