Tunjangan Profesi Guru SPK Disetop, DPR Minta Aturannya Ditinjau Kembali


178 view
Tunjangan Profesi Guru SPK Disetop, DPR Minta Aturannya Ditinjau Kembali
Grandyos Zafna
Tunjangan Profesi Guru SPK Disetop, DPR Minta Aturannya Ditinjau Kembali
Jakarta (SIB)
Pemerintah menghentikan pemberian tunjangan profesi guru bagi guru non-PNS yang bertugas di satuan pendidikan kerja sama (SPK). Aturan ini tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020.

"Tunjangan profesi diberikan kepada guru bukan PNS yang memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi. Pemberian tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi guru pendidikan agama yang tunjangan profesi guru agama dibayarkan oleh Kementerian Agama dan guru yang bertugas di satuan pendidikan kerja sama," tulis Persesjen Nomor 6 Tahun 2020 pada pasal enam ayat satu dan dua.

Aturan tersebut membahas petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru bukan pegawai negeri sipil. Dalam aturan juga dijelaskan pemerintah sebetulnya masih memberikan tunjangan profesi guru non-PNS.
Kelompok yang berhak menerima tunjangan guru non-PNS telah diatur dalam Pasal 5 Persesjen 6/2020. Mereka yang masih menerima tunjangan profesi guru non-PNS adalah guru, guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan dan guru yang diberi tugas tambahan.

Tunjangan profesi guru non-PNS diberikan dalam bentuk uang melalui rekening bank penerima tunjangan. Mekanisme dan besaran tunjangan diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Menanggapi aturan tunjangan profesi guru non-PNS bagi guru SPK yang disetop, DPR mendesak segera dikembalikan seperti semula. Aturan tersebut telah membuat resah para guru yang bertugas di satuan pendidikan kerja sama.

"Peraturan ini membuat resah para guru sertifikasi di SPK, kita harus kembalikan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI DR H Abdul Fikri Faqih dalam keterangan yang diterima, Jumat (17/7).
Menurut Fikri, tunjangan profesi guru adalah hak semua tenaga pengajar yang telah mendapat sertifikasi sesuai amanah UU Guru dan Dosen. Para guru tersebut sudah menunaikan kewajibannya untuk mendapatkan sertifikasi. Maka mereka berhak atas pemberian tunjangan profesi guru tanpa diskriminasi.

SPK adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau diakui di negaranya atau lembaga pendidikan di Indonesia pada jalur formal dan nonformal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebelum diganti jadi SPK, sekolah ini memakai label internasional.

Mulai 1 Desember 2014, seluruh sekolah berlabel internasional di Indonesia harus mengganti nama menjadi SPK. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia. Ada sekitar 500 SPK yang tersebar di berbagai kota. (detikcom/f)
Penulis
: redaksisib
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com