Tol Sumatera Terancam Tak Tuntas 2024, Menteri Cari Bantuan ke LN


315 view
Tol Sumatera Terancam Tak Tuntas 2024, Menteri Cari Bantuan ke LN
(harianSIB.com/Hutama Karya)
Interchange Tanjung Mulia Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Medan-Binjai Seksi 1 Segmen Tanjung Mulia-Helvetia. Ilustrasi
Jakarta (SIB)
Proyek Tol Trans Sumatera ditargetkan harus tuntas sebagian besar pada 2024. Namun, untuk mencapai itu, pemerintah butuh bantuan investor.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, menawarkan investasi untuk penyelesaian proyek Tol Trans Sumatera kepada Amerika Serikat (AS).

"Trans Sumatera itu presiden beri arahan tuntaskan. Sebagian ruas sudah beroperasi dari Betung - Medan sampai pada Parapat. Lalu yang Medan ke Aceh kemarin waktu Antony Blinken (Menlu AS) datang kalau mau serius bantu ya bantu di sana," kata Luhut dalam pernyataannya dikutip, Senin (27/12).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono juga melakukan pendekatan kepada Turki para proyek Trans Sumatera juga beberapa infrastruktur lain.

Proyek tol itu di Trans Sumatera yaitu Jambi - Rengat dan ruas Rengat - Pekanbaru (Pekanbaru - Siak) dengan total panjang 282,7 km, proyek jalan tol Akses Ibu Kota Negara seksi III dan IV dengan total panjang 33,7 km. Serta proyek KPBU sektor perumahan zona 1 A IKN untuk 11.268 unit hunian (tahun pementasan 2021 hingga 2024.

"Kami sangat menantikan partisipasi Turki dalam pelaksanaan program-program pembangunan di Indonesia," kata Basuki dalam keterangan, Senin (13/12).

Kementerian PUPR sendiri sudah sempat mengubah target penyelesaian Tol Trans Sumatera.

TAK SEMUA TERSAMBUNG
Target penyelesaian tol Trans Sumatera berubah. Dalam RPJMN hingga 2024 seharusnya sudah bisa tersambung dari Lampung hingga Aceh, tapi rencana itu tertunda karena adanya kendala pembebasan lahan. Hal ini sudah disampaikan jauh-jauh hari oleh pemerintah.

"Dengan adanya keterbatasan lahan rencana awal target RPJMN bisa menyambung dari Aceh sampai Lampung hingga akhir 2024, tapi untuk saat ini kita akan bangun secara bertahap, artinya sampai 2024 kita upayakan menyambung dari Betung sampai Pekanbaru," kata Direktur Jalan Bebas Hambatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Budi Harimawan beberapa waktu lalu.

"Jadi nantinya menerus dari Lampung, Palembang, Sumatera Selatan, Jambi hingga Pekanbaru," katanya.

Proses pembangunan dibagi menjadi empat tahap. Dimana tahap satu sudah beroperasi sepanjang sekitar 500 km, sementara 550 km lagi dalam posisi konstruksi. Tahap kedua yang diusulkan menyambung Betung-Pekanbaru ada 574 km.

"Untuk menyambung Betung - Pekanbaru, saat ini baru ada dukungan loan untuk konstruksi 9 dari 15 seksi atau 350 km yang akan tersambung Betung - Jambi - Pekanbaru," katanya.

Lalu tahap tiga penyelesaian ruas Dumai - Kisaran dan Binjai - Aceh sepanjang 658 km dilakukan setelah 2024. Sementara tahap keempat adalah pembangunan feeder atau jalan tol penopang jalan Trans Sumatera sepanjang 542 km.

SEJAK 2021
Perihal Proyek Tol Trans Sumatera terancam berhenti sebenarnya sudah mengemuka sejak awal tahun 2021.
Hal itu diakibatkan Kontraktor Pelaksana, yaitu PT Hutama Karya (Persero) kekurangan atau defisit bantuan Penyertaan Modal Negara (PMN). Saat itu Hutama Karya butuh modal negara tak kurang mencapai Rp 66 triliun untuk menyelesaikan pembangunan tahap I saja, sedikit lebih besar yang semula disampaikan pemerintah yaitu Rp 60 triliun.

"Ini yang akan diprogramkan sampai 2023," kata Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto di Jakarta, 27 Januari 2021.

Dengan nilai modal tersebut, Budi menyebut saat itu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah melakukan audit. Audit ini dilakukan atas instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Budi pun berharap persero bisa mendapatkan PMN senilai Rp 25 triliun, khusus untuk tahun ini saja. "Sehingga proses di lapangan dapat berjalan dengan lancar," kata dia.

Akan tetapi, kebutuhan PMN Rp 25 triliun untuk 2021, atau Rp 66 triliun sampai 2023 ini jauh lebih besar dari yang sudah didapat Hutama Karya. Tahun 2021, delapan BUMN mendapatkan PMN Rp 37,38 triliun. Sementara, jatah Hutama Karya hanya Rp 6,2 triliun.

Sebelumnya, kabar soal nasib Tol Trans Sumatera ini dibeberkan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian. Ia menjelaskan proyek tersebut agak unik karena berdasarkan Keputusan Presiden pembangunan jalan bebas hambatan ini sepenuhnya merupakan penugasan.

Skema penugasannya kepada Hutama Karya yakni negara membantu bukan dengan dukungan konstruksi, melainkan dengan bantuan PMN. "Setelah kita lakukan evaluasi, sampai sekarang yang telah berjalan ternyata ada defisit PMN yang belum bisa dipenuhi sebesar Rp 60 triliun," kata Hedy dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, 27 Januari 2021.

Dengan defisit tersebut, menurut Hedy, jika tidak segera dipenuhi PMN-nya, otomatis proyek pembangunan Tol Trans Sumatera yang saat itu berjalan pun akan berhenti. (R1/CNBCI/Tempo/d)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com