Jakarta (SIB)
Turunkan angka kasus stunting di Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sepakat menandatangani perjanjian kerjasama .
Menurut Brigjen TNI Hamim Tohari yang mewakili Kasad TNI AD, Jenderal Dudung Abdurahman mengatakan penandatanganan PKS ini menjadi bukti komitmen TNI AD untuk bekerja sama dengan BKKBN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya dalam penanganan stunting, yang selama ini menjadi masalah nasional.
“Masalah stunting apabila tidak ditangani, maka dampaknya akan panjang. Jadi, bagi kami (TNI AD), penanganan stunting adalah investasi masa depan untuk jangka panjang. Karena yang kita tanam hari ini, dampaknya tidak langsung kita rasakan dalam satu atau dua tahun, tetapi dalam jangka panjang,"kata Kadispenad TNI AD, Brigjen Hamim Tohari kepada harian SIB, Rabu (5/7).
Apalagi lanjutnya, penanganan stunting sedini mungkin, akan menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
"Kita akan bisa menghasilkan generasi penerus dengan SDM yang berkualitas. Termasuk dalam perekrutan prajurit TNI nantinya, bisa mendapatkan SDM yang berkualitas,"ujar Brigjen Hamim Tohari.
Sementara itu, Kepala BKKBN DR (HC) dr Hasto Wardoyo, SpOG dalam sambutannya menyampaikan pencegahan stunting harus dimulai dari hulu, yaitu pada usia remaja dan pra nikah (calon pengantin).
"Menyiapkan calon pengantin yang sehat dan siap menjalani kehidupan rumah tangga, akan menghasilkan ibu hamil yang sehat secara fisik dan mental. Sehingga akan melahirkan generasi yang berkualitas dan bebas stunting,"kata dr Hasto Wardoyo.
Kerjasama kedua belah pihak dalam program BKKBN yang berupaya mengedukasi masyarakat luas terkait program pembangunan keluarga, KB, serta percepatan penurunan stunting yang akan dilakukan jajaran TNI AD di seluruh wilayah Indonesia, secara resmi mulai efektif berlaku teregister Nomor 1/PKS/01/2023, serta Nomor : Kerma/21/VI/2023
Penandatanganan perjanjian ini juga masih dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-30, dan menjadi momentum penguatan komitmen bersama para pemangku kepentingan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam percepatan penurunan stunting. Sesuai dengan tema Harganas yang diangkat tahun ini, yaitu "Menuju Keluarga Bebas Stunting Untuk Indonesia Maju".
Kegiatan penandatanganan PKS tersebut juga dirangkaikan dengan kegiatan Temu Mobil Unit Penerangan (MUPEN) se-Jawa dan Sumatera, dan pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana (KIE - KB) dalam event Temu Jawara 2023, yang digelar BKKBN dari tanggal 3 hingga 5 Juli 2023 di beberapa wilayah Jawa dan Sumatera, meliputi Jakarta, Banten, Lampung dan Palembang.
Selain itu, digelar pula beberapa kegiatan lain seperti pengukuhan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), penyerahan bantuan kepada keluarga pra sejahtera dan ibu hamil yang beresiko stunting, serta bantuan Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG), pelayanan kesehatan, pelayanan KB, donor darah, dan lain-lain.
Penandatanganan perjanjian kerjasama antara TNI AD dengan BKKBN tersebut dilakukan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Hamim Tohari MA mewakili Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), dan Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi (ADPIN) Drs Sukaryo Teguh Santoso MPd. sebagai perwakilan BKKBN. (H3/c)
